Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Deli Serdang Menggelar Forum Tatap Muka Tentang Pengelolahan Pelayanan Imformasi Dan Dokumentasi.

Bagikan :

MPI, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar forum tetap muka dengan Tema ” Pengelolahan Pelayanan Imformasi Dan Dokumentasi ” , yang diadakan di Gedung PPUD ( Pusat Promosi Unggulan Daerah ) , Deli Serdang Tanjung Morawa, Kamis 3 Oktober 2019 .

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Pimpinan Perangkat Daerah , BUMD , para Camat se Kabupaten Deli Serdang.

Forum Tetap Muka dibuka oleh Kadis Komimfo Drs. Haris Binsar Ginting dalam Sambutan nya mengatakan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan tatap muka ini , UU No. 14 Tahun 2008 ,tentang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bupati nomor 08 .A Tahun 2019 tentang pedoman Pengelolahan Pelayanan Imformasi dan Dokumentasi Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Dijelaskan juga bahwa Pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi pembantu ( PPID Pembantu ) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID satuan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU nomor, 14 Tahun 2008 , tentang keterbukaan informasi publik.

Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan imformasi lebih muda dan tidak berbelit belit karena di tanganni lewat Satu pintu, bertanggung jawab dibidang Penyampaian, pendokumentasiaan penyediaan dan atau pelayanan imformasi di badan publik.

Forum tetap muka yang mengadirkan Nara Sumber Kasi layanan informasi Publik Dinas Komimfo Provinsi Sumatera Utara Iwan Sutani Siregar, SST. M.. Si. menyampaikan materi keterbukaan informasi publik, wakil Ketua komisi informasi Sumut Drs. Eddy Syahputra AS, M. Si. tentang Penerapan pengevaluasian dalam uji konsekwensi dan uji kepentingan publik dan Kepala V divisi penyelesaian sengketa informasi.

Komisi informasi Sumut Meyssalina M. I. Aruan, S. Sos. tentang monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.

Diantaranya menjelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang undang, setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi melalui permohonan dan atau menyebar luaskan informasi publik.

Setiap permohonan informasi publik juga berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut dan setiap permohonan informasi publik berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan.

Sedangkan informasi publik yang dikecualikan sesuai fasal 2 ayat 14 UU No. 4 Tahun 2008 ,adalah bersifat rahasia sesuai dengan UU kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekwensi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya

( Redaksi )

Editor:Pairin

Bagikan :