Hallo CSR Di Kecamatan Batui…???

Bagikan :

Oleh: Moh. Sugianto M Adjadar
(Ketua Himpunan Mahasiswa Batui Cabang Luwuk)

LUWUK, BANGGAI, SULAWESI TENGAH, mediapatriot.co.id_Tanggung jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan (TSLP) atau Corporate Social Responsibility (selanjutnya disingkat CSR) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perseroan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan perusahaan. CSR dimulai sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability perusahaan.

Selain itu Perseroan memiliki komitmen untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), Melalui penyelenggaraan CSR sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam bidang sosial dan lingkungan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan.

Secara normatif perusahaan apapun harus mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan ataupun masyarakat, Dengan kegiatan yang tujuannya untuk mengembangkan lingkungan serta memperbaiki kehidupan masyarakat hingga pada proses pembangunan atau peningkatan ekonomi masyarakat.

Bagaimanapun, tanggung jawab sosial perusahaan harus berpijak pada aspek sosial dan lingkungan. Ini tidak terlepas dari asumsi bahwa sebagian besar dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan telah mengubah pola kehidupan masyarakat maupun secara Sosial,Ekonomi,Politik dan Budaya. Seperti hak masyarakat adat akan hutan sebagai sumber penghidupan tidak lagi dapat dimanfaatkan jika hutan dieksploitasi oleh perusahaan perkebunan sawit maupun migas.

Tidak hanya berpusar pada aspek normatif, saat ini CSR telah diatur dalam beberapa regulasi yang sifatnya mengikat. Dari Undang-undang Perseroan Terbatas, Perda, hingga Perbub terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pusat Penelitian dan Advokasi kepentingan Umum (Pirac) mencatat dalam lima tahun terakhir, menambah ada 90 peraturan daerah (perda), Tentang pertanggung jawaban sosial dan perusahaan lingkungan (TSLP) atau CSR sudah dapat digunakan di berbagai daerah di indonesia. Peraturan-peraturan itu tersebar di 15 provinsi, 59 kabupaten dan 16 kotamadya Perda-perda CSR itu disahkan dalam kurun waktu antara 2012 hingga 2016.

Sebagai daerah yang dikeliling beberapa perusahaan besar yang ada di kabupaten Banggai, kecamatan Batui merupakan daerah yang paling banyak Perusahaan yang beroperasi, tak tangung-tangung enam Perusahaan besar yakni PT. Donggi Senoro, PT. Panca Amara Utama, PT. Pertamina Exploration and Poduction, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi, PT. Sawindo Cemerlang dan PT Delta Sumber Permai.

Namun kecamatan Batui sebagai daerah terdampak, sampai saat ini belum merasakan sepenuhnya CSR yang merupakan tangung jawab perusahaan sebagaimana amanat Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1 dan 2 Nomor 40 Tahun 2007.

Bukan hanya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Akan tetapi pemerintah kabupaten Banggai telah mengeluarkan Perda nomor 3 tahun 2014 tentang tangung jawab Sosial dan lingkungan Perseroan terbatas dan Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara alokasi penerimaan bantuan program tangung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

Sehingga seharusnya tujuan maupun manfaat yang paling obyektif program CSR perusahaan yang beroperasi di kecamatan Batui adalah menghasilkan dampak positif terhadap lingkungan dan meliputi masyarakat kecamatan Batui. Tak hanya itu, yang pertama, perseroan terbatas harus mampu Berkontribusi pada pengembangan lingkungan dan masyarakat kecamatan Batui. Yang kedua, Merangsang dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan potensial di kecamatan Batui. Yang ketiga, membuka ruang perekonomian masyarakat kecamatan Batui dengan adanya Usaha kecil menengah (UKM). Yang keempat, adanya pembangunan fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat kecamatan Batui sebagai daerah terdampak.

Perbub nomor 9 tahun 2018, hanya prosodural??

Dalam Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara alokasi penerimaan bantuan program tangung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dikatakan bahwa penerima bantuan program tangung jawab Sosial dan lingkungan Perseroan terbatas (CSR) dengan persentase sebesar 70% dari bantuan keseluruhan Perseroan untuk penerima bantuan yang tinggal di lingkungan perseroan beraktifitas, 30% dari bantuan keseluruhan Perseroan untuk penerima bantuan yang tinggal diluar lingkungan perseroan beraktifitas.

Kalau kita mengacu pada Perbub di atas dijelaskan bahwa 70% untuk wilayah terdampak, kecamatan Batui merupakan tempat yang paling delay dengan perseroan melakukan aktivitasnya. Seharusnya apabila pembagian tangung jawab Sosial dan lingkungan Perseroan terbatas (CSR) itu efektif dan sesuai perda dan Perbub Banggai
maka, perekonomian masyarakat kecamatan Batui akan meningkat. Mengingat enam perseroan terbatas yang mengimplementasikan Perda dan Perbub.

Dalam rangka lebih mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan program tangung jawab Sosial dan lingkungan Perseroan terbatas (CSR) , pemerintah daerah membentuk Tim penyusun program dan kegiatan TSLP. Adapun Tim penyusun tersebut terdiri dari perwakilan pemerintah kabupaten Banggai, perseroan terbatas dan perwakilan masyarakat terdampak.

Tugas dari Tim penyusun program dan kegiatan tangung jawab Sosial dan lingkungan Perseroan terbatas. Menyusun, menata, merancang program dan kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip dan tangung jawab sosialsosial dengan memperhatikan Kemampuan perseroan dan kebijakan pemerintah daerah serta peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Menumbuhkan, memantapkan, memgembangkan system Jejaring kerja sama dan kemitran dengan pihak lain serta melaksanakan kajian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemerintah, masyarakat dan kelestarian daerah.

Melaksanakan kordinasi dan pelaporan terhadap rencana kegiatan tangung jawab Sosial dan lingkungan Perseroan terbatas kepada bupati dan pimpinan perseroan selaku pihak pelaksana.

Dalam Bab 3, pasal 5 peraturan Bupati nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara alokasi penerimaan bantuan program tangung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas di sebutkan bahwa penerima bantuan yaitu, Orang perorang atau kelompok masyarakat yang merupakan penduduk tetap dan bertempat tinggal di lingkungan dimana perseroan beraktifitas. Orang perorang atau kelompok masyarakat yang merupakan penduduk tetap dan bertempat tinggal diluar lingkungan dimana perseroan beraktifitas. Dan selain orang perorang atau kelompok masyarakat sebagaimana di maksud, penerima bantuan program tangung jawab Sosial dan lingkungan Perseroan terbatas (CSR) juga bisa lembaga atau organisasi kemasyarakatan, dan badan hukum yang berkedudukan di wilayah kabupaten sebagai penerima mandat baik secara langsung maupun tidak langsung dari perseroan.

Setidaknya lebih dari 90 Kabupaten/Kota di Indonesia telah Menerbitkan Perda CSR. Sebagian daerah mampu mengimplementasikan Perda dan Perbub, dan hanya sebagian kecil daerah mendapatkan impact dari keberadaan Perda dan Perbub CSR.(dewi/adm)

Daftar Pustaka:

lipi.go.id/berita/csr-untuk-kesejahteraan-rakyat/1653

wisnu.blog.uns.ac.id/2009/11/26/corporate-social-responsibility-sebuah-kepedulian-perusahaan-terhadap-lingkungan-di-sekitarnya

id.m.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan

Bagikan :