PEKERJAAN LELANG INSTALASI LISTRIK DI RUANG LINGKUP PEMDA DISINYALIR TERTUTUP

Bagikan :

Indramayu, MPI
Peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut tidak mendefinisikan korupsi secara eksplisit.Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 hanya mengubah sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Desifini korupsi dapat ditafsirkan melalui ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 peraturan yang lama, yang menyatakan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana.Pekerjaan pemda Indramayu Sekertariat Daerah (Setda), Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Pemda menunjuk Kasubag Bagian Keuangan Pemda sebagai PPTK pengelola atau yang mengadakan pekerjaan. Pada pekerjaan instalasi listrik, Bangunan dan pengadaan Jenset, serta kelengkapanya, penentu atau yang mengeluarkan kebijakan berada di Asisten Adminitrasi Daerah (Setda) di Pemerintahan Kabupaten Indramayu dibawah Sekda. Nilai pekerjaan Hps Rp. 3.330.000.740. Dimenangkan PT. Sumber Mega Utama, beralamat jl. Raya Singaraja Km 4 Indramayu. Namun pelaksanaan pekerjaan telah dan sedang berjalan sebelum dan sanpai pelaksanaan lelang di umumkan pemeneng.

Ir. Suwenda Asmita M.Si sebagai Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah saat ditemui media menanyakan pekerjaan instalasi listrik, bangunan setiap ruang lingkup pemda Indramayu dan Jenset mengatakan bahwa dia tidak mengikuti proses serta tidak tahu menahu masalah yang sedang berjalan dan hanya membungkam apa yang menjadi pertanyaan media. Peraturan lelang selalu ditentukan salah satu kebijakan, kenyataan yang hampir dan selalu setiap tahun.

Sebelum adanya pemenang pekerjaan, sudah ada atau sudah banyak yang melaksanakan pekerjaan dilapangan sehingga banyaknya pelaksana pekerjaan menganggap sudah lumrah. Pelaksaaan pekerjaannya diperlambat hingga tidak kelihatan adanya birokrasi didalamnya.

Walau pun pengawasanya juga sangat berhati-hati dikarenakan banyaknya pihak media yang mengawasinya, pihak kontraktor yang memenangkan lelang pekerjaan tidak perduli atau memang sengaja tidak memasang plang pekerjaan.

Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah. Seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).

LSM Inovasi Kemaslahata Dulbari mengatakan Terkait dengan tujuan, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran, seperti tidak adanya papan proyek pada program pembangunan. Sejauh pantauan lapangan hingga saat ini tidak terlihat papan pengumuman proyek tersebut.

Pihak kejaksaan dan kepolisian jangan segan-segan menindak kontraktor curang dan pengawas yang membiarkan perbuatan curang sesuai dengan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dul meminta kepada Pelaku usaha yang mempergunakan dana APBD dan APBN agar berhati-hati dalam mengerjakan proyek sebab perbuatan curang yang dilakukan dalam mengerjakan proyek tersebut termasuk kepada tindak pidana korupsi.
Memang dilihat kenyataan selama ini, belum banyak perbuatan curang yang dilakukan oleh para kontraktor yang masuk ke ranah hukum. Kebanyakan yang terjerat adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam suatu proyek.

Begitu juga dengan konsultan pengawas yang membiarkan kontraktor berbuat curang juga termasuk kepada tindak pidana korupsi, ungkap Dul sebagai LSM Inovasi kemaslahatan menganalisa kepada wawasan beberapa hari yang lalu. juga berharap kepada kontraktor-kontraktor jaangan sampai terjadi kecurangan dalam mengerjakan proyek yang sumber dananya dari APBD dan APBN karena sanksi hukumnya amat besar.

Lebih lanjut Dul mengungkapkan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah jelas-jelas mengatakan pemborong yang berbuat curang adalah korupsi.
Bahkan dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dijelaskan pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan Negara dalam keadaan perang.

Begitu juga pengawas bangunan yang membiarkan kotraktor curang juga termasuk perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dibunyikan dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barang bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang.(Deswin Nazamudin)

Bagikan :