by

Akselerasi Perhutanan Sosial Dan Rehabilitasu Hutan Dan Lahan Dalam Perencanaan Pembangunan Kehutanan

Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam menyelesaikan target RPJMN 2015-2019 untuk Perhutanan Sosial dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Pemenntah telah menargetkan peningkatan akses kelola masyarakat terhadap hutan sosial se|uas 12,7 juta hektar dan penurunan Iahan kritis seluas 5,5 juta hektar dalam RPJMN 2015-2019. Hingga tahun keempat pelaksanaan RPJMN 2015-2019, realisasi capaian masih rendah dan diperkirakan tidak bisa mencapai 100% hingga akhir tahun kelima RPJMN 2015-2019.

Sepuluh juta hektar (+-10 juta ha) masih menjadi pekerjaan rumah untuk menyelesaikan target Perhutanan Sosial. Realisasi dari 12,7 juta hektar target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 – 2019, adalah 2.625.520,04 ha atau 20% dari target (per 22 April 2019). Capaian per skema perhutanan sosial adalah 1.324.419,21 hektar Hutan Desa, 637.735.82 hektar Hutan Kemasyarakatan, 338105.68 hektar Hutan Tanaman Rakyat, 292.416,79 hektar Kemitraan Kehutanan dan 28.286.34 hektar Hutan Adat. Realisasi hutan adat merupakan terkecil atau 1% dari skema perhutanan sosial yang lain. Dengan capaian perhutanan sosial saat ini, artinya masih ada pekerjaan rumah seluas +-10,1 juta hektar yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Capaian pemberian ijin kepada masyarakat dalam setiap tahun terjadi naik turun, dimana tahun 2015 pemberian ijin se|uas 98.558,47 ha, di tahun 2016 se|uas 151.067,03 ha; tahun 2017 se|uas 529.631.26 ha; tahun 2018 se|uas 1.235.236.55 ha; dan tahun 2019 (April) seluas 162.767,86 ha (Ditjen PSKL, 2018). Jumlah ini termasuk capaian di era SBY seluas 455.845,87 Ha tahun 2007-2014. Jumlah penerima manfaat perhutanan sosial saat ini mencapai  +-662.095 kepala keluarga dengan 5.612 unit SK/ijin.

Meskipun terjadi akselerasi di tahun 2018, namun apabila dibandingkan dengan target pemenuhan 12,7 juta ha, sebagaimana grafik 1 di atas menunjukkan adanya gap yang besar antara target dan realisasi perhutanan sosial. Dengan target 12,7 juta hektar pemerintah idealnya memberikan akses kelola seluas 2,5 juta ha per tahun. Di tahun 2018 KLHK melakukan revisi atas target, dari 12,7 juta ha menjadi 4,38 juta ha. Pada tahun 2019 sebagai tahun terakhir RPJMN periode 2015-2019, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan perhutanan sosial se|uas 1 juta hektar. Jika target ini terpenuhi, realisasi perhutanan sosial keseluruhan mencapai 3.504.197,92 atau hanya 27,5% dari target RPJMN 2015-2019.

Di sisi lain, target perhutanan sosial se|uas 12,7 juta ha ini merupakan politik ruang yang diinisiasi oleh pemerintah. Ruang ini seyogyanya tidak hanya berfokus pada pemberian ijin perhutanan sosial saja, karena untuk dapat mencapai tujuan perhutanan sosial yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan, dibutuhkan fasilitasi pendampingan dan pengembangan usaha kepada masyarakat yang telah mendapatkan ijin perhutanan sosial, agar masyarakat bisa menjadi mandiri secara ekonomi dan berkelanjutan. Fasilitasi pasca ijin ini tidak bisa dikerjakan dan bukan hanya menjadi tanggung jawab KLHK semata, namun perlu sinergi dengan Kementerian/Lembaga Iain dan sinkron dengan Pemerintah Daerah.

Empat juta tujuh ratus hektar +-4,7 juta ha) pekerjaan rumah yang masih tersisa dalam menyelesaikan target Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Penurunan Iahan kritis melalui pelaksanaan RHL di dalam Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) baru mencapai 788.083 hektar atau 14,3 persen dari target RPJMN 2015-2019.

RHL di 2015 adaah 200.447 ha tahun 2016 adalah 198.346 ha, tahun 2017 adalah 200.990 ha tahun 2018 adalah 188.300 ha (Ditjen PDASHL, 2019. Rata-rata RHL oleh pemerintah adalah 197.020,75 ha/tahun. Kendati demikian keberhasilan pelaksana RHL selama ini belum bisa dipastikan dimana lokasi pelaksanaannya dilapangan. Kejelasan lokasi target RHL menjadi penting sebagai indikator keberhaskIan RHL. Kegiatan RHL dilaksanakan melalui unit pelaksana teknis yaitu Balai Pengelolaan Daerah Arah Sungai dan Hutan lindung (BPDASHL) yang berada di daerah. Untuk pelaksana di tingkat tapak bekerja sama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). SeIain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG), menargetkan hingga tahun 2020 rehabilitasi lahan gambut terealisasi sebesar 2 juta hektar. Namun hingga tahun 2018, capaian rehabilitasi seluas 679.901 hektar di 7 provinsi atau 29,49% dari total target rehabilitasi.

Di sisi lain. realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) oleh Pemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi belum optimal. Berdasarkan data DPJK Kementerian Keuangan, sampai tahun 2017, sisa DBH DR definitif di daerah mencapai Rp 4,8 Triliun. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari sisa DBH DR Kabupaten/kota Rp 4,5 Triliun dan Provinsi Rp 292 Miliar. Ini artinya, DBH DR yang terserap baru mehcapai 27.68% atau sebesar 1.84 Triliun dari jumlah transfer pemerintah Rp 6,6 Triliun. Padahal DBH DR adalah dana earmarked yang dikhususkan untuk pelaksanaan RHL dan kegiatan pendukungnya, sebagaimana diamanatkan oleh PP Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. Kondisi ini menjadi satu anomali karena Indonesia kehilangan kesempatan untuk melakukan RHL meskipun dananya tersedia.

Untuk mengakselerasi capaian RHL, KLHK telah melakukan corrective action, dengan menerbotkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor PlOS/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Permen LHK Nomor 88 Tahun 2018 tentang Kebun Bibit Rakyat (KBR). Terobosan yang dilakukan melalui kedua peraturan tersebut yaitu: (i) memberikan ruang kegiatan RHL dilakukan secara Swakelola sesuai dengan peluang yang diberikan oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian RHL dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu melalui penyedia/pihak ketiga dan melalui kelompok masyarakat; (ii) kelompok masyarakat yang telah mendapatkan ijin perhutanan sosial dapat mengusulkan lokasi RHL (kecuali di area IUPHHK HTR); (iii) pembiayaan RHL menggunakan prinsip tahun jamak (multiyears); dan (iv) pemberian insentif kepada kelompok masyarakat untuk mengajukan keguatan rehabilitasi.

Target pelaksanaan RHL yang ditetapkan untuk tahun 2019 seluas 205,78 ribu hektar dengan dukungan anggaran sebesar Rp 2,778 triliun, naik 325% dibandingkan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 348 miliar. Meskipun terjadi akselerasi di tahun 2019, namun apabila dibandingkan dengan target pemenuhan 5,5 juta hektar maka di akhir tahun kelima RPJMN 2015-2019 target tersebut tetap tidak tercapai.

B. MENGAPA TARGET RPJMN 2015-2019 UNTUK PERHUTANAN SOSIAI. DAN RHL TIDAK TERCAPAI?

Potensi penyebab rendahnya capaian target Perhutanan Sosial dan RHL pada RPJMN 2015 – 2019 perlu dielaborasi lebih lanjut agar dijadikan dasar dilakukannya upaya perbaikn sehingga kondisi serupa tidak terjadi lagi di RPJMN 2020 – 2024. Penyebab ketidaktercapaian ini dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain :

1. Strategi implementasi yang belum sesuai dengan target

Sa ah satu potensi penyebab tidak tercapainya target RPJMN adalah target yang kurang realistis, yaitu satu kondisi dimana target yang ingin dicapai jauh diatas kemampuan sumber daya yang tersedia. Salah satu cara untuk mengatasi gap antara target yang tinggi sementara sumber daya terbatas (baik SDM maupun anggaran) adalah membuat terobosan-terobosan strategi pelaksanaan. Salah satu strategi adalah dengan melibatkan masyarakat dan strategi kolaborasi. Terobosan ini dilakukan oleh KLHK di tahun 2018 yang merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019, yaitu dengan menerbitkan PermenLHK 105/2018 dan PermenLHK 88/2018. Terobosan ini diapresiasi, namun karena baru mulai dilaksanakan untuk tahun anggaran 2019, maka belum diketahui sejauh mana efektivitas pelaksanaannya. Biasanya jika ada regulasi baru, dibutuhkan waktu untuk sosialisasi maupun pendampingan kepada pemerintah daerah dan masyarakat di dalam melaksanakan regulasi ini.

Di sisi Iain, Indikator keberhasilan kegiatan dalam peraturan tersebut, hanya didasarkan pada indikator keberhasilan teknis silvikultur (jumlah pohon/ha), tidak sampai kepada evaluasi dampak serta multiplier effect yang diakibatkan. Kegiatan RHL dan rehabilitasi DAS hanya dititikberatkan kepada kegiatan menanam bibit/pohon bukan merupakan kegiatan membangun hutan secara menyeluruh (Kartodihardjo, 2006). Hal Iain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan tentang RHL dan perhutanan sosial. Minimnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat akan menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dan stakeholder Iain yang terkait di dalam pelaksanaannya.

2. Teks kebijakan RHL (rehabilitasi DAS) belum mendukung terhadap property right

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, salah satunya mengamanatkan dalam pasal 5 ayat 2 bahwa aspek kawasan meliputi kepastian penanganan kawasan yang ditentukan melalui analisis perencanaan berdasarkan ekosistem DAS, kejelasan status penguasaan lahan, dan berdasarkan fungsi kawasan. Hal tersebut tidak diatur dalam P 09/menhut II/2013 dan P 87/menhut ll/2014 yang merupakan peraturan pelaksana yang dimandatkan oleh PP 76/2008. Kedua aturan ini tidak menjelaskan tentang kejelasan status kepemilikan lahan. Kejelasan status penguasaan lahan RHL hanya dilakukan di atas peta tanpa

dilakukan pemetaan partisipatif dengan melibatkan stakeholder yang terkait, sehingga banyak lokasi RHL yang dilaksanakan di kawasan hutan gagal karena adanya konflik Iahan. (Didit, dkk, 2016). Kejelasan status penguasaan Iahan menjadi hal yang fundamental karena berhubungan dengan property right terutama di kawasan hutan Negara. Upaya mengatasi hal ini maka perlu diatur terkait kejelasan status kepemilihan Iahan sebelum dilakukan RHL.

3. Belum optimalnya sinergi antara Ditjen PKTL, Ditjen PDASHI. dan Ditjen PSKL

Potensi penyebab ketiga adalah belum optimalnya sinergi antara Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) dan Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sinergi ini penting untuk dilakukan, Perhutanan Sosial dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan membutuhkan kejelasan status Iahan. Sinergi antara Ditjen PSKL dan Ditjen PKTL sudah terjadi dalam penentuan PIAPS, sementara sinergi antara Ditjen PDASHL dan Ditjen PKTL di dalam menyiapkan Iahan kritis yang siap direhabilitasi belum berjalan dengan optimal. Akan eflsien, perlu dipertimbangkan adanya tim verifikasi yang beranggotakan lintas Ditjen, baik untuk keperluan PS maupun RHL

Dari sisi keterlibatan masyarakat, penurunan Iahan kritis melalui RHL akan berhasil Jika ada keterlibatan dari masyarakat dimana saat ini Ditjen PSKL memiliki tanggung Jawab untuk memberdayakan masyarakat di dalam mengelola hutan yang telah mendapatkan izin. Jika sinergi terjadi maka Ditjen PDASHL juga akan terbantu dalam mencapai capaian target penurunan Iahan kritis kritis sebesar 5,5 juta ha sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019 Pentingnya sinergi ini tercermm dari PermenLHK 105/2018 dan PermenLHK 88/2018. Dalam Permen LHK 105/2018, kelompok masyarakat yang telah mendapatkan ijin perhutanan sosial dapat mengusulkan lokasi RHL (kecuali di area IUPHHK HTR). Namun demikian, terobosan ini dilakukan oleh KLHK di tahun 2018 yang merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019.

Selama ini masih adanya pemahaman yang parsial terhadap pelaksanaan program pembangunan kehutanan, kondisi ini mengakibatkan ketidakefektifan implementasi kebijakan pembangunan, sehingga mendorong pada pelaksanaan program yang tidak saling menunjang antar program, sehingga berimplikasi pada terjadinya ketidaksinkronan pelaksanaan program yang bersifat sektoral.

4. Keterbatasan SDM dan Anggaran

Potensi penyebab keempat adalah keterbatasan SDM dan anggaran. Alasan ini biasanya menjadi alasan yang diajukan ketika target tidak tercapai. Untuk mengatasi ini, diperlukan terobosan dengan melakukan kolaborasi dengan masyarakat, pemda dan sektor swasta. Namun demikian, Zakaria Y dkk (2018) menyebutkan bahwa pendistribusian anggaran yang kurang efektif. Anggaran program perhutanan sosial lebih banyak dligunakan untuk mendukung kegiatan manajemen kelembagaan. Dari Iima kegiatan yang dikelo|a Ditjen PSKL setiap tahun, rata-rata alokasi anggaran paling besar adalah untuk mendanai kegiatan dukungan manajemen mencapai 39,8 persen per tahun. Kemudian disusul untuk kegiatan bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat sebesar 32,4 persen, kegiatan penyiapan areal perhutanan sosial sebesar 17,9 persen, kegiatan penanganan konflik tenurial dan hutan adat sebesar 5,3 persen, dan kegiatan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat sebesar 4,7 persen. (Zakaria, dkk 2018). Make diperlukan monitoring pengalokasian anggaran berbasis target di satuan kerja.

5. Pemerintah Daerah belum optimal di dalam melakukan RHL

Potensi penyebab keempat adalah belum optimalnya pemerintah kota/kabupaten/provinsi di dalam melakukan kegiatan RHL dan Perhutanan Sosial. Terkait RHL, belum optimalnya peran pemerintah daerah dapat dilihat dari besaran dana DBH DR yang belum digunakan. Berdasarkan pemantauan Koalisi CSO untuk Optimalisasi DBH DR, kejelasan luas dan lokasi lahan kritis menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan RHL. Di Iapangan, meski kegiatan identifikasi lahan kritis sudah menggunakan teknologi penginderaan jauh (remote sensing) sehingga dapat dengan cepat diketahui Iuas dan penyebaran lahan secara time series (temporal) namun pemerintah daerah masih kesulitan dalam mencari lahan kritis yang akan dijadikan lokasi kegiatan RHL. Sebagai contoh, KPH Ketapang, Kalimantan Barat, yang mendapat tugas penanaman oleh BPDASHL pada akhirnya gagal menjalankan tugasnya karena di wilayah kerjanya tidak ada lahan kritis yang harus ditanami. Sementara di sisi lain, BPDASHL juga tidak menyediakan data lahan kritis yang seharusnya ditanami. Hal ini terjadi karena UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah membagi urusan RHL di dalam kawasan hutan dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah provinsi bertanggungjawab untuk melakukan RHL di luar kawasan hutan.

Selain itu, Indonesia Budget Center (2017) menyebutkan bahwa setidaknya ada tujuh faktor yang menjadi kendala pemerintah daerah di dalam melakukan RHL, yaitu: (i) lokasi hutan dan lahan kritis di dalam kawasan hutan yang masih terbebani izin; (ii) lokasi areal lahan kritis sangatjauh dari jangkauan dan tidak didukung infrastruktur yang memadai; (iii) terjadinya perubahan peruntukan kawasan hutan; (iv) tidak optimalnya pelaksanaan RPRHL dan RTnRHL; (v) komoditas tanaman yang wajib dikembangkan tidak menarik minat masyarakat; (vi) ketentuan yang diatur pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah; (vii) tidak diperbolehkannya untuk membiayai kebutuhan administrasi, honorarium serta pendampingan.

6. Belum adanya sistem pelaporan RHL secara nasional, yang mencakup data RHL yang dilakukan oleh Ditjen PDASHL, Pemerintah Daerah dan Perusahaan Pemegang Izin.

Potensi penyebab ini terlihat dari data yang disajikan oleh Ditjen PDASHL di tabel 1 menunjukkan data realisasi RHL yang dilakukan oleh Ditjen PDASHL saja. Padahal RHL bukan hanya dilakukan melalui kegiatan Ditjen PDASHL saja karena ada kegiatan RHL yang dilakukan Pemda dengan menggunakan DBH DR danjuga ada RHL yang dilakukan oleh swasta di kawasan berizin. Kondisi ini juga memperlihatkan belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi dari KLHK terhadap pelaksanaan RHL oleh pemerintah daerah maupun swasta.

C. REKOMENDASI UNTUK PELAKSANAAN RHL DAN PERHUTANAN SOSIAI. DI RPJMN 2020-2024

Rekomendasi pelaksanaan Perhutanan Sosial dan RHL di RPJMN 2020-2024 disusun berdasarkan pembelajaran atas pelaksanaan di RPJMN 2015-2019 dan merespon perkembangan saat ini maupun mengantisipasi kondisi di masa depan. Rekomendasi untuk agenda RHL dan Perhutanan Sosial di RPJMN

2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya dilakukan perbaikan dan penentuan indikator kinerja dan target kinerja Belajar dari capaian RPJMN 2015- 2019 yang rendah, maka di RPJMN 2020-2024, indikator kinerja dan target kinerja perlu dirancang secara matang dan komprehensif. Target Perhutanan Sosial tidak cukup hanya luas tetapi harus diimbangi dengan fasilitasi perkembangan usaha yang memerlukan sinergi Kementerian/Lembaga dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah. Sementara target untuk RHL di tingkat nasional selain luas dan koeflsien limpasan harus juga memuat kejelasan lokasi agar bisa dipantau indikator keberhasilannya dalam Iima tahun ini dan menjadi baseline pada periode berikutnya.

Untuk RHL, terobosan yang perlu dilakukan adalah memperjelas bahwa ada empat aktivitas utama di dalam kegiatan RHL, yaitu: (i) penyiapan lahan (memastikan tidak ada konfhk dan siap untuk ditanami);(ii) Penyiapan kelembagaan, yaitu menyiapkan kelompok masyarakat yang akan terlibat di dalam penanaman dan pemeliharaan; (iii) penanaman; dan (iv) pemeliharaan. Strategi pelibatan masyarakat dan strategi kolaborasi masih menjadi pilihan utama. Terobosan ini dilakukan oleh KLHK di tahun 2018 dengan menerbitkan Permen LHK 105/2018 dan Permen LHK 88/2018 perlu terus dikawal. Aktivitas terkait sosialisasi, pendampingan maupun monev atas pelaksanaan regulasi ini diperlukan.

Merujuk pada PP No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, indikator dan target kinerja di RPJMN akan menjadi acuan bagi Renstra KLHK 2020-2024, sebagaimana terlihat dalam diagram berikut ini.

Dalam konteks sinkronisasi target perencanaan pemerintah pusat dan daerah, keterlibatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi penting untuk mendorong target Perhutanan Sosial dan RHL masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Selain itu, Pemerintah perlu menyusun road maps, dalam penyelesaian pekerjaan rumah Perhutanan Sosial dan RHL pada periode 2020-2024, yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan, kerjasama antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, monitoring dan evaluasi. Persiapan yang dilakukan meliputi penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan agar SDM dapat menerjemahkan kebijakan-kebijakan perhutanan sosial.

2. Perlunya menguatkan sinergi antara Ditjen PKTL, Ditjen PDASHL dan Ditjen PSKL serta Pemerintah Daerah

Sinergi yang dilakukan di internal KLHK antara Ditjen PKTL, Ditjen PDASHL dan Ditjen PSKL dengan merancang kerangka logis capaian RHL dan Perhutanan Sosial, mulai dari outcome, output, aktivitas dan anggarannya. Aktivitas perlu menggambarkan terobosan-terobosan yang akan dilakukan. Penentuan lokasi dan target RHL dan Perhutanan Sosial berdasarkan data spasial yang disiapkan oleh Ditjen PKTL. Kemudian langkah berikutnya penyiapan lahan, penyelesaian konflik dan penguatan kelembagaan dilakukan oleh Ditjen PSKL. Kegiatan penanaman dan pemeliharaan dilakukan oleh Ditjen PDASHL.

Memperkuat Sinergi antar unit kerja penting untuk dilakukan, mengingat ada keterkaitan yang sangat erat antar Ditjen untuk mencapai target Perhutanan Sosial dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Dari sisi keterlibatan masyarakat, penurunan Iahan kritis melalui RHL akan berhasil jika ada keterlibatan dari masyarakat, dimana saat ini Ditjen PSKL memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat di dalam mengelola hutan yang telah mendapatkan izin. Pelaksanaan PermenLHK 105/2018 dan PermenLHK 88/2018 perlu dipastikan implementasinya di lapangan. Sinergi yang dilakukan antara ketiga Ditjen ini mengharuskan adanya penentuan bersama dalam menentukan target dan indikator, termasuk dalam hal anggaran.

Sinergi juga penting dilakukan dengan kementerian Iainnya seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan peran masing-masing yang dapat menunjang capaian program Perhutanan Sosial dan RHL. Misalnya dengan pemberian kewenangan pemberian ijin kepada pemerintah daerah sebagai upaya akselerasi penyelesaian target capaian.

Selain itu, peran penting dalam rangka mengakselarasi capaian Perhutanan Sosial adalah BAPPENAS dalam rangka memastikan Sinergi perencanaan antar Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di kehutanan pada saat Trilateral Meeting.

3. Perlunya Mengoptimalkan Pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender di dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial dan RHL.

Strategi pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi pengarusutamaan di dalam RPJMN 2020-2024 yang harus dilakukan di setiap kebijakan, program, kegiatan dan anggarannya. Dalam pelaksanaannya, strategi PUG ini dilaksanakan melalui mekanisme Perencanaan Penganggaran Responsif Gender. Oleh karena itu strategi PUG juga harus dilaksanakan di dalam RHL dan Perhutanan Sosial. Pelibatan seluruh komponen masyarakat dengan tidak memarginalkan kelompok tertentu akan dapat menunjang dalam pengelolaan hutan. Seperti yang terjadi di wilayah program Selamatkan Hutan dan Lahan melalui Tatakelola Hutan dan Lahan (SETAPAK). Melalui program ini kelompok tani dan kelompok pengelola hutan di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan baik laki – laki maupun perempuan terlibat aktif dalam pelaksanaan tatakelola hutan dan lahan. Total penerima manfaat di 5 provinsi yang mencakup 22 desa tersebut adalah 46.293 penerima manfaat yang terdiri dari 23.131 laki-laki dan 23.162 perempuan.

Bagikan :

Berita Kegiatan Presiden Ir. Joko Widodo di MPI, kunjungan kerja, peresmian dan lain lain KLIK DISINI
Kegiatan Panglima TNI ketika dilantik Presiden, kunjungan kerja, peresmian dan lainnya KLIK DISINI
Kegiatan Kapolri ketika dilantik Presiden, kunjungan kerja, peresmian dan lainnya KLIK DISINI
Cara Cepat Cari Berita Ketik di Bawah Ini:

Ada Iklan Lowongan Pekerjaan, Lowongan Wartawan, Iklan Jual Mobil, Motor dan lain lain baca sekarang di IKLAN BARIS >>

Bagaimana Wajah Kinclong Daus Mini Menjelang Peernikahan ke Tiga Artis6.COM >>


News Feed