oleh

Buton Menagih Kesepakatan, Refleksi Kritis Tuntutan Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton


PENCARIAN GOOGLE:

Oleh: Drs. Alimudin, M.Si

Ketua Umum Presidium KNP3-KEPTON

Berita Viral Hari Ini>>

“Kupekamata yiapay bula, yiapay kalipopo soa pokana kanamo”. (Sultan Buton LM Falihi XXVIII)

BAUBAU, SULAWESI, MPI_Sejarah panjang Kesultanan Buton sebagai suatu negara berdaulat dimulai sejak abad 14 yang awalnya terdiri dari 4 kerajaan otonom sebagai penyanggah utama, dan 72 wilayah otonom kecil, yang disebut kadie, yang diatur oleh konstitusi berupa undang undang dasar negara yang dikenal dengan “Murtabat Tujuh”.

Dengan dasar negara berupa nilai yang disepakati dan berlaku dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan berbangsa dan bernegara dalam wilayah Kesultanan Buton, yaitu empat nilai dasar yang disebut “Sara Patanguna”.

Kesultanan Buton sebagai negara dalam tatanan perekonomiannya telah menggunakan mata uang tersendiri yang dikenal dengan “Kampua” sebagai alat tukar yang syah.

Kesultanan Buton dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut prinsip demokrasi sebagaimana yang dicontoh oleh pemerintahan Khulafaul Rasyidin, telah menerapkan pembagian kekuasaan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Disamping itu, dalam rangka pelaksanaan
pemerintahan, Kesultanan Buton telah melaksanakan prinsip otonomi dengan memberikan kewenangan kepada 4 kerajaan penyangga dan 72 wilayah otonom kecil dalam wilayah kedaulatannya dengan mengecualikan 4 yang tidak diserahkan dan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu urusan pertahanan keamanan, keuangan, kehakiman dan agama.

Pemerintahan Kesultanan Buton dalam menjalankan politik luar negerinya memegang prinsip terbuka dan saling menghormati dengan kerajaan sekelilingnya di nusantara, termasuk kerajaan yang tidak ovensif terhadap wilayah lainnya.

Hal ini dapat dilihat dari naskah-naskah peninggalan Kesultanan Buton yang masih tersimpan dan terjaga, dimana Kesultanan Buton membina kerja sama dengan kerajaan lain dalam bentuk perjanjian kerja sama bilateral dalam urusan tertentu. Sehingga prinsip saling menghoramati antara kedua negara dapat terjaga dan terlaksana.

Hal itu berlangsung lama sampai Pemerintahan Kesultanan Buton menyatakan diri sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia, 17 Agustus 1945.

Perjalanan kesejarahan dan kebesaran Kesultanan Buton sebagai negara berdaulat sebelum Indonesia merdeka telah mengukir peradaban besar di nusantara. Namun demikian, kebesaran tersebut harus lebur pada kepentingan untuk mendirikan negara bangsa bersama-sama dengan kerajaan lainnya di nusantara.

Sejarah mencatat, perjuangan pergerakan untuk mencapai Indonesia merdeka yang digaungkan oleh para pendiri bangsa diseluruh nusantara, tidak terkecuali di wilayah Kesultanan Buton.

Peristiwa pergerakan rakyat di Distrik Gu tahun 1942 dengan herois menaikkan bendera merah putih dibawah komando Kepala Distrik, La Ode Manarfa, yang tentunya mendapat restu dari Sultan Buton. Hal itu membuktikan bahwa pergerakan untuk merebut kemerdekan RI juga terjadi diwilayah Kesultanan Buton.

Proklamasi 17 Agustus 1945 yang merupakan titik kulminasi dari seluruh usaha dan perjuangan untuk kemerdekaan dimana gema tersebut terdengar hingga dipucuk pimpinan Kesultanan Buton di Wolio. Bahwa pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, telah terjadi perubahan besar, yakni Indonesia telah merdeka.

Berita Kemerdekaan diterima dengan penuh suka cita sehingga sebagian putra putra terbaik Buton yang sebelumnya menjadi petugas dipemerintahan pendudukan segera beralih menjadi orang-orang penting dalam
perangkat organisasi negara RI.

Mereka yang beralih tersebut salah satunya adalah Muhammad Yasin, pahlawan nasional pendiri Mobrig, dan La Ode Manarfa, yang sebelumnya adalah pegawai Kesultanan Buton.

Belum setahun usia RI berdiri, yakni tahun 1946, oleh Gubernur Jenderal Belanda menggagas sebuah konferensi yang dikenal dengan konferensi Malino, dengan mengundang para raja-raja Sulawesi dalam rangka untuk mendapatkan dukungan pembentukan negara-negara bagian yang dalam dokumen hasil konferensi tersebut disimpulkan untuk mendirikan Negara Indonesia Timur.

Sultan Buton sebagai salah satu pimpinan delegasi menyampaikan pendapat menolak komunike hasil konferensi tersebut dengan tidak membubuhkan tanda tangannya sebagai bentuk komitmen beliau pada proklamasi 17 agustus 1945, bahwa Kesultanan Buton adalah bagian dari pemerintahan RI.
Merebut kemerdekaan Republik Indonesia

Pergolakan revolusi fisik antara tahun 1945 hingga 1949 telah banyak melibatkan putra-putra Buton terjun ke kancah revolusi, baik dibidang politik maupun dibidang militer,
berjuang bersama-sama komponen lainnya untuk mempertahankan kemerdekaan
republik Indonesia.

Salah satu tokoh politik yang cemerlang pada saat itu adalah seorang aktivis, La Ode Hadi, yang seangkatan dan dipenjarakan bersaman dengan Wolter Mongisidi.

Ditempat lain, jauh di negeri Belanda, seorang aktivis mahasiswa di Kota Leiden, yang tergabung dalam organisasi PPI aktif bersama-sama para pejuang lainnya menyelenggarakan berbagai aktivitas politik untuk mendapatkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan RI, yakni La Ode Manarfa.

Keinginan Sultan Buton sebagai pucuk pimpinan negara untuk menjadi bagian dalam susunan pemerintahan RI merupakan cita-cita luhur yang tidak pernah padam.

Bahkan, menginjak awal tahun 1950, ketika memenuhi undangan pemerintah untuk bersilaturahmi dengan Presiden Soekarno bersama Raja Gowa, Raja Bone dan Raja Luwu, keinginan tersebut disampaikan kembali oleh Sultan La Ode Muhammad Falihi, bahwa pemerintah dan rakyat Kesultanan Buton menerima ajakan Presiden untuk bersama-sama dalam negara RI dengan kesepakatan bahwa Kesultanan Buton adalah bagian dari susunan pemerintahan dan tetap diakui eksistensinya.

Kesepakatan 4 Raja di Sulawesi tersebut seiring dengan berakhirnya Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan bubarnya Negara Indonesia Timur, maka dengan demikian berlaku kembali bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga tawaran yang diajukan oleh Presiden RI tersebut diatas diterima dengan baik oleh keempat Raja dengan kesepakatan bahwa para Paduka Yang Mulia Raja dan Sultan serta perangkatnya merupakan penguasa terakhir di
wilayahnya masing-masing, artinya integrasi keempat kerajaan besar di Sulawesi tersebut akan tuntas bersamaan wafatnya keempat Raja dan Sultan dimaksud.

Berlakunya kembali bentuk Negara RI dan pasca kesepakatan tersebut, Sultan dan masyarakat Buton mempunyai harapan besar untuk tetap eksis dalam bentuk pemerintahan yang baru. Namun harapan itu buram dengan
berlakunya PP nomor 34 tahun 1952 tentang pembentukan Kabupaten Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kekecewaan masyarakat Buton masih terobati
sekalipun pahit dirasa karena Bau Bau masih menjadi ibukota Kabupaten Sultra.

Pada tahun 1953, Pemerintahan Kesultanan Buton menyampaikan surat tertulis yang ditujuan kepada Presiden RI di Jakarta yang menagih kesepakatan tahun 1950, bahwa Kesultanan Buton diakui eksistensinya dan menjadi bagian dari susunan pemerintahan RI.

Surat Pemerintahan Kesultanan Buton yang ditandatangani selain oleh Sultan Buton, juga oleh pejabat tinggi Kesultanan, yaitu Sapati, Kinepu, dua orang Kapitalao, dan dua orang Bonto Ogena tersebut sampai berlakunya UU nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, dimana status pemerintahan Swapraja dinyatakan tidak berlaku lagi, tidak pernah ditanggapi oleh
pemerintah pusat di Jakarta.

Seiring dengan berlakunya UU tersebut memberikan ruang pembentukan daerah otonomi baru, maka Kabupaten Sultra memungkinkan untuk dimekarkan.

Berlakunya UU tersebut membuat status Kesultanan Buton sebagaimana kesepakatan tahun 1950 semakin tidak jelas. Bahkan pada tahun 1958, Sultan dan pemerintahan Sarana Wolio berdasarkan UU tersebut harus melepas sebagian wilayahnya untuk mencukupi persyaratan pembentukan kabupaten-kabupaten baru, yang pada akhirnya pada tahun 1959 Kabupaten Sultra dimekarkan menjadi 4 Kabupaten dengan
berlakunya UU nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat Il di Sulawesi.

UU nomor 1 tahun 1957 merupakan senjata pamungkas yang dilaksanakan oleh negara untuk menasionalisasi bentuk pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke Daerah.

UU tersebut telah mengatur sedemikian hingga bahwa pembagian daerah terdiri atas wilayah daerah Tingkat I dan wilayah daerah tingkat II dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Hal itu dipertegas dengan keluarnya TAP MPRS nomor 1 tahun 1960 tentang pembentukan daerah Swatantra tingkat I dalam bentuk pemerintahan provinsi, dimana setelah itu tokoh-tokoh masyarakat dari 4 kabupaten yang telah terbentuk, yakni Kabupaten Buton, Muna, Kendari dan
Kolaka, melakukan upaya-upaya untuk membentuk provinsi baru di kaki tenggara pulau Sulawesi.

Perjuangan untuk membentuk provinsi baru dimulai dengan terbentuknya Panitia Pembentukan Provinsi Sulawesi Timur yang dipimpin oleh Drs. La Ode Manarfa, mantan
Bupati Sultra, yang dengan dukungannya Kabupaten Sultra dimekarkan menjadi 4 Kabupaten, dan La Ode Hadi, seorang pejuang
Kemerdekaan dan politisi PNI.

Disamping itu, melalui Persatuan Masyarakat Sulawesi Tenggara (Permaist), Yakob Silondae, membentuk panitia pembentukan Provinsi Sultra, dimana kedua panitia ini bersama-sama mendorong terbentuknya
provinsi Sultra dengan cakupan wilayah empat Kabupaten tersebut diatas dan ibukota berkedudukan di Kendari berdasarkan UU nomor 13 tahun 1964.

Sejarah Panjang Kesultanan Buton secara politik berakhir pada tahun 1960. Dimana Sultan Buton XXXVIII, La Ode Muhammad Falihi Qaimuddin, wafat. Maka
berdasarkan kesepakatan antara Presiden RI, Ir Soekarno, dan keempat Raja di Sulawesi tahun 1950, kesultanan Buton tuntas berintegrasi dengan NKRI dan selanjutnya eksistensi kesultanan Buton dijalankan oleh Sara Kidhina sebagai perangkat Mesjid Agung Kesultanan Buton di Wolio sampai saat ini.

Berdasarkan hal tersebut, sesungguhnya Kesultanan Buton sampai sekarang masih eksis dengan menjalankan fungsinya sebagai perangkat yang menjaga nilai agama dan adat istiadat Buton.

Kebesaran Hati Sultan Buton bersama perangkatnya menjaga wilayah dan masyarakatnya, sejak kekuasaan Belanda dan masa pendudukan Jepang, sampai
perjuangan untuk merebut dan menegakkan kemerdekaan merupakan energi positif bagi generasi Buton dimasa sesudahnya.

Keikhlasan Sultan Buton mengalahkan
keinginannya untuk Buton tetap eksis sebagai bagian dari susunan pemerintahan RI. Hal itu terlihat dari sikap politiknya untuk tidak bereaksi keras pada pembentukan negara Indonesia timur melalui konferensi Malino tahun 1946.

Demikian pula dengan tidak terpenuhinya kesepakatannya bersama tiga raja lainnya dengan Presiden Ir Soekarno tahun 1950, sampai pada hilangnya fungsi Kesultanan Buton dalam pemerintahan sebagai akibat diberlakukannya UU nomor 1 tahun 1957 dimana pemerintahan dijalankan
oleh para Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang dibentuk berdasarkan UU nomor 29 tahun 1959.

Suka Duka yang dialami oleh masyarakat Buton pasca terbentuknya Provinsi
Sultra merupakan catatan tersendiri, bahkan menjadi noda dalam perjalanan kesejarahan generasi Buton dimasa mendatang.

Era tahun 1966 hingga 1978 merupakan fase hilangnya kepercayaan diri generasi Buton yang selama ratusan tahun mengemban kebesaran sejarah dari Kesultanan Buton.

Namun demikian, keinginan itu tidaklah mati seiring dengan wafatnya Sultan Buton, tetapi merupakan spirit bagi generasi sesudahnya sehingga seiring dengan perubahan regulasi dan suasana politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aspirasi untuk membentuk daerah otonomi baru muncul kembali pada tahun 1994, dan mencapai puncaknya pada tahun 1996 muncul gagasan pembentukan provinsi Buton Raya dalam wilayah Kesultanan Buton oleh Himpunan Mahasiswa Indonesia Buton (HIPMIB) di Makassar.

Gagasan untuk membentuk Provinsi Buton Raya dilahirkan bersamaan dengan gagasan untuk mengusulkan Sultan Himayatuddin sebagai pahlawan nasional, mendorong lahirnya Lembaga Kesultanan Buton dan membangkitkan kebesaran budaya Buton sebagai identitas disetiap pergerakan dan mengusulkan Drs. LM La Ode Manarfa untuk mendapatkan Bintang Mahaputra dari Negara.

Ide dan gagasan tersebut sejak tahun 1996 sudah mulai didiskusikan dengan tokoh-tokoh masyarakat Buton di Baubau. Tapi hal tersebut mencapai puncaknya ketika gagasan tersebut bersinergis dengan Drs. LM Halaka Manarfa di tahun 1999 ketika La Ode Jeni Hasmar memberikan kabar akan draf UU Otonomi
Daerah.

Responsitas positif dari LM Halaka Manarfa bersamaan dengan perjuangan untuk meningkatkan status Baubau menjadi daerah kota yang ditandai dengan pembentukan Front Partai Politik Kabupaten Buton yang salah satu visinya adalah memperjuangkan pembentukan Provinsi Buton. Pada akhirnya melahirkan deklarasi bersama partai politik untuk mendukung pembentukan Kota Baubau sebagai daerah otonom tersendiri.

Perjuangan Front Partai Politik untuk melahirkan Kota Baubau sebagai daerah otonom yang didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton mencapai puncaknya dengan keluarnya Uu nomor 13 tahun 2001 dengan terbentuknya Kota Baubau.

Pasang surut perjuangan pembentukan Provinsi Buton Raya setelah terbentuknya Kota Baubau dilanjutkan dengan terbentuknya organisasi Angkatan Muda Buton (AMB). Namun, pada saat awalnya masih dalam bentuk diskusi-diskusi kaum muda.

Bersamaan dengan itu, tahun 2002 dibentuk pula Tim 9 yang memperjuangkan terbentuknya provinsi Sultra Kepulauan yang dipimpin oleh mantan Gubernur Sultra, Drs. H. La Ode Kaimuddin. Tim 9 tidak berlangsung lama karena tidak mendapatkan dukungan mayoritas dari masyarakat Buton pada umumnya.

Angkatan Muda Buton yang sengaja dibentuk untuk memperjuangakan dan mengawal pembentukan Provinsi Buton Raya berjalan terus sampai pada akhirnya dapat meyakinkan Walikota Baubau, Mz Amirul Tamim, dan Bupati Buton, LM Safei Kahar.

Sinergisitas Angkatan Muda Buton dengan kedua pimpinan daerah tersebut melahirkan Komite Masyarakat Percepatan Pembentukan Provinsi (KMP3) Buton Raya yang dipimpin oleh Bupati Buton, LM Safei Kahar, dan Pimpinan Angakatan Muda
Buton, Dirmansyah.

Angkatan Muda Buton dengan dukungan pimpinan KMP3 pada tahun 2007 menggelar seminar kebudayaan dan melahirkan deklarasi bersama perjuangan percepatan pembentukan Provinsi Buton Raya yang tandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD wilayah daerah cakupan.

KMP3 berjuang semaksimal mungkin untuk mewujudkan Provinsi Buton Raya yang otonom dengan memenuhi semua persyaratan yang diamanahkan oleh UU. Namun karena persyaratan jumlah wilayah cakupan yang belum memenuhi maka perjuangan pembentukan Provinsi Buton Raya mengalami kemunduran seiring dengan selesainya masa Jabatan Bupati Buton pada tahun 2011.

Genta Perjuangan Pembentukan Provinsi Buton Raya berjalan terus dan tidak pernah surut. Hingga pada tahun 2010 dibentuklah Panitia Percepatan Pembentukan
Provinsi Buton Raya yang dipimpin oleh Drs. Alimudin, M.Si. yang salah satu misinya adalah mendorong percepatan pembentukan Kabupaten Buton Tengah (Buteng) dan Kabupaten Buton Selatan (Busel) dalam rangka untuk mencukupkan persyaratan administrasi cakupan wilayah yang disyaratkan oleh UU.

Setelah UU pembentukan Kabupaten Busel dan Buteng disahkan, maka pada awal tahun 2015, Panitia Percepatan Pembentukan Provinsi Buton Raya menyampaikan surat usul pembentukan Provinsi Buton Raya kepada Presiden RI, yang selanjutnya oleh Sekretariat Negara dilanjutkan kepada Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) untuk diproses sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran-peran strategis Panitia Percepatan Pembentukan Provinsi Buton Raya berjalan pelan tapi pasti. Pasca Musda KNPI Kota Baubau tahun 2014, dipimpin Mamnun La Idu, mulai mendorong lembaga kepemudaan ini untuk mengambil bagian aktif dalam proses perjuangan pembentukan provinsi Buton Raya dengan memberikan konsep dan strategi yang bisa dilakonkan oleh KNPI Baubau.

Konsep-konsep tersebut adalah, pertama agar KNPI Baubau menjadi tuan rumah forum komunikasi pimpinan KNPI wilayah cakupan calon Provinsi Buton Raya. Kedua,mendorong kesepakatan bersama para kepala daerah dalam wilayah cakupan. Ketiga, pembentukan sekretariat bersama (Sekber) para kepala daerah yang masuk wilayah cakupan dalam rangka percepatan pembentukan provinsi Buton Raya. Keempat, melaksanakan silaturahmi nasional tokoh masyarakat Buton se-nusantara, dan kelima, memperjuangkan deklarasi bersama para kepala daerah dan ketua DPRD wilayah cakupan dan libatkan Gubernur dan ketua DPRD Sultra. Disamping itu, disarankan pula agar dalam melaksanakan semua ini sekiranya berkomunikasi dengan Bupati Buton.

Pasca kerja-kerja cerdas KNPI Baubau yang telah melahirkan konsep baru dengan melakukan perubahan nomenkelatur nama calon Provinsi dari Buton Raya menjadi Kepulauan Buton Raya melalui komunikasi bersama para kepala daerah, oktober
2014 dan terakhir menjadi Kepulauan Buton (Kepton).

Terlepas dari adanya perubahan nomenklatur tersebut, KNPI Baubau periode tersebut telah berhasil mendorong lahirnya Sekretariat bersama (Sekber) percepatan pembentukan Provinsi Kepton yang memberikan kepercayaan kepada Bupati Buton, Umar Samiun, sebagai koordinatornya untuk melanjutkan kerja-kerja melengkapi seluruh persyaratan yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu, sebuah memontem besar telah dilahirkan oleh sekber para Bupati cakupan wilayah calon Provinsi Kepton, yakni deklarasi bersama untuk mendukung perjuangan percepatan pembentukan provinsi Kepton yang ditanda tangani oleh seluruh kepala daerah dan ketua DPRD wilayah cakupan besama dengan Gubernur dan Ketua DPRD provinsi Sultra di tahun 2015.

Perubahan nama tersebut berkonsekuensi pada perubahan seluruh persyaratan yang ada, khususnya persyaratan dasar administrasi, berupa surat keputusan persetujuan pembentukan provinsi Kepton, mulai dari desa dan kelurahan, sampai pada keputusan kepala daerah, baik bupati/walikota dan Gubernur, serta DPRD Provinsi dan kabupaten/kota wilayah cakupan.

Perjuangan pembentukan Provinsi Kepton selangkah lebih maju dari perjuangan sebelumnya, dimana pemerintah provinsi Sultra memberikan dukungan penuh dan memfasilitasi administrasi usul pembentukan daerah otonomi baru pada akhir tahun 2015 dan pada awal tahun 2016, sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahun-tqhun pertama terbentuknya Sekber percepatan pembentukan provinsi Kepton berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh masyarakat diwilayah Kepton.

Meski demikian, kerja kerja besar Sekber dan harapan besar masyarakat rupanya tidak berjalan mulus disebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk menunda sementara pemekaran wilayah atau dikenal dengan nama moratorium.

Kebijakan moratorium tersebut telah menghentikan seluruh aktifitas proses pemekaran, termasuk proses pembentukan provinsi Kepton.

Disamping itu, belum adanya beberapa peraturan pemerintah pelaksanaan dari UU nomor 23 tahun 2014, khusunya tentang penataan daerah, sehingga tidaklah mengherankan apabila kehangatan dan kelantangan suara pemekaran menjadi lemah bahkan menjadi hilang.

Upaya-upaya proses pembentukan provinsi Kepton tidak boleh berhenti, apalagi menunggu peraturan pemerintah yang dikeluarkan, sehingga pada tahun 2018, kaum muda yang pernah menggagas pembentukan provinsi Buton Raya ditahun 1996 yang lalu,
merasa perlu untuk bangkit kembali menghangatkan nuansa perjuangan pembentukan provinsi Kepton.

Rasa tanggung jawab para aktivis pembentukan Provinsi Buton Raya untuk tetap mengawal perjuangan lahirnya sebuah provinsi baru diwilayah adat Kesultanan Buton
tersebut mengakumulir pada terbentuknya wadah perjuangan berupa Presedium Komite Nasional Percepatan Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton, yang disingkat KNP3-Kepton

KNP3-Kepton pada perkembangan lebih lanjut kepengurusanya mendapatkan pengesahan dari Sultan Buton sebagai upaya untuk bergerak bersama-sama Lembaga adat Kesultanan Buton dengan mengedepankan gerakan kultural adat dan budaya.

KNP3-Kepton dalam gerak langkah perjuangan percepatan pembentukan provinsi Kepton diilhami oleh spirit bahwa Sultan Buton XXXVIII telah mengambil langkah besar untuk generasinya dari masa kemasa bergabung dalam wilayah negara RI dengan kesepakatan bersama pendiri Bangsa, bahwa Kesultanan Buton merupakan bagian dalam susunan pemerintahan NKRI yang sejak awal negara berdiri sampai saat ini belum terpenuhi.

Kesepakatan tersebut telah menjadi kekuatan pendorong untuk memperjuangkan pembentukan provinsi Kepton untuk berdiri sendiri dalam kerangka NKRI yang didasarkan pada asal usul sebagai wilayah Kesultanan Buton dimasa lalu. Sehingga tepatlah kalau dikatakan bahwa masyarakat Buton tidak meminta tapi menagih kesepakatan yang pernah ada.(red)



Berita Lain KLIK DISINI >>>

PENCARIAN GOOGLE:

Layanan Iklan Ini Khusus Bagi Instansi dan Perusahaan Yang Sudah Bekerjasama dengan Media Online Nasional MediaPATRIOT.CO.ID Mau Bekerjasama Silahkan Ajukan Ke Email redaksi@mediapatriot.co.id atau ke Whatsapp Center 08999208174






Berita lain Selanjutnya >>>>>



Berita Khusus Aceh Hanya di AcehMPI.COM KLIK DISINI

Pingler.com untuk PING agar website anda cepat di index oleh google KLIK DISINI

Sedangkan berita hari ini terlengkap, terkini dan terupdate hanya di MediaPATRIOT.CO.ID/Category/Berita KLIK DISINI

Berita Umum, Berita Artis, Berita Bisnis, Berita Daerah ada di Referensi Link KLIK DISINI
. . RajaBackLink.com
Baca berita hari ini yang lainnya KLIK DISINI
LINK BERITA HUT KODAM JAYA KE 70 https://www.mediapatriot.co.id/2019/12/24/logo-banner-photo-video-dan-link-berita-hut-kodam-jaya-ke-70-berita-mpi/?preview=true&frame-nonce=490248f2ea
Berita Hari Ini Media Online Nasional Terlengkap MediaPATRIOT.CO.ID GROUP

https://www.mediapatriot.co.id


https://www.tv-mpi.com


https://www.mediapatriot.com


https://www.beritatnimpi.com


https://www.beritapolri.com


https://www.beritampi.com


https://www.chatkewa.com


https://www.backlinktermurah.com


https://www.berita2020.com


https://www.mpidomain.com


https://www.jakartampi.com


https://www.jabarmpi.com


https://www.bandungmpi.com


https://www.kotabekasinews.com


https://www.kotabekasimpi.com


https://www.ibekasi.com


https://www.indramayumpi.com


https://www.sumedangmpi.com


https://www.sukabumimpi.com


https://www.sumaterampi.com


https://www.sulawesi-news.com


https://www.sulawesimpi.com


https://www.acehmpi.com


Komentar

News Feed