oleh

Sadli, Antara Profesi, Hak Masyarakat Dan Penguasa


PENCARIAN GOOGLE:

Oleh: Sabir Laluhu

JAKARTA, MPI_Perkara yang didakwakan terhadap Moh Sodli Salih alias M Sadli Saleh, jurnalis asal Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), menjadi kado pahit pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2020, 9 Februari.

Berita Viral Hari Ini>>

Seorang jurnalis yang duduk dibangku pesakitan karena karya jurnalistik yang dibuatnya jelas menjadi lonceng peringatan bagi kebebasan pers dan profesi seorang jurnalis di Indonesia, termasuk di Kabupaten Buteng.

Sadli yang karib disapa La Delly, dibawa ke Pengadilan Negeri Pasarwajo, Kabupaten Buton, karena karya jurnalistik yang dimuat link website liputanpersada.com pada 10 Juli 2019 dengan judul “Abracadabra: Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat”.

Anehnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Buton mendakwa Sadli dengan menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).

Saat tulisan tadi terbit, status Sadli merupakan pemimpin redaksi liputanpersada.com. Setelah perkara (kasus) Sadli diproses secara hukum, laman tersebut sudah expired. Jika dibuka saat ini, maka status laman tersebut yakni This domain name is expired, please contact your provider to renew your domain name’.

Berdasarkan pemberitaan berbagai media massa sebelumnya, perkara ini bisa sampai ke meja hijau karena lebih dulu dilaporkan oleh Bupati Buteng periode 2017-2022, Samahuddin, melalui Kepala Bagian Hukum
Pemkab Buteng ke Polres Kota Baubau.

Polres menyidik dan menetapkan Sadli sebagai tersangka dan ketika perkara lengkap kemudian dilimpahkan ke Kejari Buton.

Oleh Kejari Buton, kemudian berkas perkara, dakwaan, dan Sadli dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pasarwajo serta masih disidangkan hingga tulisan ini rampung.

Sadli, Jurnalis atau Bukan?

Perdebatan panjang status pekerjaan atau profesi Sadli dan status badan hukum perusahaan yang menaungi liputanpersada.com yakni PT Global Media Nusantara (GMN) serta dikaitkan dengan UU nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan apakah tulisan Sadli masuk kategori karya jurnalistik atau bukan mengemuka dalam beberapa hari terakhir sepanjang Februari 2020. Utamanya di Provinsi Sultra, lebih khusus di Kabupaten Buteng.

Argumentasi yang dibangun pihak yang menyatakan bahwa Sadli bukan seorang jurnalis, tulisannya “Abracadabra: Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat” bukan karya jurnalistik, dan bukan sengketa pers seolah didasarkan pada status badan hukum PT Global Media Nusantara (GMN).

Status badan hukum ini disodorkan pihak tersebut dengan melansir informasi dari tautan dan laman http://flexterkita.com/?pg=custom&type=cx&id=801, http://gw-tops.com, dan https://sites.google.com/site/peluangusahamenguntungkan/home/profi-perusahaan/pt-global-media-nusantara.

Dalam tiga laman ini, terlihat jelas bahwa PT GMN memiliki beberapa anak perusahaan, antara lain PT Surya Lintas Global, BMT Al-Barkah dan PT Global Multimedia Solution.

PT GMN dan tiga anak perusahaannya bergerak dibidang masing-masing. Pada isi tiga laman tadi juga tercantum 10 item pada legalitas perusahaan, diantaranya “Akta notaris Nomor 20, Tanggal 30 April 2005”.

Dengan informasi dan data dalam tiga laman tadi, kemudian pihak tersebut menyebutkan dan menyimpulkan bahwa PT GMN yang menaungi liputanpersada.com sebagai
perusahaan bukan berbadan hukum pers.

Guna mengkomparasikan informasi tersebut, penulis melacak beberapa akun media sosial dan website lain yang memuat profil PT GMN.

Akun twitter PT Global Media Nusantara, @PTGlobalMediaN1, sempat mencuit pada 27 Oktober 2018 bahwa blog/website resmi mereka yakni https://sites.google.com/view/ptglobalmedianusantara/beranda .

Di laman ini, tercantum usaha PT GMN yakni asuransi, SMS masal, website instan, travel haji dan umroh, kayu jabon, e-mail marketing, aplikasi keuangan, apartemen, dan lain-lain.

Berikutnya penulis juga membuka laman https://1stgreenproperty.wordpress.com/profil-pt-gmn/. Di laman ini tertulis PT GMN memiliki beberapa anak perusahaan antara lain, yakni PT Surya Lintas Global, Si Putri, BMT AI-Barkah, Pangeran Cinta Management dan PT Global Multimedia Solution.

Penulis juga membuka laman flexterkita.com dan mengunduh Surat Keputusan TIM Satgas Penerapan Kode Etik PT GMN dari tautan http://flexterkita.com/?pg=info&act=read&id3852.

Rupanya dalam dokumen tersebut tertuang bahwa PT GMN tidak hanya memiliki akta notaris pendirian perusahaan pada tahun 2005. Perusahaan ini ternyata juga memiliki enam kali perubahan akta notaris yakni tahun 2006, 2008, 2010, 2011, 2013, dan 2016.

Akta notaris perusahaan dibuat dihadapan dua orang notaris, yakni Drs. Tri Soetrisno, S.H. dan Gumilang Kusumaningtyas, S.H., M.kn.

Saya ingin para pembaca menggaris bawahi frasa “PT GMN memiliki beberapa anak perusahaan antara lain” serta jenis usaha PT GMN “dan lain-lain”.

Dua frasa tersebut menunjukkan bahwa masih ada anak perusahaan lain dan masih ada usaha lain yang disebutkan dalam beberapa laman dan tautan.

Apa artinya? Klaim bahwa PT GMN (dan anak-anak perusahaannya) bukan perusahaan berbadan hukum pers dan tidak menjalankan bisnis media tentu masih terlalu dini. Ditambah lagi telah terjadi enam kali perubahan akta notaris atas Akta Nomor 20 Tanggal 30 April 2005.

Pertanyaannya adalah apakah para pihak yang menyebutkan bahwa PT GMN (dan anak-anak perusahaannya) bukan perusahaan berbadan hukum pers dan tidak menjalankan bisnis media sudah pernah mengonfirmasi langsung ke PT GMN atau jajaran direksi serta dua notaris agar membuka akta notaris untuk memastikan itu?

Jika kita melacak di Google terkait pemberitaan liputanpersada.com maka terlihat urutan paling lama berita yang dilansir berjudul “Busel Promosi Tarian Kolaborasi di Kemilau Sulawesi 2016 Bandung”.

Berita ini tayang pada 6 April 2016. Artinya sejak itu hingga Saldi hengkang, liputanpersada.com merupakan portal atau laman media massa.

Bagi saya, perusahaan yang menaungi sebuah media massa, termasuk dalam hal ini PT GMN yang menaungi liputanpersada.com, andaipun bukan perusahaan berbadan hukum pers seperti disebutkan tadi, maka jelas persoalan lain dan terpisah.

Karenanya status badan hukum itu tidak bisa disangkutpautkan bahwa orang yang bekerja di liputanpersada.com dan menulis berita di portal itu bukan berstatus seorang jurnalis.

Seorang jurnalis ketika masuk bekerja dan menjadi jurnalis di media massa, tidak pernah mengurusi atau bukan kewenangannya mengurusi badan hukum perusahaan yang menaungi media massa tempatnya bekerja.

Hal itu juga berlaku bagi Saldi, selaku penulis berita “Abracadabra: Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat”, sekaligus menjabat sebagai pemimpin redaksi liputanpersada.com saat itu.

Artinya, Sadli tidak bisa disalahkan atas status badan hukum PT GMN. Yang mengurusi dan berwenang mengurusi adalah direksi dan/atau manajemen PT GMN.

Pada sisi lainnya, pertanyaan kembali muncul, kenapa status Saldi dan status badan hukum PT GMN baru dipermasalahkan ketika tulisan
“Abracadabra: Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat” mencuat dan perkaranya mendapatkan perhatian secara nasional?

Kenapa status badan hukum PT GMN tidak dipermasalahkan ketika awal operasional liputanpersada.com?

Berdasarkan penuturan beberapa jurnalis dan tokoh asal Sultra, Saldi rupanya bukan baru bekerja secara profesional sebagai seorang jurnalis pertama kali di liputanpersada.com. Jauh sebelumnya, Sadli lebih dulu menjadi jurnalis di tribunbuton.com dan riaknews.com.

Dari riaknews, Saldi pindah ke liputanpersada.com. Akhir September 2019,
Sadli pindah ke durasitimes.com, media online yang bersama Koran Baubau Post berada di bawah naungan PT Faren Grafika.

Dan, status Sadli ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Baubau pada 11 Desember 2019, dengan berkas perkara Nomor BP/94/XII/2019 Reskrim tertanggal 11
Desember 2019. Laptop milik Sadli juga disita sebagai barang (alat) bukti.

Ada juga pihak yang mempermasalahkan Saldi, bahwa Saldi baru mengikuti orientasi calon anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Baubau pada 15-16 Desember 2020, dinyatakan lulus, dan mendapatkan sertifikat yang ditandatangani pengurus PWI Sultra. Dengan begitu Saldi resmi menjadi anggota PWI.

Informasi atau fakta tentang keikutsertaan Saldi sebagai calon anggota PWI dan baru lulus seolah-olah bertujuan ingin menggiring opini bahwa ketika Saldi belum mengikuti orientasi dan belum lulus maka Saldi bukan merupakan jurnalis.

Jika argumentasi ini yang dipakai maka terlalu absurd. Musababnya, Pasal 7 ayat (1) UU Pers dengan tegas menyatakan “Wartawan bebas memilih organisasi wartawan”. Sehingga kalau Saldi tidak mengikuti orientasi calon anggota PWI Kota Baubau maka statusnya sebagai seorang jurnalis tetap ada.

Sekali lagi harus diingat bahwa saat berita “Abracadabra: Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat” tayang, Saldi adalah pemimpin redaksi liputanpersada.com.

Andaipun saat masih di liputanpersada.com Saldi belum mengikuti seleksi calon anggota PWI dan belum menjadi anggota, maka status dan profesinya sebagai jurnalis tidak gugur. Saldi tetaplah seorang jurnalis.

Banyak ahli dan praktisi meyakini bahwa ada banyak bentuk karya jurnalistik. Secara umum terdiri atas berita, opini, tajuk/editorial, kartun/karikatur, resensi, foto, suara, dan video yang dimuat atau diterbitkan media massa.

Untuk kategori berita terdapat beberapa pembagian atau jenis, diantaranya hard news (straight news), soft news, feature, indepth news, investigative news, dan interpretative news.

Saya lebih cenderung mengelompokkan tulisan Sadli berjudul “Abracadabra: Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat” sebagai editorial atau interpretative news. Sekali lagi harus diingat bahwa saat tulisan ini terbit Sadli adalah pemimpin redaksi liputanpersada.com.

Secara sederhana, editorial/tajuk adalah pandangan atau opini dan sikap resmi redaksi media massa atas suatu peristiwa, kejadian, isu atau persoalan aktual maupun kontoversial yang berkembang di masyarakat.

Sedangkan interpretative news adalah berita yang dikembangkan oleh penulis atau jurnalis berdasarkan hasil observasi atau penelitian di lapangan dengan disertai pendapat jurnalis tersebut.

Hak Masyarakat dalam Tulisan

Bagi saya, tulisan Saldi tadi merupakan karya jurnalistik yang mengandung dua bagian penting. Pertama, kritik terhadap Bupati dan Pemkab Buteng agar transparansi dan konsisten dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan dengan tata kelola baik (good governance) dalam pelaksanaan pembangunan dan tender proyek.

Kedua, berisikan harapan dari masyarakat agar segala kegiatan pembangunan, terkhusus kawasan Labungkari sebagai kawasan ibukota kabupaten, agar untuk kepentingan masyarakat.

Jika dibaca secara utuh isi surat dakwaan dengan Register Perkara Nomor 60/Rp.9/Eku.2/12/2019 atas nama Sadli, maka sebenarnya tidak nampak adanya unsur kesengajaan atau niat jahat dalam diri Sadli untuk melakukan dugaan perbuatan pidana.

Status Saldi sebagai jurnalis dan karya jurnalistiknya mestinya harus dilihat dari sisi UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber (bagi media online). Karenanya Saldi dan tulisannya tidak bisa secara serta merta dibawa ke ranah pidana.

Sebagai sebuah karya jurnalistik maka ada proses yang harus dilalui secara berjenjang. Pihak yang keberatan dengan karya tersebut, termasuk tulisan Saldi tadi, semestinya lebih dulu mengajukan hak jawab atau hak klarifikasi secara resmi ke media massa liputanpersada.com.

Berikutnya, jika hak jawab atau hak klarifikasi tidak ditanggapi atau tidak ditayangkan liputanpersada.com, maka pihak yang keberatan menggugat atau melaporkan ke Dewan Pers.

Nanti Dewan Pers yang akan melakukan pemeriksaan atas pengaduan laporan tersebut termasuk jika ada hubungannya dengan status badan hukum PT GMN.

Hakikatnya tulisan Saldi merupakan bagian dari meneruskan hak masyarakat dalam menyampaikan kegelisahan mereka atas proyek “Penataan Kawasan Jalan Simpang 5 Labungkari” pada Pemkab Buteng yang dimenangkan dan digarap oleh PT Milano Masagena Perkasa.

Karena bagaimanapun itu, proyek tersebut harusnya dinikmati secara maksimal oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Karena jika terjadi penyimpangan hingga dugaan korupsi, maka yang mengalami kerugian adalah masyarakat.

Selain itu, dalam posisinya sebagai warga negara, maka Saldi memiliki hak yang dijamin oleh UUD 1945. Lihat BAB X Warga Negara dan Penduduk, Pasal 28 berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU.

Selanjutnya Pasal 28C ayat (2) tertuang “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Pada posisi sebagai anggota masyarakat pun, Saldi diakui dalam UU Pers. Pasal 17 UU Pers tentang peran serta masyarakat pada ayat (1) menegaskan bahwa “Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan”.

Dengan demikian, sebenarnya Pemkab Buteng
dan/atau Bupati Buteng, Samahuddin, sejak awal tidak perlu membawa Saldi dan tulisannya ke ranah hukum. Karena Saldi melalui tulisannya sedang menjalankan fungsi sebagai media informasi dan kontrol sosial.

Dengan tulisannya, Saldi melakukan pengawasan dan kontrol agar dua bagian penting yang penulis sebutkan di atas bisa tercapai.

Bupati Buteng, Samahuddin, sebagai pimpinan – “penguasa” – tertinggi eksekutif di kabupaten mestinya tidak antipati dengan kritik, kontrol, dan pengawasan yang dilakukan oleh media massa dan para jurnalis, termasuk yang dilakukan Saldi dan liputanpersada.com.

Melaporkan dan membawa sebuah karya jurnalistik dan seorang jurnalis ke ranah pidana ibaratnya sedang membungkam suara masyarakat. Langkah ini pun akan menimbulkan ketakutan dikalangan masyarakat untuk bersuara dalam mengkritik pemerintah.

Pemkab Buteng melalui Kabag Humas dan Protokoler Setda Buteng, Sarifuddin Fanta, menyatakan tulisan yang dibuat Saldi berjudul “Abracadabra: Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat” dan dimuat di liputanpersada.com sebagai fitnah.

Tulisan tersebut membuat Pemkab Buteng merasa terganggu dan difitnah. Tulisan itu juga telah meresahkan Pemkab dan masyarakat Buteng. Pasalnya, tulisan tersebut tidak memiliki dasar.

Sarifuddin mengklaim, Pemkab dan Bupati Buteng telah berupaya memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada Saldi baik secara langsung maupun tidak langsung. Tapi Saldi selalu menolak serta upaya bertemu Saldi selalu gagal karena Saldi tidak pernah hadir.

Sarifuddin memaparkan, pemuatan tulisan ini berjalan kurang lebih 3 bulan yang dimuat secara berulang-ulang di media sosial bahkan hampir setiap saat memposting dan mengirim secara berulang di grup WhatsApp.

Pemkab Buteng menganggap tindakan tersebut berlebihan. Karenanya Pemkab Buteng melalui Kepala Bagian Hukum Setda Buteng akhirnya melaporkan konten tulisan yang dimuat pada liputanpersada.com yang merupakan hasil tulisan Sadli ke pihak yang berwajib yakni Polres Baubau.

Penjelasan Sarifuddin ini disampaikan melalui siaran pers ke sejumlah media massa dan jurnalis pada Selasa, 11 Februari 2020. Penulis juga menerima siaran pers tersebut.

Hanya saja, dalam dua lembar siaran pers dengan 10 poin tersebut, tidak tertera jelas upaya Pemkab maupun Bupati Buteng melayangkan secara resmi hak jawab atau hak klarifikasi ke redaksi liputanpersada.com serta upaya melaporkan isi tulisan dan Saldi ke Dewan Pers.

Yang harus diingat pula, Pemkab Buteng adalah badan/lembaga publik, dan Bupati Buteng, Samahuddin, merupakan pejabat publik.

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), badan publik wajib menyediakan dan menyampaikan informasi publik. Informasi publik terbagi tiga bagian, yakni informasi berkala, serta merta, dan setiap saat.

Pasal 9 UU KIP menyebutkan ada empat informasi publik yang harus disediakan dan disampaikan badan publik. Masing-masing informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan, dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban badan publik menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi delapan hal, sebagaimana diatur pada Pasal 11.

Yakni, satu, daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Dua, hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya. Tiga, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya. Empat, rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik. Lima, perjanjian badan publik dengan pihak ketiga. Enam, informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. Tujuh, prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Delapan, laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Jika kembali ke Pasal 3 UU KIP, maka tampak jelas bahwa UU ini memiliki delapan tujuan. Lima di antaranya, satu, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Dua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Tiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

Empat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan lima, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Dalam penjelasan umum UU KIP disebutkan bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Karenanya hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Karenanya, peran Saldi sebagai jurnalis maupun sebagai anggota masyarakat dijamin oleh UU KIP. Berikutnya, proses penyusunan, pengesahan, dan penggunaan anggaran serta proses pelaksanaan tender proyek, penentuan pemenang lelang, pelaksanaan proyek di lapangan, kendala, hingga laporan pelaksanaannya bukan merupakan informasi publik yang dirahasiakan.

Ketika Saldi melalui tulisannya mengkritik Pemkab Buteng, dan/atau Bupati Buteng serta menyampaikan harapan masyarakat Buteng, maka Saldi sedang memperjuangkan hak
masyarakat. Termasuk dan tidak terbatas pada hak masyarakat memperoleh informasi publik sehubungan dengan proyek “Penataan Kawasan Jalan Simpang 5 Labungkari’.

Pemkab, Bupati serta DPRD Buteng maupun perusahaan pelaksana proyek seyogyanya terbuka dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya.

Benarkah Ada Indikasi Korupsi?

Pada laman Layanan Pengadaan Secara Elcktronik (LPSE) Pemkab Buteng tertuang bahwa pekerjaan proyek “Penataan Kawasan Jalan Simpang 5 Labungkari” pada Pemkab Buteng berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pagu anggarannya sebesar Rp6,8 miliar dengan nilai harga perkiraan sementara (HPS) Rp6.789.838.000. Anggaran proyek dari APBP Perubahan 2018
Kabupaten Buteng. Lihat tautan http://www.lpse.butontengahkab.go.id/eproc4/lelang/300728/pengumumanlelang.

Berdasarkan lansiran berbagai media massa termasuk liputanpersada.com, faktanya dilapangan proyek yang dikerjakan PT Milano Masagena Perkasa baru menjadi simpang 4. Alasannya ada beberapa kendala dilapangan termasuk sengketa lahan dengan warga. Artinya jika kemudian akan dilanjutkan satu simpangan lagi maka akan menambah biaya anggaran.

Proyek ini menyita perhatian masyarakat di Kabupaten Buteng. Ada beberapa kali demonstrasi yang dilakukan warga. Warga menyebutkan adanya indikasi atau dugaan korupsi dalan proyek tersebut.

Bupati Buteng, Samahuddin, beberapa kali menemui warga yang melakukan demonstrasi. Kepada warga, Samahuddin menyebutkan tidak ada masalah karena sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kawasan Labungkari, Kecamatan Lakudo, memang menjadi bagian sentral dari Kabupaten Buteng. Berdasarkan UU nomor 15 tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buteng di Provinsi Sultra tertuang bahwa ibu kota kabupaten berada di Labungkari. Karenanya Pemkab Buteng memacu berbagai pembangunan di kawasan ini.

Harus diakui hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari lembaga penegak hukum, baik itu Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa pihak penegak hukum termasuk menangani indikasi atau dugaan korupsi proyek “Penataan Kawasan Jalan Simpang 5 Labungkari” dari APBD Perubahan 2018 pada Pemkab Buteng. Baik itu pada tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) atau penyelidikan atau penyidikan.

Di sisi lain, kalau kita mau jeli, ternyata BPK pernah melakukan pemeriksaan dengan objek pemeriksaan “Belanja Modal Infrastruktur Pemkab Buteng TA 2015 dan 2016 di Labungkari”. Hal ini tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester II Tahun 2016. Silakan unduh dokumen IHPS pada tautan https://www.bpk.go.id/ihps.

Pada halaman 441 IHPS tersebut, BPK mencantumkan ada empat temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan nilai
Rp288,88 juta.

Rinciannya satu temuan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sejumlah Rp160,53 juta. Satu temuan kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan sejumlah Rp77,81 juta. Terakhir dua permasalahan lain ketidakpatuhan dengan angka Rp50,54 juta.

Pada bagian akhir tulisan ini, saya ingin menyampaikan, perkara atas nama Sadli harus terus dikawal bersama oleh semua pihak. Dengan melihat sudut pandang jurnalistik dan seorang jurnalis, maka harapannya tentu Sadli dibebaskan dari segala tuntutan, #BebaskanSadli.

Sekali lagi, saya memberikan dukungan moril kepada Sadli dan keluarganya. Tetap sabar, tabah, berdoa, dan terus berjuang. Yakinlah, insya Allah, Allah SWT tidak tidur. Segala doa orang yang terzalimi selalu makbul. Sadli, kamu adalah temanku, isincu saba’ngkaku.

Pada sisi lainnya, kita tentu berharap JPU yang menangani perkara Sadli serta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya bertindak objektif.

Majelis hakim harus imparsial saat nanti menjatuhkan putusan. Tegakkan keadilan dengan arif dan hanif. Karena di tangan majelis hakim yang menangani perkara Sadli wajah kemerdekaan pers dan profesi seorang jurnalis dipertaruhkan.(red)

(Penulis yang merupakan jurnalis disalah satu media nasional, serta penulis Buku Metamorfosis Sandi Komunikasi Korupsi, merupakan alumnus Pondok Pesantren Modern Al-Syaikh Abdul Wahid, Kota Baubau. Informasi lebih lanjut hubungi: 0852-415-33655)



Berita Lain KLIK DISINI >>>

PENCARIAN GOOGLE:

Layanan Iklan Ini Khusus Bagi Instansi dan Perusahaan Yang Sudah Bekerjasama dengan Media Online Nasional MediaPATRIOT.CO.ID Mau Bekerjasama Silahkan Ajukan Ke Email redaksi@mediapatriot.co.id atau ke Whatsapp Center 08999208174






Berita lain Selanjutnya >>>>>



Berita Khusus Aceh Hanya di AcehMPI.COM KLIK DISINI

Pingler.com untuk PING agar website anda cepat di index oleh google KLIK DISINI

Sedangkan berita hari ini terlengkap, terkini dan terupdate hanya di MediaPATRIOT.CO.ID/Category/Berita KLIK DISINI

Berita Umum, Berita Artis, Berita Bisnis, Berita Daerah ada di Referensi Link KLIK DISINI
. . RajaBackLink.com
Baca berita hari ini yang lainnya KLIK DISINI
LINK BERITA HUT KODAM JAYA KE 70 https://www.mediapatriot.co.id/2019/12/24/logo-banner-photo-video-dan-link-berita-hut-kodam-jaya-ke-70-berita-mpi/?preview=true&frame-nonce=490248f2ea
Berita Hari Ini Media Online Nasional Terlengkap MediaPATRIOT.CO.ID GROUP

https://www.mediapatriot.co.id


https://www.tv-mpi.com


https://www.mediapatriot.com


https://www.beritatnimpi.com


https://www.beritapolri.com


https://www.beritampi.com


https://www.chatkewa.com


https://www.backlinktermurah.com


https://www.berita2020.com


https://www.mpidomain.com


https://www.jakartampi.com


https://www.jabarmpi.com


https://www.bandungmpi.com


https://www.kotabekasinews.com


https://www.kotabekasimpi.com


https://www.ibekasi.com


https://www.indramayumpi.com


https://www.sumedangmpi.com


https://www.sukabumimpi.com


https://www.sumaterampi.com


https://www.sulawesi-news.com


https://www.sulawesimpi.com


https://www.acehmpi.com


Komentar

News Feed