oleh

PWI Pusat Minta Majelis Hakim Pasarwajo Bebaskan Sadli


PENCARIAN GOOGLE:

JAKARTA, MPI_Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atas S Depari, melalui Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan, H. Ocktap Riady, S.H. menegaskan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), membebaskan Sadli, wartawan Kabupaten Buton Tengah (Buteng), yang kasus hukumnya saat ini sedang bergulir.

Mantan Ketua PWI Sumatera Selatan (Sumsel) ini mengungkapkan bahwa sudah ada tiga contoh kasus yang ditangani oleh Mahkamah Agung (MA), dan dari kasus tersebut oleh MA dikembalikan persoalannya ke Dewan Pers, karena merupakan sengketa pers.

Berita Viral Hari Ini>>

“Bukan bermaksud intervensi, tapi Majelis Hakim melihat secara bijak bahwa sengketa pers itu jalur penyelesaiannya ke Dewan Pers melalui UU Pers. Sudah ada tiga putusan MA bahwa semua penyelesaian Pers dikembalikan ke Dewan Pers. Hakim harus membebaskan Sadli,” ungkapnya melalui sambungan telepon, Minggu (16/02).

Ocktap menuturkan, apapun namanya, sengketa Pers harus dikembalikan ke UU Pers. Artinya, jika dalam sebuah pemberitaan terdapat kesalahan ataupun kekeliruan, disitu ada hak jawab maupun hak koreksi. Kemudian nanti, Dewan Pers akan memanggil para pihak yang merasa keberatan, termaksud yang memberitakan.

“Jadi misalnya, tulisan anda salah. anda tidak menyertakan data-data yang jelas , dan ketika Dewan Pers nyatakan salah, ada kewajiban kita meminta maaf dan klarifikasi , tapi jika digunakan UU ITE, bahaya untuk wartawan,” tuturnya.

Lebih lanjut Ocktap mengatakan seharusnya pihak Polres Baubau tidak serta merta menerapkan UU ITE dalam kasus ini. Apalagi sudah ada keterangan dari Ahli Dewan Pers yang menyatakan bahwa kasus yang menyeret Sadli masuk dalam sengketa Pers. Namun, anehnya pihak kepolisian tetap melanjutkan kasus tersebut dan mengabaikan keterangan dari saksi ahli Pers tersebut.

“Kalo melihat dari berita yang saya baca, kemudian dari teman-teman Aji (Aliansi Jurnalis Independen), teman-teman lain, data-data yang saya terima serta hasil diskusi dengan teman-teman PWI Pusat, memang menurut saksi ahli Pers, tulisan Sadli adalah produk jurnalistik yang kemudian di share di media sosial,” jelasnya.

Ia menguraikan bila pihak Pemda merasa keberatan dengan pemberitaan tersebut, Pemda cukup melayangkan hak jawab, atau menggelar konferensi pers terkait pemberitaan tersebut, bukan melaporkannya ke pihak kepolisian.

“Cukup hak jawab aja dari Pemda, cukup jumpa Pers bahwa tidak benar misalnya, tidak perlu mengadukan ini ke polisi, polisi juga langsung merespon. Saksi ahli Pers yang diperiksa polisi juga katakan itu produk jurnalistik, terus kenapa ini masih berlanjut ke pengadilan,” sambung Ocktap dengan nada heran.

Ocktap kembali menegaskan ketika ahli Pers telah menyatakan bahwa dalam kasus tersebut adalah produk jurnalistik, polisi harusnya mengembalikan hal tersebut ke Dewan Pers.

Ocktap mengatakan kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Buteng saja, namun juga di beberapa daerah di Indonesia juga ada. Sehingga, menurutnya, jajaran kepolisian kebawah masih ada yang mengabaikan MoU antara Dewan Pers dan Polri.

“Jadi kalau putusan Dewan Pers menilai bahwa wartawan ini menyalahi kode etik, ada standar yang diterapkan Dewan Pers, kemudian ada hak jawab yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Jika tidak puas dengan cara-cara penanganan Dewan Pers, silahkan anda lapor polisi, baru anda gugat, tapi terapkan dulu UU Pers nya,” urainya.

Ocktap menambahkan jika kemudian yang dipermasalahkan soal perusahaan yang menerbitkan berita tersebut, kepolisian bisa mengecek kebenaran perusahaan dimaksud. Tapi, sepanjang yang diketahuinya, perusahaan yang menerbitkan berita yang dimuat Sadli itu ada di Jakarta.

“Dia mencatumkan kok nama PT nya. PT nya disitu sudah dilacak sama teman-teman. Kenapa PT nya tidak dicek di Kemenkum HAM? Kan polisi bisa mengecek itu dikantor notaris. Memang PT itu di Jakarta kantornya, tapi disitu tercantum ada PT nya, artinya tulisan Sadli diterbitkan di media yang ada badan hukumnya. Bila dalam pemeriksaan Sadli tidak bisa menghadirkan bukti fisiknya karena itukan di kantor pusat di Jakarta, polisi aja cek benar tidak ada PT itu, tinggal buktikan saja secara hukum,” tandasnya.(red)



Berita Lain KLIK DISINI >>>

PENCARIAN GOOGLE:

Layanan Iklan Ini Khusus Bagi Instansi dan Perusahaan Yang Sudah Bekerjasama dengan Media Online Nasional MediaPATRIOT.CO.ID Mau Bekerjasama Silahkan Ajukan Ke Email redaksi@mediapatriot.co.id atau ke Whatsapp Center 08999208174






Berita lain Selanjutnya >>>>>



Berita Khusus Aceh Hanya di AcehMPI.COM KLIK DISINI

Pingler.com untuk PING agar website anda cepat di index oleh google KLIK DISINI

Sedangkan berita hari ini terlengkap, terkini dan terupdate hanya di MediaPATRIOT.CO.ID/Category/Berita KLIK DISINI

Berita Umum, Berita Artis, Berita Bisnis, Berita Daerah ada di Referensi Link KLIK DISINI
. . RajaBackLink.com
Baca berita hari ini yang lainnya KLIK DISINI
LINK BERITA HUT KODAM JAYA KE 70 https://www.mediapatriot.co.id/2019/12/24/logo-banner-photo-video-dan-link-berita-hut-kodam-jaya-ke-70-berita-mpi/?preview=true&frame-nonce=490248f2ea
Berita Hari Ini Media Online Nasional Terlengkap MediaPATRIOT.CO.ID GROUP

https://www.mediapatriot.co.id


https://www.tv-mpi.com


https://www.mediapatriot.com


https://www.beritatnimpi.com


https://www.beritapolri.com


https://www.beritampi.com


https://www.chatkewa.com


https://www.backlinktermurah.com


https://www.berita2020.com


https://www.mpidomain.com


https://www.jakartampi.com


https://www.jabarmpi.com


https://www.bandungmpi.com


https://www.kotabekasinews.com


https://www.kotabekasimpi.com


https://www.ibekasi.com


https://www.indramayumpi.com


https://www.sumedangmpi.com


https://www.sukabumimpi.com


https://www.sumaterampi.com


https://www.sulawesi-news.com


https://www.sulawesimpi.com


https://www.acehmpi.com


Komentar

News Feed