GRPPH-RI Tuding Dua Dinas Sekongkol Berbuat Curang

Bekasi, MPI – Banyaknya pekerjaan proyek pemerintah yang tidak menggunakan papan proyek didalam pelaksanaan pekerjaannya kerap membuat kesan tidak adanya transparansi serta kecurangan.
Diantaranya yang terjadi di wilayah wanasari cibitung tepatnya di perumahan permata regensi, perumahan regensi 1 dan dijalan bosih. Proyek infrastruktur jalan dan perbaikan jembatan yang menggunakan anggaran pemerintah daerah kabupaten (pemkab) Bekasi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 itu disinyalir menjadi ajang main mata.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Peduli Penegakkan Hukum Republik Indonesia (GRPPH-RI), Julham Harahap mengatakan bahwa beberapa proyek di kabupaten Bekasi kerap ditemukan telah melanggar Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sabtu, (19/12/2020).
“Setiap pekerjaan yang tidak memasang papan proyek namun dibiarkan oleh konsultan dan pengawas, patut kami duga terjadi persekongkolan antara pengawas, konsultan dan pemborong untuk berbuat kecurangan,” kata Julham.
Julham juga menilai bahwa kinerja dari Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) diduga kuat telah melakukan pembiaran terhadap kinerja konsultan serta pengawas yang tidak profesional dan hanya berfungsi sebagai pelengkap.
“Pembiaran yang dilakukan Kepala Dinas Bina Marga dan Disperkimtan terhadap kinerja konsultan dan pengawas merupakan indikasi persekongkolan kecurangan agar dapat merampok uang rakyat,” jelasnya dengan nada ketus.
Lebih lanjut dikatakan Julham, seharusnya setiap pekerjaan yang dialokasikan dari anggaran pemerintah, pihak pemborong diwajibkan memasang papan proyek agar masyarakat mengetahui mengenai proyek tersebut sehingga dapat mengetahui nilai APBD yang terserap.

Editor : Hamdanil Asykar