JAKARTA, MPI_Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini sedang menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu).
RUU Pemilu yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 ini sejumlah hal baru yang direvisi dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tersebut.
Diantaranya penambahan poin-poin baru, yakni larangan Larangan Nyapres-Nyaleg Bagi Eks HTI, Jadwal Pilkada 2022, Ambang Batas DPR, Ambang Batas DPRD, dan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
Tak hanya itu, draf revisi RUU Pemilu ini juga mengatur terkait persyaratan pendidikan bagi para calon presiden (capres) dan calon legislatif (caleg).
Dimana dalam aturan sebelumnya, syarat untuk mencalonkan presiden/wakil presiden, anggota legislatif hingga Kepala Daerah minimal lulusan SMA atau sederajat.
Dalam draf revisi RUU Pemilu syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, anggota legislatif DPR, DPD dan DPRD hingga kepala daerah minimal lulusan pendidikan tinggi.
Persyaratan ini pun mendapat penolakan keras dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) karena dinilai merupakan bentuk diskriminatif.
Kepada awak media ini, Ketua Ketua Fraksi NasDem, Ahmad Ali, menegaskan persyaratan tersebut sangat berlebihan.
“Partai NasDem menolak persyaratan minimal pendidikan tinggi bagi calon presiden (capres) hingga calon legislatif (caleg) dalam draf RUU Pemilu. Itu sangat berlebihan, ini bentuk diskriminatif,” tegasnya melalui sambungan WhatsApp, Kamis (04/02) malam.
Lebih lanjut ia mengatakan masyarakat membutuhkan sosok yang dapat membawa aspirasi mereka, bukan soal pendidikannya.
“Banyak tokoh karismatik di daerah yang menjadi tumpuan aspirasi masyarakat namun tidak mengenyam pendidikan tinggi. Maka dari itu NasDem dengan tegas menolak aturan persyaratan pendidikan dalam draf RUU Pemilu,” tandas Wakil Ketua Umum Partai NasDem ini.(Dewi)
