oleh

Diduga Awak Kapal Tidak Mendapat Perlakuan yang Wajar Dari Manajemen PT. Selebes Sarana

Kapal Oro Singa dari ABK / Kru kapal yang berjumlah lebih 15 personil. Adapun kru kapal meminta hak mereka, karena hampir 3 bulan tidak mendapatkan hak / gaji mereka. Sampai detik ini dikabarkan kru kapal belum ada penyelesaian. Dan PT. Selebes Sarana ini perlu dipertanyakan Alamat Kantornya tidak jelas. Di Wisma 46 Kota BNI Lt. 46-50, Jl. RS Fatmawati Jakarta selatan dan Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Jakarta tidak ada.

Seolah-olah PT. Selebes Sarana diduga fiktif (tidak ada) dan perlu dipertanyakan seluruh dokumen-dokumen Kapal Oro Singa ini dipertanyakan. Padahal tanggal 27 maret 2020 awak media menelusuri PT. Selebes Sarana yang berkantor jasa internasional maritim Jakarta Selatan yang bernama Bapak Nank Jaman selaku crewing / jasa kru kapal menjelaskan bahwa awak kru sudah menerima gaji tiap tanggal 10 per bulannya yang dibayarkan setiap tanggal 15-20 an dan menurut pengakuan manajemen kapal mereka pernah terima gaji hampir 3 bulan dan manajemen mengakui hanya Januari dan Februari 2021 yang belum dibayar buat kru kapal.

Lihat Juga Video : Mencegah Covid-19 Konsumsi Air Hydrogen Alkali Setiap Hari Yang Diproses Menggunakan Botol Hidrogen Alkali

Baca Juga : Berita Jajaran POLRI Mulai dari POLSEK / POLRES / POLDA

Baca Juga : DAFTAR VIPLUS Khusus Yang Belum Pernah Ikut VTUBE Sebelumnya

Bantu Like, Comment dan Subscribe Channel Youtube mediapatriot.co.id yah... Terima Kasih : https://youtu.be/HYhDRP35P9Y

Juga diduga kehabisan air bersih (air minum dan air mandi) di kapal tersebut, dan pernah awak / kru kapal kami terpaksa tampung air hujan di Maindeck kapal untuk minum dan memasak. Begitu juga saat boat air dimuat pada tanggal 3 Maret 2020, airnya tidak layak untuk diminum karena keruh.

“Kemaren sudah dibahas meeting internal dikapal, jadi tidak ada permasalahan di kapal karena ini mengenai permasalahan ke PT. Selebes Sarana.” Pungkas Asrio Ahmad selaku Bosun/Mandor kapal.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia harus turut serta menangani penyelesaian masalah ini terutama di Kementerian Perhubungan (Dirjen Hukum Laut) dan Kementerian Tenaga Kerja (BP2MI), dan KPI (Komite Pelaut Indonesia). Disini kisah keluh kesah mereka dibutuhkan turut serta pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Sampai berita ini diturunkan kapal berada di OPL Timur (Perairan Malaysia). (Red Irwan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed