TAKALAR, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Marwah dunia pendidikan kembali tercoreng di Disdik Provinsi Sulawesi Selatan karna perihal dugaan “Pungli” yang sontak menjadi topik pembahasan di lingkup Cabang Dinas Wilayah VII Je’neponto-Takalar.
Tentunya hal ini perlu dicermati secara serius oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Kepala Dinas Provinsi Sulsel untuk mengevaluasi Kacabdin Wilayah VII yang telah terindikasi merampas hak peserta didik yang sangat bertolak belakang dengan petunjuk atau juknis peruntukan Dana BOS.
Melalui sumber informasi yang hendak dihimpun oleh media ini, beberapa kepala sekolah yang identitasnya tidak ingin dipublis mengatakan, “Kami dimintai uang per kepala sekolah dengan alasan untuk keperluan rehab gedung, peralatan dan perlengkapan kantor” bebernya.
Menanggapi issu ini, Sekjen LSM Poros Rakyat Kabupaten Takalar meminta dan mendesak Penegak Hukum untuk memproses Kacabdin Wilayah VII Disdik Sulsel Abdul Rahim sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
“Selain meminta Gubernur Sulsel dan Kadis Pendidikan Provinsi Sulsel untuk mengevaluasi kinerja Kacabdin Wilayah VII, hal ini juga perlu ditelisik oleh penegak hukum, jangan sampai ada upaya buang handuk dibalik kebusukan kebijakan pengelolaan anggaran Dana BOS yang menjadi topik perbincangan diberbagai kalangan dengan potensi dapat merusak marwah citra pendidikan SMA/SMK di Kabupaten Takalar dan Je’neponto dengan terkesan merampas hak peserta didik” tegas Wahyu Rizal, Minggu (14/11).
Ia menambahkan, “Oknum yang pertama harus ditindaki dan diusut tuntas ialah pembuat kebijakan, tanpa adanya dugaan intervensi yang berujung terlahirnya kebijakan maka tidak akan pula muncul polemik yang terjadi seperti sekarang ini” jelas Sekjen LSM Poros Rakyat.
Sementara itu Kacabdin Wilayah VII Abdul Rahim yang berusaha dikonfirmasi oleh awak media melalui pesan Whatsaap pribadinya hanya membaca pesan tanpa dibalas begitupun ditelfon hanya berdering tanpa direspon. (Mt)
