SULSEL, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Akhir akhir ini dunia pendidikan di Sulawesi Selatan menjadi trending topik, berbagai kalangan dari kantor kantor sampai di warkop warkop terus membahas perihal Dana BOS SMA/SMK.
Para aktivis jalanan pun turut serta mengecam tindakan tindakan pemangku kebijakan dari cabdin sampai kadis pendidikan Provinsi Sulsel.
Rais aljihad ketua SPMP dengan tegasnya mengatakan, “Dugaan Pungli sampai bentuk pengelolaan dana BOS yang terjadi di kabupaten Je’neponto kami akan tindaki dengan melakukan aksi unjuk rasa di dinas pendidikan Provinsi Sulsel dan kejaksaan negeri Je’neponto, kebijakan Kadis dan Kepala Cabang dinas wilayah VII harus mampu dipertanggung jawabkan, kami akan usut” tegas putra Je’neponto itu, Selasa (16/11).
Ia menambahkan, “anggaran sepeserpun jika itu tidak sesuai juknis pengelolaan Dana BOS maka harus dipertanggung jawabkan oleh pemangku kebijakan maupun pembuat rekomendasi, insyaallah waktu dekat seluruh kader Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda Sulsel (SPMP) akan turun ke jalan untuk geruduk dinas pendidikan provinsi Sulsel dan kejaksaan negeri Je’neponto dengan disertai pelaporan resmi utamanya untuk hal LPJ SMA/SMK Je’neponto di masa pandemi Covid-19 yang tidak melakukan pembelajaran tatap muka” tutupnya.
Baru baru ini, Kacabdin Wilayah VII dan Ketua MKKS di Je’neponto membantah adanya pungli dan ketidak sesuaian juknis pengelolaan anggaran dana BOS.
Sementara itu diketahui dari pengelolaan Dana BOS SMA/SMK yang diperuntukkan untuk tes psikotes di lingkup dinas pendidikan Sulsel di berbagai kabupaten diduga merupakan rekomendasi Dinas Pendidikan dan PTSP Provinsi Sulsel.
Sampai berita ini terbit Kadis Pendidikan Provinsi Sulsel belum berhasil dikonfirmasi. (Mt)
