'Kepeleset Lidah' Ujung-Ujungnya Minta Maaf, Gus Huda: Ingat, Mulutmu Harimaumu

Kota Bekasi, MPI
Sepanjang awal tahun 2022 ini, masyarakat disuguhi polemik ‘plesetan lidah’ dari beberapa tokoh publik. Naifnya, setelah mendapat kecaman, sang tokoh tersebut buru-buru menyampaikan permintaan maaf.

Polemik pertama terkait Arteria Dahlan yang mengkritik seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang menggunakan bahasa Sunda dalam kegiatan rapat. Kritikan itu justru menjadi bumerang bagi anggota DPR RI dari Fraksi PDIP tersebut.

Beragam aksi kecaman menyasar ke arah Arteria Dahlan. Bahkan polemik ini makin melebar dan masuk ke ranah hukum, menyusul maraknya laporan kepolisian yang masuk ke Polda Metro Jaya.

Yang terbaru adalah polemik terkait Edy Mulyadi yang menyebut ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai tempat jin buang anak. ‘Kicauan’ yang dilontarkan mantan Caleg dari PKS ini pun menuai kecaman publik, dan berujung laporan kepolisian.

Menyikapi kedua polemik terdebut, salah seorang Fungsionaris DPP Partai Golkar Huda Sulistio berharap agar setiap individu selalu menjaga etika dalam bertindak maupun berucap. “Ya kita harus selalu mengingat pepatah lama yang masih berlaku sampai kapan pun, mulutmu adalah harimaumu, apapun yang kita ucapkan ajan berdampak terhadap diri kita sendiri,” kata lelaki yang akrab disapa Gus Huda ini saat memulai perbincangan.

Gus Huda menilai wajar saja jika kalangan masyarakat bereaksi dengan ucapan Edy Mulyadi yang menyebut ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai tempat jin buang anak. “Sikap protes atau kecaman yang muncul merupakan respon atas bentuk penghinaan ini, dan menjadi bagian dari membela rasa kemanusiaan masyarakat Kalimantan yang juga ingin dihargai dan dihormati sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan sebagai sesama anak bangsa yang lahir di Indonesia, yang ingin terus menjaga persatuan NKRI,” ungkap Gus Huda yang juga merupakan Tenaga Ahli DPR RI dari Fraksi Golkar ini.

Gus Huda sepakat jika setiap individu memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapatnya, sesuai azas demokrasi yang dijunjung tinggi oleh bangsa ini. Namun, dia justru mengaku kecewa jika era demokrasi di republik ini malah menciptakan anomali-anomali baru di kehidupan berbangsa.

“Sudahlah, gak perlu lagi menyampaikan statemen-statemen yang bisa berdampak adanya gesekan-gesekan di kalangan masyarakat. Saling jaga etika, saling santun. Kalau merasa tidak sepaham dengan sebuah kebijakan, ya sampaikan secara bijak dan beretika tanpa harus menghina atau menjatuhkan,” ulas Gus Huda yang juga Ketua DPP Himpunan Pengusaha Kosgoro (HPK) 1957 ini.

Ketua DPP KNPI ini lalu mengajak seluruh pihak untuk lebih mendewasakan diri dalam berbangsa dan bernegara dengan memahami prinsip ‘hukum berbuat adalah hukum keberadaan’. “Karena itu sudah menjadi keharusan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 dan keutuhan NKRI,” pungkas Gus Huda. (Mul)