MEDIAPATRIOT.CO.ID – JAKARTA, Di sela acara Simposium Nasional Maklumat Raja, Sultan, Datu, Penglingsir, Kepala suku, Marga Pemangku adat Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat, Datu Juanda sebagai ketua LKPASI
mengatakan sebagai keterangan pers bahwa acara ini terlaksana adalah menindaklanjuti adanya pertemuan Raja Raja dengan Presiden Republik Indonesia di Istana Bogor pada tanggal 4 Januari 2018 yang mana pembukaan acara pada tanggal 18 dan sebagai puncak acara 20 Mei 2022.
Dalam pertemuan dengan persiden Republik Indonesia (4/01/2018) Lanjut Juanda, ada empat hal yang disampaikan beliau kepada raja raja yaitu para Raja Raja mendaftarkan asset kerajaan yang dikuasai negara agar dipertimbangkan dan diberi konpensasi, kedua dengan pendataan asset berupa Tanah agar dijadikan sertifikasi dan yang ketiga ialah agar diadakan program pengelolaan optimalisasi pengelolaan asset tanah dan keempat Regitalisasi keraton dengan pemugaran situs situs istana yang sudah rusak JelasNya.
Datu Juanda selaku Ketua LKPASI menambahkan bahwa apa yang disampaikan Presiden terkait pendataan asset kerajaan dalam empat poin itu ternyata Raja, Sultan memerlukan waktu sekitar 4tahun untuk menginventalisir di seluruh Indonesia dari periode 2018 sampai 2022 maka langkah kemudian Raja Raja membuat sebuah organisasi yang namanya LKPASI ( Lembaga komunikasi Informasi Pemantau Adat Seluruh Indonesia) bertujuan bagaimana untuk mewujudkan apa yang disampaikan Presiden pada pertemuan di istana bogor, yang memerlukan waktu selama 4 tahun sudah terealisasi yang kini data data tersebut sudah ada terdata dengan akurat melalui organisasi ini, Ungkap Datu Juanda.
Selanjutnya pertemuan hari ini juga terlaksana dengan biaya pribadi serta akomudasi oleh Pribadi masing masing yang hadir pada acara Simposium Nasional, dan melalui acara ini dilaksanakan ialah bertujuan ingin melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia yang merupakan perintah atau pekerjaan wajib telah dapat dilaksanakan kemudian saat ini untuk dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia langsung dan agar kemudian harapan kami kedepanya atas asset kerajaan berupa tanah yang telah terdata juga terwujud dalam Maklumat tersebut tegas Datu Juanda.
Karena pada intinya pada isi Maklumat tersebut tertuang harapan yakni Raja Raja meminta Asset berupa tanah dikembalikan untuk dikelola sendiri sesuai dengan Peraturan Presiden no 18 tahun 2021 yang sudah ditandatangani oleh Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia yang mana pada pasal 98 berbunyi bahwa Tanah kerajaan dapat diberikan kembali kepada pihak kerajaan dengan syarat dikelola Sendiri sesuai payung hukumnya adalah PP no 18 tahun 2021 yang mana diberikan kesempatan dalam pengelolaannya, dibuat Maklumat dengan harapan maklumat ini diterima langsung oleh Presiden Republik Indonesia yang juga sebagai puncak acara namun hingga saat ini belum ada juga konfirmasi atas kesediaan kehadiran beliau diacara ini,KeluhNya.
Padahal surat secara korespondensi kepada Presiden sesuai prosedur sudah dilayangkan jauh sebelum acara ini diselenggarakan, Tutup Datu Juanda. (red Irwan)
Streaming 100.3FM Radio Elgangga
Loading ...Baca Juga Berita Terbaru Hari Ini Seputar Politik, Pendidikan, Ekonomi, Bisnis, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan, Luar Negeri dan Dalam Negeri
Promosi Produk Harga Murah dengan Diskon Besar Hanya di Media kami Hubungi Bagian Promosi & Iklan mediapatriot.co.id KLIK DISINI
