Kantor Hukum EPZA Datangi Mahkamah Agung Untuk Mencari Keadilan Terkait Kasus Perselingkuhan Salah Satu Anggota TNI AL Medan

Post Views: 646

MEDIAPATRIOT.CO.ID – Jakarta, Desember 2022 – Terkait adanya pemberitaan yang sempat viral dibeberapa media sosial dan pemberitaan media adanya salah satu anggota perwira TNI AL dari Kota Medan yang melakukan perselingkuhan dari istri sah nya yang berprofesi Wiraswasta hingga dibawa jalur hukum dan pengadilan militer di Kota Medan, tim kuasa hukum dari Kantor Hukum EPZA yang berlokasi di kota Medan bahwa pada hari Jumat, 23 Desember 2022 mendatangin Mahkamah Agung di Jakarta.

Adapun kedatangan ke Mahkamah Agung kuasa Hukum EPZA yang hadir yaitu Eka Putra Zakran, SH MH, Tuseno, SH, Zuhri Tanjung, Imam Rusyadi Pangat mendampingi Maya Fitrianti sebagai istri sah dari Perwira TNI AL Kota Medan melaporkan untuk meminta keadilan terhadap suaminya Letda Mar Chandra terkait dengan adanya perselingkuhan dengan wanita lainnya.

Dibawah ini adalah pernyataan sikap kuasa hukum Kantor Hukum EPZA Dalam konferensi Pers di Mahkamah Agung :

Yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Panglima TNI, Bapak Kasal TNI dan Bapak Komandan Puspom TNI. Bahwa kami datang dari Kota Medan, Sumatera Utara ke Jakarta adalah untuk memohon perlindungan hukum dan keadilan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Panglima TNI, Bapak Kasal TNI dan Bapak Komandan Puspom TNI sehubungan permasalahan yang dihadapi oleh Klien Kami (Ic. MAYA FITRIANTY Alias Maya Alias Pipit) selaku isteri sah dari Perwira TNI Angkatan Laut yang bernama Letda Mar Candra NRP 23997/P (Pama Denma Lantamal I Riksut),

Bahwa Letda Mar Candra NRP 23997/P (Pama Denma Lantamal I Riksut) telah dilaporkan olh Klien Kami sehubungan perkara perzinahan di Pomal Lantamal I Belawan Medan dan telah disidangkan di Pengadilan Militer Medan. Secara nyata dalam persidangan selingkuhan tersebut telah hamil dan mengakui perbuatannya. Namun ,karena alasan daluarsa maka Terdakwa Letda Mar Candra tidak dapat dikenakan hukuman Tindak Pidana Perzinahan sesuai Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan tidak dihukum dengan hukuman PTDH, padahal sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 5 Tahun 2021 harusnya dilakukan PTDH karena merupakan tindak pidana kesusilaan bagi anggota TNI,

Bahwa terkhusus kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kepala Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pimpinan Tertinggi Pengadilan di Indonesia dan sebagai tempat pengawasan kepada Para Hakim di Indonesia termasuk Hakim Militer di Pengadilan Militer I-02 Medan yang mengadili suami klien kami tersebut. Kami mengadukan secara terbuka atas tindakan Oknum Hakim Militer di Pengadilan Militer I-02 Medan yang diduga tidak melaksanakan Pasal 168 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena tidak menanyakan barang bukti hasil USG kepada Saksi Korban dan tidak menggali kapan diketemukannya hasil USG tersebut. Karena apabila barang bukti hasil USG ditanyakapan kepada saksi korban/pelapor, maka tidak akan mungkin pengenaan pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana menjadi gugur karena dianggap daluarsa. Karena sudah pasti saksi pelapor/korban akan menerangkan peristiwa perzinahan tersebut diketahuinya pada saat penemuan barang bukti hasil USG yaitu Juni 2022. Namun, mirisnya Hakim Militer I-02 Medan tidak menanyakan barang bukti hasil USG kepada saksi pelapor/korban, sehingga diduga hakim militer yang mengadili Letda Mar Candara tersebut tidak melaksanakan Pasal 168 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,

Bahwa Pasal 168 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan sebagai berikut,

(1). Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa dan apabila perlu juga kepada Saksi segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 serta menanyakan sangkut paut barang itu dengan perkara untuk memperoleh kejelasan tentang peristiwanya.

(2). Apabila dianggap perlu untuk pembuka, Hakim Ketua membacakan atau mrmperlihatkan surat atau berita acara yang bersangkut paut dengan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Terdakwa dan/atau Saksi, dan selanjutnya meminta keterangan sepertinya tentang hal itu.

Dengan pernyataan sikap sekaligus pengaduan terbuka ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi perhatian.

(Red Irwan)

Hubungi Redaksi / Bagian Iklan di Whatsapp Center 08999208174

Baca Juga : SEEKOR HARIMAU SERANG DOKTER HEWAN DI TAPSEL (MEDIAPATRIOT.CO.ID)

Baca Juga : KODIM 0504 /JAKARTA SELATAN BERSAMA HIPMI GELAR BAKTI SOSIAL DAN VAKSINASI (BERITAMPI.COM)

Sejarah Berdirinya Media Online Nasional www.mediapatriot.co.id

Media Online Nasional www.mediapatriot.co.id didirikan oleh Hamdanil Asykar pada tanggal 27 Maret 2012 di Kota Bekasi Jl. Ir. H. Juanda No.220G Bulak Kapal Bekasi Timur dan Berbadan Hukum PT. GABUSELA (PT. GALIBUMI SEKAR LANGIT).

Namun dengan adanya peraturan baru dari Dewan PERS harus berbadan Hukum PT dibidang khusus Media maka dibuatlah PT baru dengan nama PT. MEDIA PATRIOT NASIONAL

Hamdanil Asykar selaku pendiri sekaligus Pemimpin Redaksi Media Online Nasional www.mediapatriot.co.id sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di PWI Bandung Jawa Barat dengan Tingkat Muda dan segera mengikuti jenjang berikutnya yaitu Madya dan Utama sebagai syarat mutlak Pemimpin Redaksi Media Online harus sudah mengikuti UKW sampai tingkat utama.

Nilai DA 57 dan PA 36 media online nasional www.mediapatriot.co.id otomatis mempunyai harga iklan / backlink yang tinggi yaitu Rp.5.000.000,- (NEGO) / Tayang.

Menjelang ulang tahunnya yang ke 11 Tahun 2023 media online nasional www.mediapatriot.co.id memberikan apresiasi kepada para pengusaha UMKM mendapatkan diskon iklan / backlink mulai dari 10% sampai 90% sehingga bisa memberikan Brand kepada semua UMKM bisa dikenal keseluruh Indonesia bahkan ke mancanegara. (REDAKSI)