Proyek ERP Dikritik Anggota DPR Santoso Karena Mirip Program Kompeni

MEDIAPATRIOT.CO.ID – Jakarta – Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai atau mobil listrik merupakan moda transportasi yang menjadi andalan masyarakat dunia di masa depan. Kehadiran moda transportasi ini merupakan jawaban atas tantangan lingkungan hidup dunia yang semakin memprihatinkan. Mulai dari masalah krisis energi dunia, polusi udara & polusi suara serta persoalan pemanasan global. Dengan mobil listrik diharapkan terwujud lingkungan yang lebih hijau & langit biru serta udara yang sehat bagi mahluk penghuni bumi.

Adanya mobil listrik (KBL) adalah suatu kebutuhan bagi semua negara dalam rangka turut mengurangi pemanasan global yang makin mengancam kehidupan manusia. Semua negara di dunia melakukan program ini baik dalam regulasinya dalam mengatur insentif maupun mendukung pengadaan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL). Program Elektronik Road Pricing (ERP)/jalan berbayar non tol yang akan dilakukan pemerintah DKI Jakarta adalah salah satu bagian dari program penanganan pengurangan pemanasan global serta mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Dimana pengguna KBL atau mobil listrik terbebas dari pembayaran jika melewati jalan jalan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta.

Program ini akan baik dilakukan jika instrumen pendukungnya sudah dipenuhi oleh pemerintah. Tidak bisa tiba tiba diterapkan sedangkan rakyat belum siap. Rakyat belum siap karena pemerintah belum membuat regulasi yang membantu rakyat agar dapat menggunakan Kendaraan Berbasis Listrik dengan murah. Salah satunya rakyat belum dapat menggunakan & membeli KBL adalah karena harganya mahal dibanding negara lain. Padahal ada aturan di Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 pasal 19 bahwa insentif KBL diberikan dalam bentuk :

a. Insentif atas penjualan barang mewah.
b. Insentif pembebasan atas pengurangan pajak pusat & daerah.
c. Keringanan biaya pengisian listrik di SPKLU.

Saat ini apa yang terjadi pada harga KBL di Indonesia adalah disparitas (perbandingan harga) nya sangat tingga dengan negara negara di dunia yang rakyatnya menggunakan KBL. Di China Wuling EV dijual $ 9.720 atau sekitar 145jt sedangkan di Indonesia dijual 240jt sd 294jt sangat fantastis bedanya. Di beberapa negara insentif fiskal untuk KBL berdasarkan data yang dirilis oleh UCDavis, Plug-in Hybrid & Electric Bechicle Reseach Centre (2022) adalah Jerman & Norwegia yg memberikan insentif fiskal terbesar di dunia kurang lebih 160jt dalam bentuk potongan pajak, diikuti Jepang, USA, Korea Selatan, Perancis & Swedia (antara 100jt sd 115jt)

Menurut Santoso anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat dari daerah pemilihan Jakarta III ini Dengan tingginya harga KBL di Indonesia dengan adanya ERP yang diterapkan di Jakarta siapa yang diuntungkan. Pastinya bukan rakyat tapi pemerintah dalam hal ini pemerintah Jakarta karena akan dapat dana dari penerapan ERP & produsen KBL karena orang orang kaya akan beli KBL meskipun hanganya tinggi. Sedangkan rakyat kecil hanya meratapi karena harus bayar jika melewati jalan yg terkena ERP & tidak dapat membeli KBL karena harganya mahal.

Dari data tsb serta mahalnya KBL yang dijual di Indonesia maka rakyat yang makin disengsarakan karena benerapa jalan tidak bisa mereka lalui sedangkan jalan itu dibangun dari pajak yang rakyat bayarkan. Ini ironi keadaan ini sepertinya terulang seperti era di mana kita masih terjajah tinggal di negara sendiri tapi dipungut pajak yang tinggi namun tidak dapat menikmati karena pajak diambil untuk digunakan para penguasa bukan untuk kepentingan & kesejahteraan rakyat.

Program ERP harusnya ditunda sebelum persoalan tingginya harga mobil listrik diturunkan agar takyat mampu membeli & program Indonesia untuk dapat membuat 80% kebutuhan komponen mobil listrik buatan dalam negari diwujudkan oleh pemerintah. Serta pengisian listrik melalui SPKLU telah terbangun di beberapa titik dalam memudahkan pengguna KBL mengisi baterainya jika habis di jalan.

Red Irwan