Tadarus Kebangsaan dan Penyusunan Road Map "Kepemimpinan Muslim Indonesia"

MEDIAPATRIOT.CO.ID – Jakarta, Sabtu (25/03/2023) – LPOI Gelar acara Tadarus Kebangsaan pada Sabtu (25/3) di Royal Kuningan, Setia Budi Jakarta Selatan.

Adapun Tadarus kebangsaan ini dihadiri 14 ormas Islam anggota LPOI. Menghadirkan pembicara utama Menkopolhukam Mahfud MD dan Pimpinan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Kiai Said Aqil Siradj, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Masduni, Kabarhakam Komjen Pol. Arief Sulistyo, Jamintel Direktur B Ricardo Simajuntak, Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafly Amar, dan lainnya.

Ketua Umum LPOI KH Said Aqil Siradj mengatakan kesetiaan ormas Islam terhadap Pemerintah tak perlu diragukan.

Bapak Ibu yang terhormat, kesetiaan dan komitmen kebangsaan ormas-ormas Islam Indonesia terhadap pemerintahan yang sah dan ketaatan terhadap regulasi nasional, tak perlu diragukan lagi. Namun demikian kritik konstruktif tak boleh diabaikan dan dianggap tak berarti,” kata Said Aqil dalam pidatonya dalam acara tadarus kebangsaan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023).

Adapun poin-poin isi pidatonya termaktub sebagai berikut :

Assalamualikum Wr. wb, Yang Terhormat Bapak Menkopolhukam
Bapak Prof. Dr. H. Mahfud MD
Yang Terhormat Pimpinan Ormas-Ormas Islam di Indonesia
Serikat Islam Indonesia, Al Irsyad al Islamiyah, Al Washliyah, Mathlaul anwar, NWDI, PUI, PITI, HBMI, IKADI, PERTI, Muhammadiyah, LDII, Muslimat NU, Aisiyah, Bakomubin, DDII, MUI, DMI, Al Khoirot, ISMI, ICMI, dan Robitoh Alawiyah.
Yang terhormat Para Narasumber “Tadarus Kebangsaan”: Kepala BNPT, BIN, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Lemhanas, dan Kementerian Agama (Yang insyallah sesaat lagi akan bergabung bersama kita semua) Yang Terhormat Para Pengurus Lembaga Persahabatan Ormas Islam dan Para Tamu Undangan yang berbahagia.

1. Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan anugerahnya kepada kita semua sebuah Negeri yang dibangun oleh para pendiri bangsa Indonesia diatas dasar dan prinsip Darussalam dan berbasis Mua hadah, sebagaimana konsep Rosulullah SAW, dalam membangun Negara Madinah (Negara Peradaban). Sehingga Indonesia Masih Aman hingga saat ini.

2. Keberadaan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dengan keragaman suku, budaya, agama, Bahasa, tradisi, adat istiadat dan khazanah pengetahuan Nusantara, dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk menjadi role model pembelajaran toleransi, keberagaman dan perdamaian bagi bangsa bangsa di dunia. Sehingga pada saat nya Ind ia menjadi pusat peradaban dunia (center of civilization).

3. Keberadaan Indonesia sebagai Negara Demokrasi berpenduduk muslim terbesar di dunia, yang memiliki corak kehidupan beragama yang ramah, damai, toleran dapat dijadikan sebagai modal diplomasi Indonesia kepada dunia, untuk menjadikan Indonesia sebagai sumber rujukan kelslaman yang damai dan menyenangkan, Sehingga mampu mengikis dan meminimalisir berkembangnya Islamphobia. Serta pada saatnya, Indonesia harus mampu menjadi konsolidator dan komunikator bagi solidaritas umat Islam dan Negara-Negara Muslim di seluruh Dunia.

4. Menjaga dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dengan menjaga kedaulatan nasional di segala bidang, dari kedaulatan territorial, Kedaulatan pangan dan energi, kedaulatan mata uang, kedaulatan digital, kedaulatan politik hukum dan keamanan, kedaulatan angkasa serta kedaulatan di berbagai hal lainnya adalah prioritas kerja-kerja yang harus dipercepat oleh pemerintah dan harus melibatkan secara aktif peran seluruh stakeholders bangsa.

5. Membendung dan melawan segala bentuk infiltrasi, rekayasa dan pemaksaan kehendak dari berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri, yang nyata-nyata merugikan kepentingan nasional di segala bidang terutama dibidang ekonomi, Kesehatan, politik hukum dan keamanan. Negara tidak Boleh Kalah dari siapapun. Demikian halnya, berbagai upaya untuk meluruskan Kembali arah dan prioritas kebijakan yang bertentangan dengan cita cita kemerdekaan Indonesia harus disegerakan, tentu dengan tetap mengedepankan kesantunan bangsa Yang ramah dan berdaulat.

6. Mengokohkan Ideologi Pancasila kedalam kehidupan masyarakat Indonesia serta Menyebarluasakan Ideologi Pancasila dan Mengekspor Ideologi Pancasila ke seluruh penjuru dunia. Agar Pancasila membumi di Indonesia dan gaungnya serta pemahamannya bisa di terima atau bahkan dapat di replikasi bangsa – bangsa lain. Agar Indonesia mampu secara nyata berkontribusi bagi perdamaian dunia dan keadilan sosial.

7. Bapak Ibu sekalian, Kini saatnya kita segerakan Konsolidasi Nasional dan kita teguhkan kembali Konsensus Kebangsaan untuk merajut kesatuan dan persatuan bangsa. Serta saatnya kita tingkatkan kewaspadaan dari segala bentuk Ancaman, Tantangan, Gangguan dan Hambatan yang berasal dari dalam dan luar negeri. Segala Upaya rekayasa social, ekonomi, politik, hukum, keamanan, kebudayaan, Kesehatan dan Pendidikan, mendesak untuk dilakukan, agar stabilitas nasional dapat terjaga, sekaligus seluruh daya upaya yang mencoba merongrong kedaulatan nasional dapat di hentikan.

8. Seluruh kekuatan umat, para tokoh dan pemimpin agama, serta organisasi organisasi Islam Indonesia, harus segera bergerak untuk menjadi garda depan perubahan dan perbaikan negeri. Perubahan dan perbaikan negeri harus dipimpin dan diarahkan agar terkendali. Ormas-Ormas Islam Harus Berdaulat, memimpin, bukan hanya menjadi pelengkap penderita dan objek mainan oligarki dan global driver yang gridi (rakus). Ormas – Ormas Islam harus mampu menjadi leader bukan hanya dealer. Tentu hal ini hanya bisa dilakukan bila seluruh kekuatan umat, tokoh dan pemimpin agama dan ormas ormas Islam Bersatu padu, berjamaah dalam Gerakan dan menanggalkan Segala perbedaan yang memicu perpecahan. Kita Harus bangkit, Bersatu dan bergerak bersama dalam satu visi “Indonesia yang Baldatun Thoyyibatun Warobbun Ghofur”. Selaras dengan Tujuan Magoshidussyariah dan Spirit Rohmatan Lilalamiin.

9. Keadilan harus ditegakkan seadil-adilnya. Korupsi harus diberantas seakar – akarnya. Praktek Monopoli dan Oligarki harus segera diakhiri. Tak boleh ada lagi “Penyelenggara Negara” yang menyalah gunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan membangun eksistensi apalagi hanya demi sebuah posisi atau kenikmatan pribadi dan kejahatan tersindikasi. Penyelenggara Negara harus rela mengabdi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk Ibu pertiwi, bukan mengeksploitasi dan mengakuisisi jejaring dan sumberdaya negeri untuk pribadi dan kejahatan tersindikasi. Kepercayaan Rakyat harus dipulihkan dengan melakukan Transparansi secara Presisi. Keadilan tidak boleh kalah oleh apapun dan oleh Siapapun. Justice for All (Keadilan untuk Semuanya).

10. Bapak Ibu Yang Terhormat, Kesetiaan dan Komitmen Kebangsaan Ormas – ormas Islam Indonesia terhadap Pemerintahan yang sah dan ketaatan terhadap regulasi Nasional, tak perlu diragukan lagi. Namun demikian kritik konstruktif tak boleh diabaikan dan dianggap tak berarti.

11. Berbagai Praktek “Over Intervensi oleh pemerintah” atas ruang-ruang kehidupan keagamaan, yang selama ini menjadi domain para Pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan, di coba diambil alih dan di coba dipaksakan (sengaja tau tidak sengaja) melalui intervensi kebijakan yang cenderung dan disinyalir cukup represif secara psikologis bagi umat. Hal Ini harus diluruskan Kembali. (Fakta Pelarangan Buka Puasa Bersama, meskipun sudah ada penjelasan, Rencana Pembentukan Komisi Fatwa dll) sangat menimbulkan kegaduhan dan pada saatnya akan melahirkan distrust umat bila dibiarkan terus terjadi.

12. Persatuan dan Kesatuan Indonesia harus di perkuat, terutama dalam menghadapi dan mewaspadai turbulensi politik menyongsong tahun politik 2024. Pemerintah harus mewaspadai politisasi agama, lebih tegas dan lebih berani melarang penyebarluasan Ideologi Wahabi, Salafi, Khilafah dan Takfiri. Segera mengambil aksi nyata dan menindak berbagai provokasi anti Pancasila, profokasi anti NKRI dan Provokasi Anti Pemerintah yang mengancam kesatuan dan keamanan nasional. Pemulihan terhadap kepercayaan Rakyat terhadap aparat kepolisian, TNI dan para penegak hukum harus segera dipulihkan, agar keamanan dan pertahanan semakin kuan menghadapi berbagai turbulensi. Khusus untuk Hal ini. Pak Menkopolhukam Kami Titipkan amanat untuk berkenan mendorong adanya Inpres Gerakan Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi yang telah kami gagas dengan BNPT.

13. Bapak Ibu Sekalian Yang terhormat. Dunia Tengah Berubah, Semakin terbuka dan menjadi tanpa batas. Dunia memasuki babak baru Kompetisi dan Kolaborasi dalam memperebutkan pengaruh dan penguasaan terhadap ekosistem kehidupan. pertarungan Peradaban melalui penetrasi Ideologi, teknologi, ekonomi, rekayasa ekologi dan produksi senjata biologi, semakin tak terelakkan. Tantangan untuk mewujudkan peradaban yang ekologis dan kehidupan yang lebih manusiawi semakin kompleks, disaat percepatan kemajuan teknologi dan digitalisasi yang semakin tak terbendung. Demikian halnya disaat ledakan jumlah penduduk dan ancaman sampah-sampah peradaban bertebaran bergerak secara seporadis.

14. Kedepan, kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan dan keberagamaan semakin komplek. Maka diperlukan kecerdasan, kewaspadaan dan kolaborasi multipihak dalam menjaga dan melindungi Negeri ini. Visi Kebangsaan dan Kenegaraan harus diutamakan. Agar bangsa ini dapat selamat melewati berbagai ancaman tantangan gangguan dan hambatan dari dalam dan luar negeri. Semoga Allah SWT selalu melindungi Negeri ini.

15. Akhirnya, Selamat melakukan Tadarus Kebangsaan dan Penyusunan Road Map Kepemimpinan Muslim Indonesia. Semoga Allah SWT memberikan anugerah rohmah dan maunah kepada cita cita luhur kita bersama. Dari Ormas Islam untuk Indonesia dan Dunia.
Wallahulmuwaffiq Ila Aqwamithoriq
Wassalamualikum Wr. Wb.” tutupnya.

Saat ini penguatan wawasan kebangsaan masih terpusat di persekolahan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Namun sebenarnya penguatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda bisa melalui organisasi, komunitas dan lain – lain.

LPOI menyelanggarakan Tadarus Kebangsaan dan Penyusunan Road Map Kepemimpinan Muslim Indonesia. Acara itu turut diikuti 25 ormas Islam.

Tadarus kebangsaan yang berlangsung di Hotel Royal Kuningan itu juga dihadiri Menko Polhukam Mahfud Md dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Boy Rafly Amar.

Yang melatar belakangi diambilnya tema ini adalah kita tahu semua kondisi bangsa Indonesia yang masih teruh merajut, mengeratkan ikatan kebangsaan saat ini, dan bahkan seterusnya masih belum selesai, layaknya dinamika kehidupan manusia adakalanya naik turun, pasang dan surut. Sehingga upaya memperkuat tali kebangsaan ini sangat penting. Dan, alhamdulillah Indonesia saat ini masih tetap utuh.

Masih menurut Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj menyinggung soal Pemerintah yang melarang buka puasa bersama karena pihaknya menilai telah menimbulkan kegaduhan dan rasa tidak percaya di masyarakat sehingga Beliau mengkritisi agar Pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan atau larangan ditimbang baik dan buruknya bagi masyarakat.

Menurut dia, boleh saja Pemerintah membuat imbauan, misalnya, tidak menggunakan anggaran pemerintah saat melakukan buka puasa bersama.

Buka bersama itu ada di mana-mana, di Masjidilharam, Mekah buka bersama. Amir-amir, famili dari kerajaan buka bersama itu biasa. Hanya maksudnya baik agar tidak terjadi pemborosan, tinggal itu saja penekanannya, jangan dilarang buka bersama,” tutup Said.

Sinergis dengan itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pernyataan Said sebagai bagian dari demokrasi dan penilaian dari masyarakat.

“Iya, enggak apa-apa, itulah demokrasi, harus ada penilaian dari masyarakat,” kata Mahfud.

Mahfud sendiri merasa aturan tersebut juga berpengaruh pada dirinya, yang sebetulnya telah menyiapkan buka bersama beberapa sesi. Akan tetapi, dengan adanya aturan itu, terpaksa buka bersama hanya bersama istri.

Terkait dengan kebijakan tersebut sebagai sikap over intervensi pemerintah, Mahfud berpandangan positif bahwa itu bagian dari kritis membangun yang disampaikan oleh masyarakat.

Ya, tidak apa-apa terima kasih, sebagai kritik itu harus selalu ada, itu namanya demokrasi, namanya bahwa orang Islam itu merasa memiliki Indonesia ini,” tutup Mahfud.

(Red Irwan).