Menurut Undang2 Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengaturan tentang Presiden, terdapat didalam Bab III berjudul Kekuasaan Pemerintahan yang meliputi Kekuasaan, Syarat, Pencalonan dan Pemilihan, Masa Jabatan, Pemberhentian dan Mekanismenya(pasal 4 s/d pasal 16). Bertolak dari aturan Konstitusi tsb, maka Pemilihan Presiden mendatang akan dilaksanakan pada thn 2024, setelah pemilihan Presiden terakhir thn 2019.
Dari jadwal tsb, dapat dipahami jika pada thn 2022 ini, suhu politik Indonesia sedang semarak karena mulai bermunculan Calon Presiden hasil polling maupun secara resmi telah diputuskan oleh Partai Politik Peserta Pemilu seperti Partai Gerindra mencalonkan Prabowo Subianto, Partai Nasdem memunculkan calon Anies Bawesdan dan PSI mencalonkan Gandjar Pranowo. Partai2 lain masih dalam penggodokan baik soal koalisi maupun nama calonnya.
Bahkan Gandjar Pranowo beberapa hari yl mendeklarasikan diri untuk siap jadi calon Presiden walaupun kemudian diadili partainya dengan hukuman teguran lisan. Hasil polling dari berbagai pihak menunjukkan beberapa figur/sosok yang menonjol yaitu Prabowo Subianto, Gandjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Machmud M.D., Jenderal Andika, Puan Maharani, dll. Terkait calon Presiden untuk Pilpres 2024 adalah sangat relevan bila dikaitkan dengan tantangan dan peluang Indonesia kedepan(minimal 5 thn yaitu 2024-2029), dimana berdasarkan tantangan dan peluang tsb, kita disadarkan secara obyektif untuk memilih figur yang tepat untuk menjadi Presiden periode 2024-2029 apapun keanggotaan partai para pemilih.
Pemilih harus sadar dan disadarkan untuk memilih calon yang benar2 memenuhi syarat, apapun partainya karena dinilai mampu memanfaatkan peluang yang ada serta lolos dalam berbagai tantangan yang membawa kemajuan signifikan bagi Indonesia. Dari pada memilih calon dari partai sendiri yang diyakini tidak akan menang karena tidak mampu untuk memanfaatkan peluang dan lolos dalam berbagai tantangan.
Adapun tantangan dan peluang Indonesia kedepan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada lima syarat agar cita-cita Indonesia bisa tercapai di 2045. Pertama, infrastruktur yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi yang berkelanjutan; Kedua, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, punya karakter yang kuat, serta skill yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, reformasi di bidang pendidikan perlu dijunjung tinggi; Ketiga, kesiapan adopsi teknologi. Prasyarat ini akan sejalan dengan misi pemerintahan saat ini yang bakal mengembangkan sistem information and communication technology (ICT).
Keempat, perencanaan kewilayahan yang memadai, komprehensif, dan matang. Ini akan sejalan dengan pembangunan infrastruktur. Kelima, ekonomi dan sektor keuangan Indonesia mesti sustainable, kredibel, maju, dan sehat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus tetap baik dijaga meski menghadapi tekanan. Sementara, stabilitas ekonomi makro musti tetap dijaga dengan kerangka kebijakan makro antara Kemenkeu, BI, OJK terus terjaga. Selain itu dari dari sisi politik dan hukum yang harus kuat.
“Kalau dilihat banyak pengalaman negara di dunia tidak selalu mudah dari middle income country, menjadi higher income country.(Kontan, 19/11/2020). Dalam Working Papers BAPPENAS, 2019, dirumuskan hal2 sbb.: Tahun 2045 merupakan tonggak 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Pemerintah berharap pada tahun tersebut bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang berdaulat, progresif adil, dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas sedang menyiapkan Visi Indonesia 2045, untuk menetapkan jalur masa depan.
Di bawah skenario optimis dan dasar pertumbuhan ekonomi rata-rata antara 5,1 –5,7 persen hingga 2045, diharapkan Indonesia akan menjadi negara berpenghasilan tinggi dalam 18 hingga 20 tahun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar kelima hingga ketujuh pada 2045. Strategi untuk mencapai visi ini dibangun di atas empat pilar, (1) Pengembangan Manusia dan Penguasaan Sains dan Teknologi; (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan; (3) Pengembangan yang Berkeadilan; dan (4) Ketahanan dan Pemerintahan Nasional.
Saat negara ini bertransformasi untuk memajukan ekonomi, kinerjanya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam kita sebaik-baiknya. Dengan total populasi 319 juta pada tahun 2045 dan populasi perkotaan sekitar 73 persen, Indonesia akan berusaha untuk menjadi ekonomi berpenghasilan tinggi yang berbasis pada sumber daya manusia. Dengan bonus demografi yang diperkirakan masih terjadi hingga 2045, Indonesia perlu mengantisipasi masalah urbanisasi dan memanfaatkan produktivitas dari aglomerasi untuk menjadi pendorong ekonomi.
Peran ilmu pengetahuan dan teknologi ditingkatkan oleh tiga penekanan utama: (1) meningkatkan pengeluaran penelitian dan pengembangan (litbang) menjadi 1,5-2,0% dari PDB pada tahun 2045; (2) berusaha sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan dan dunia. khususnya dalam ilmu kelautan, pusat studi keanekaragaman hayati, teknologi material, dan pusat studi bencana; dan (3) meningkatkan dan melembagakan kerja sama antara pemerintah, universitas, dan industri. Indonesia telah menetapkan visi untuk menjadi negara maju dan salah satu ekonomi terbesar di dunia, yang didorong oleh investasi dan perdagangan, industri, pariwisata, maritim, dan jasa; serta didukung oleh infrastruktur yang andal dan ketahanan yang kuat pada makanan, air, dan energi.
Untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, Wilayah Timur Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) didorong untuk tumbuh lebih tinggi daripada Wilayah Barat (Jawa dan Sumatra). Pangsa Indonesia Timur dalam perekonomian nasional diperkirakan meningkat sebesar 5% dari 20% menjadi 25% pada tahun 2045. Jawa diarahkan untuk menjadi basis perdagangan dan jasa, Sumatera sebagai basis industri baru dan pintu gerbang ke wilayah Asia, Kalimantan sebagai industri pengolahan dan gudang energi nasional, Sulawesi sebagai basis industri makanan dan pintu gerbang ke Indonesia Timur, Bali Nusa Tenggara dan Maluku sebagai basis untuk pariwisata dan perikanan internasional secara nasional, dan Papua sebagai basis pangan nasional dan sumber daya alam sektor ekonomi.
Pengembangan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antar dan antar pulau, Sebagai negara dengan latar kepulauan, pembangunan masa depan akan bergantung pada ekonomi maritim. Lautan di masa depan tidak hanya akan menjadi sarana untuk konektivitas dan perdagangan, tetapi juga akan menjadi sumber utama makanan dan energi.. Kemudian tantangan dibidang pertahanan, sebagaimana dikatakan oleh Menteri Pertahanan,
Prabowo Subianto pada pelaksanaan Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Rapim Kemhan) hari ke-2 yang dilaksanakan di kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (13/1),.al mengatakan bahwa dinamika perkembangan lingkungan strategis telah menciptakan spektur ancaman, tantangan dan resiko yang kompleks. Perkembangan lingkungan strategis senantiasa membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman dan tantangan terhadap pertahanan Negara. Kompleksitas ancaman perlu dipahami dan dimengerti oleh segenap unsur pertahanan negara.
Untuk itu, Kementerian Pertahanan terus mengembangkan strategi dan kebijakan pertahanan negara serta implementasinya”, tutur Menhan.Kemhan terus melakukan perumusan kebijakan pertahanan negara prediksi ancaman, doktrin pertahanan negara, kondisi geografis negara Indonesia serta kebijakan negara dalam mendukung kepentingan nasional. Yang menarik juga adalah pendapat Dr. Joni Tapingku, M.Th. (Rektor IAKN Toraja) diuraikan sejumlah persoalan dan tantangan yang mengancam persatuan bangsa sbb.:
- Tantangan Beyond Post-Modern Era.
Kita sedang berada di zaman peradaban baru yang didominasi oleh “perang urat saraf”, yaitu melibatkan kekuatan teknologi terbarukan (updating technology). Pada satu sisi, dengan adanya temuan dan teknologi yang semakin canggih akan semakin memanjakan dan memudahkan kita melakukan aktivitas dan pelayanan. Sebaliknya, dengan hadirnya teknologi terbarukan tersebut dapat menciptakan persoalan-persoalan baru yang menyeramkam. Inilah yang sedang mengemuka saat ini;
- Tantangan Intoleransi.
Intoleransi adalah tindakan yang tidak toleran atau tidak memiliki tenggang rasa. Intoleransi ini sering dihubungkan dengan kepercayaan atau praktik agama lain. Dalam beberapa sumber, fakta menyebutkan bahwa tindak intoleransi beragama di Indonesia meningkat. Intoleransi ini sesungguhnya merupakan buah dari kelalaian anak. bangsa untuk menjaga nilai, menjaga panji, menjaga semangat Pancasila yang merupakan buah dari kesepakatan bersama;
3.Persoalan Korupsi.
Dalam berbagai kesempatan disebutkan bahwa korupsi adalah musuh bersama bahkan disebut sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crimes). Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah, memperberat hukuman, memperkuat KPK, dsb. seakan-akan tidak mempan.. Praktik nepotisme, lemahnya penegakkan hukum, wibawa hukum yang merosot, rendahnya komitmen moral, rendahnya peran hati nurani menjadi pemicu utama terjadinya praktik-praktik korupsi ini.;
4.Tantangan Radikalisme.
Radikalisme pada umumnya diartikan sebagai paham yang menghendaki terjadinya perubahan signifikan dalam bidang politik dan juga sosial. Pendekatan yang dipakai dengan cara ekstrim/kekerasan yang berpotensi terjadinya konflik. Bentuk perwujudan dan gerakan radikalisme bervariasi. Contoh dalam bidang politik seperti tindakan makar, revolusi, demonstrasi, dan protes sosial yang anarkis;
5.Tantangan Terorisme.
Pada tahun 1980, CIA (Central Intelligence Agency) mendefinisikan terorisme sama dengan ancaman atau penggunaan kekerasan untuk tujuan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok atas nama atau menentang pemerintah yang sah, dengan menakut-takuti masyarakat yang lebih luas dari pada korban langsung teroris.
- Tantangan Kemiskinan.
Menurut data dan persentase penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017 mencapai 27,77 juta. Secara terperinci disebutkan bahwa angka tersebut bertambah 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,7 juta orang (10,70 persen).. Karena itu, perlu introspeksi diri secara jujur tentang ke-Indonesiaan dan berbenah agar keluar dari petaka kemiskinan;
7.Tantangan Alzheimer Sejarah.
Salah satu pidato kenegaraan Presiden Soekarno yang disampaikan dalam rangka memperingati Ulang Tahun kemerdekaan RI ke-21 Tahun 1966 berjudul “Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah” atau yang umumnya dikenal dengan sebutan Jasmerah berisi gagasan dan semangat patriotisme. Berisi awasan dan sekaligus tindakan antisipatif. Berisi semangat juang tanpa pamrih. (http://www.iainpare.ac.id/moderasi-beragama-sebagai-perekat/). Perang Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 24 Pebruari 2022 sampai saat sekarang belum selesai, malah ada tanda2 akan berlangsung berkepanjangan, bahkan ada yang mengkhawatirkan akan menjurus pada Perang Dunia ke-Perang Nuklir yang akan memusnahkan manusia dan peradabannya.
Akibat perang Rusia-Ukraina ini, muncul berbagai dampak sbb.: I.. Terjadi berbagai krisis yang melanda seluruh negara didunia. Krisis tsb meliputi pangan, energI dan keuangan. Akibat krisis ini, tahun depan diperkirakan dunia akan memasuki resesi ekonomi(kondisi di mana perekonomian negara tengah memburuk). Menteri Keuangan mengatakan bahwa negara2 yang dibayangi resesi adalah AS, Eropa, Cina dan Inggeris, sedangkan emerging countries seperti Indonesia, India, Brasil, Meksiko relatif dalam situasi yang cukup baik; II. Hegemoni Barat yang dikomando oleh AS mulai pudar.
Kepudaran ini sudah diprediksi oleh Presiden Perancis Emanuelle Marco dan mantan P.M. Inggeris Tony Blair beberapa waktu yl lalu, baik sebelum maupun saat terjadi perang Rusia-Ukraina. Fakta itu didukung oleh munculnya BRICS(akronim dari Brasil, Rusia, Cina, India, South Africa). KTT pertama berlangsung di Yekaterinburg, Rusia, pada tanggal 16 Juni 2009, dan yang kedua berlangsung pada tanggal 15 April 2010 di ibu kota Brazil, Brasilia.Pada kedua KTT tersebut, BRIC menyatakan posisinya pada berbagai isu global, antara lain:
1.Reformasi institusi keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia agar dapat lebih menampung aspirasi negara-negara berkembang;
2.Perlunya diversifikasi sistem moneter internasional, tidak terfokus lagi pada US Dollar sebagai mata uang internasional;
- Agar PBB memainkan peran yang lebih penting dalam diplomasi multilateral;
- Peran yang lebih besar untuk Brazil dan India di PBB (agar kedua negara tersebut juga bisa menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB).
Perang Rusia-Ukraina pecah, maka BRICS ini telah berkembang sebagai organisasi ekonomi politik makin meng-global menyaingi G7(Group Seven yang terdiri dari negara2 Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepang, AS dan Uni Eropa). dimana beberapa Negara telah menyatakan niatnya untuk bergabung dengan BRICS., Pada Juni 2022 lalu, Argentina dan Iran dilaporkan telah mendaftar secara resmi ke dalam BRICS. Kemudian tiga negara anggota baru yakni Arab Saudi, Turki, dan Mesir juga akan bergabung dengan BRICS tahun 2023. Bahkan Duta Besar China untuk Federasi Rusia Zhang Hanhui menyatakan bahwa ada 13 negara yang tertarik gabung BRICS(walaupun tidak disebut negaranya); III. Terjadi perubahan Geo-Politik dan Geo-Strategi Global. dan kawasan. Hal ini disebabkan karena AS dan Uni Eropah dengan Rusia saling memberikan sanksi. AS dan Uni Eropah memberikan sanksi pada Rusia disektor ekonomi, sistim keuangan dan perbankan.
Juga akses teknologi dan pasar. Sebaliknya Rusia memberikan sanksi kepada AS dan Uni Eropa berupa kebijakan energi, sistim pembayaran tidak memakai dolar atau euro serta kebijakan pangan. Dampak dari saling member sanksi menjadikan dunia bergolak. Terjadi krisis pangan, energi dan keuangan sedunia. Krisis ini telah merubah geopolitik dan geostrategi dunia dimana ada pergeseran2 aliansi baik bilateral maupun multilateral. Hegemoni AS mulai mulai kendor yang indikasinya al pengagruh AS di Timur Tengah mulai menurun dengan sikap Arab Saudi dan anggota OPEC yang menolak tekanan AS akibat pembatasan produksi minyak OPEC sebesar 2 juta barel per hari, ada negara2 anggota Uni Eropa maupun NATO berbeda sikap dalam memberi sanksi pada Rusia(Hongaria, Turki, Serbia); IV. Sumber Daya Alam(SDA) telah menjadi/dijadikan alat politik untuk menghadapi berbagai tantangan.
Rusia telah menggunakan minyak dan gas alam untuk menekan negara2 Uni Eropah dan Indonesia dengan kebijakan hilirisasi nikel, telah dipakai oeh negara2 Uni Eropa melalui WTO untuk menekan Indonesia dengan berbagai ancaman. Presiden Jokowi menegaskan kita kalah atau menang di WTO, hilirisasi jalan terus dan akan berkembang pada sektor lain seperti timah, tembaga dan bauksit. Ternyata kebijakan hilirisasi nikel ini telah memberi keuntungan yang besar.bagi Indonesia. Berdasarkan data BPS tanggal 18 September 2022, nilai ekspor komoditas turunan nikel meningkat signifikan sejak pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor bijih nikel di awal tahun 2020.
Hal ini terlihat dari nilai ekspor komoditas turunan nikel pada Januari-Agustus 2022 yang mencapai USD12,35 miliar atau tumbuh hingga 263 persen jika dibandingkan tahun 2019. Sebelum pemberlakukan larangan ekspor bijih nikel, nilai ekspor hanya mencapai USD3,40 miliar. .
Bahkan Presiden Jokowi dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2022 mengatakan hilirisasi nikel telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat. Tahun 2014, hanya sekitar Rp16 triliun, tapi di tahun 2021 meningkat menjadi Rp306 triliun. Di akhir tahun 2022 ini, kita harapkan bisa mencapai Rp440 triliun. Itu hanya dari nikel. Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik, sehingga kurs rupiah lebih stabil. Melihat kenyataan ini, maka kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi pasti akan memberikan inspirasi bagi negara2 berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin yang memiliki SDA andalan ekspor, untuk menerapkan kebijakan yang sama di-negaranya. Ini pasti yang ditakuti oleh negara2 maju yang SDAnya tergantung pada negara2 berkembang. Kemudian ada ancaman serius yang dihadapi Indonesia dengan tuntutan Australia bahwa Pulau Pasir di NTT adalah miliknya.
Mengapa tuntutan pulau ini muncul ditengah berkecamuknya perang Rusia-Ukraina, pasti ada latar-belakangnya antara lain untuk menekan/melunakan sikap Presiden Jokowi yang tidak patuh/melawan tekanan negara2 barat terkait perang Rusia-Ukraina termasuk WTO/Uni Eropa, serta perkembangan kawasan Asia-Pasifik menghadapi pengaruh Cina yang makin meluas. Australia berani mengklaim Pulau Pasir karena merasa ada kekuatan militer Negara besar yang mendukungnya yang terikat dalam pakta AUKUS(akronim dari Australia, United Kingdom, Unitd States), dimana pakta ini berisi AS dan Inggeris akan mengembangkan dan mengerahkan kapal2 selam bertenaga nuklir yang sasarannya untuk membendung pengaruh Cina yang makin meluas dikawasan Asia-Pasifik.
Akibat ancaman Australia ini, maka dari berbagai berita media, Rusia, Cina, Iran dan mungkin ada negara lain bersedia membantu Indonesia dengan persenjataan nuklir, tanpa diminta, menjadikan posisi Presiden Jokowi tidak goyah. Bahkan Indonesia memperkuat pertahanannya dengan memperbanyak pesawat tempur, armada laut, peningkatan kualitas pasukan, dll. Reaksi lain, Indonesia menyelenggarakan Indo Defence Expo & Forum 2022 tgl 2-5 Nopember di Jakarta. Pada pameran ini, PT Len Industri (Persero) memamerkan beberapa hasil kerja di bidang industri pertahanan, seperti E Tactical Bike, Combat Management System, CTDLS, Radar GCI, Sistem Informasi Intelijen, Intercom, dan Weaponized Drone yang mnengagetkan banyak Negara yang hadir pada pameran tsb. 2 (dua) tantangan yang al dihadapi Indonesia saat ini yaitu hilirisasi SDA yang memberi nilai tambah ekonomi yang luar biasa dan pertahanan(disamping krisis ekonomi, energi, keuangan secara global), harus dipahami secara matang oleh Calon Presiden mendatang.
Khusus terkait geo-politik dan geo-strategi kawasan, sadar atau tidak, kawasan Asia-Pasifik(sering juga disebut Indo-Pasifik), kini dan ke-depan akan menjadi rebutan pengaruh antara AS dan sekutunya serta Cina dan sekutunya. Indonesia dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif berbasis pada kepentingan nasional, harus mampu memainkan perannya beserta negara2 ASEAN lainnya agar kawasan Indo-Pasifik tetap aman, maju penuh kedamaian.
Terkait hal ini, Presiden Jokowi pasti akan berperan dalam proses penentuan sosok Capres yang akan menggantikannya dengan penilaian Capres tsb memahami dan menghayati dengan baik dan benar akan programnya, sehingga akan meneruskan dan meningkatkan program yang telah, sedang dilaksanakan maupun yang direncanakan oleh Presiden Jokowi yang bernilai stragetis baik politik, ekonomi, sosial, pendidikan, teknologi, seperti pembangunan IKN(Ibu Kota Negara) di-Kalimantan Timur, kelanjutan pembangunan infra-struktur ekonomi (jalan, jembatan, lapangan udara, pelabuhan), poros maritim, pertahanan, hilirisasi SDA yang memberi nilai tambah ekonomi yang tinggi, pemanfaatan produk lokal yang maksimal, dll. Disisi lain sosok Capresnya tidak memusuhi dia.
Menyadari akan berbagai tantangan yang dikemukakan diatas(baik yang dikemukan oleh Menteri Sri Mulyani, Menteri Prabowo Subianto, DR. Joni Tapingku serta akibat Perang Rusia-Ukraina), rakyat Indonesia pasti menghendaki Capres yad mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia seutuhnya serta mampu dan bijak menghadapi dan menyelesaikan berbagai tantangan yang pasti menguntungkan Indonesia. Khusus tantangan bidang pertahanan kedepan di-kawasan Asia-Pasifik akan terus bermunculan dengan berbagai variasi(ringan, sedang, berat). Karena itu antisipasi dan langkah2 yang cepat dan tepat di-bidang pertahanan, baik segi sistim pertahanan, kekuatan pertahanan (darat, laut, bawah laut, udara) baik kualitas maupun kuantitas yang didukung persenjataan modern perlu dilakukan secara cermat dan cepat, sehingga kekuatan pertahanan Indonesia mencapai keseimbangan, diperhitungkan dan disegani oleh Negara manapun khusus dikawasan Asia-Pasifik.
Terkait tantangan pertahanan ini, maka nilai lebih Capres nanti ialah dia menghayati benar akan arti dan nilai pertahanan bagi negaranya yang didukung oleh pengetahuan, pengalaman, memiliki jaringan militer secara global dan namanya telah mendunia, memiliki nyali yang kuat serta sikap berani dan nekad dalam mengambil keputusan dalam situasi yang amat sulit jika diperhadapkan pada situasi to be or not to be. Dari semua nama2 Capres yang disebut diatas, maka sosok yang memenuhi syarat dalam menghadapi tantangan dan peluang diatas menurut Penulis adalah PRABOWO SUBIANTO, Capres dari Partai GERINDRA dan PKB, sebagaimana juga dijagokan oleh berbagai pihak yang di-expose secara luas oleh berbagai media dalam dan luar negeri.
Presiden Jokowi dalam Pidato pada HUT Partai Perindo ke-8 yang al mengatakan “saya sudah 2 kali dalam jabatan Presiden dan kelihatan setelah ini, (Capres 2024) jatahnya Pak Prabowo”. Mungkin ungkapan Presiden Jokowi ini bercanda karena dikemukan sambil tertawa, tapi bagi Penulis, ini suatu tanda/kode serius dukungan Presiden Jokowi untuk Prabowo jadi Presiden dalam pemilu Capres 2024 nanti. Terkait Prabowo menjadi Presiden R.I., ada ramalan dari K.H. Abdulrahman Wahid yang populer disapa Gus Dur, bahwa Prabowo Subianto saatnya akan jadi Presiden Republik Indonesia.
Kesaksian itu al disampaikan oleh cucu pendiri NU, K.H. Irfan Yusuf Hasyim yang populer disapa Gus Irfan dimana Gus Dur berkata Prabowo jadi Presiden di Usia Tua, Insyaallah 2024. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj memiliki kisah unik soal ramalan. Suatu ketika menurut dia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah meramalkan Prabowo bakal menjadi presiden disaat usia yang sudah matang. Gus Dur kalau ngomong tepat. Dulu Kapolri Sutarman diramal jadi Kapolda Metro dan Kapolri. Itu benar jadi kenyataan. Saya diramal Gus Dur akan jadi Ketua Umum PB-NU pada umur 56 thn dan itu terjadi. Dia pun yakin bahwa semua yang diramalkan Gus Dur akan menjadi kenyataan.termasuk Prabowo akan menjadi Presiden.
Mahfud MD, mengklaim, mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pernah mengisyaratkan bahwa Prabowo akan menjadi pemimpin Indonesia. Menurut Mahfud, isyarat itu disampaikan Gus Dur pada tahun 2009. Yang paling ikhlas memimpin bangsa ya Prabowo,” kata Mahfud menirukan perkataan Gus Dur. Ada 10 ramalan Gus Dur yang disampaikan berbagai pihak dan 9 sudah menjadi kenyataan. Dalam pemilu Capres 2024 nanti, Partai Gerindra berkoalisi dengan PKB yang basis keanggotaannya warga NU. Gus Dur adalah tokoh NU yang kharismatik dan Ketua Umum pertama PKB. Apakah koalisi GERINDRA dan PKB sebagai tanda jaman terwujudnya ramalan Gus Dur terakhir yang belum terwujud, bahwa Prabowo Subianto akan menjadi Presiden, menjadi kenyataan hasil Pilpres 2024 nanti.
Banyak pihak tentu berharap ramalan Gus Dur ini menjadi kenyataan. Jika ramalan Gus Dur ini adalah Wahyu dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang juga mengilhami Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto jadi Presiden 2024, tidak ada yang bisa merintanginya apalagi menggagalkannya, pasti jadi kenyataan.
Jakarta, 8 Nopember 2022.
Markus Wauran.
Anggota DPR/MPR R-I
1987-1999.
