SUKABUMI,MPI – Sistem Zonasi Pendidikan tidak sejalan,bahkan bertentangan dengan Undang-Undang No.20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 
Hal ini di sampaikan Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Damar Keadilan Rakyat (DKR) Shaleh Hidayat,SH, Minggu,(18/6/2023).
Permendikbud No.14 tahun 2018 tentang Sistem Zonasi pendidikan yang mengatur dan menetapkan bahwa Sekolah yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah,wajib menerima yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah.
Dalam Permendikbud tersebut juga ditetapkan Quota zonasi dengan persentase terbesar maksimal 90 persen dibanding jalur prestasi dan jalur lainnya.
Tujuan dari sistem zonasi Pendidikan menurut Permendikbud adalah untuk pemerataan Pendidikan berkualitas,yakni pemerataan akses pada layanan Pendidikan serta pemerataan kualitas Pendidikan Nasional.
Pemerataan Pendidikan berkualitas sebagai mana sistem zonasi Pendidikan,tidak jelas standar ukurannya.
Pada prakteknya justru memberikan ruang dan peluang pada masyarakat untuk melakukan berbagai upaya agar diterima di Sekolah favorit dengan cara numpang alamat atau domisili dengan jarak dan radius terdekat dari Sekolah tersebut.
Praktek demikian berpotensi melanggar hukum apabila dilakukan secara sembarangan tanpa memperhatikan aturan Hukum terkait Administrasi Catatan data Penduduk dan Kependudukan (Adminduk),beber. Shaleh Hidayat.
Sementara itu,UU No.20 tahun 2023 tentang Sisdiknas mengatur bahwa, Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,nilai keagamaan,nilai kultur dan kemajemukan Bangsa.
Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka dan multi makna.
Apabila bersandar dan merujuk pada prinsip penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan UU Sisdiknas tersebut,saya memandang bahwa sistem yang diatur oleh Permendikbud No 14 tahun 2018,justru tidak sejalan bahkan berpotensi bertentangan dengan UU Sisdiknas.
Oleh karenanya Sistem Zonasi tersebut justru diskriminatif,tidak terbuka dan multi makna,karena sudah dibatasi oleh zonasi atau radius tempat tinggal atau domisili.
“Permendikbud No.14 tahun 2018 tentang Sistem Zonasi Pendidikan dapat digugat melalui uji materi terhdap UU Sisdiknas,gugatan disampaikan kepada Mahkamah Agung,yang berwenang mengujinya.
Saya sedang mempersiapkan untuk mengajukan Uji Materi Permendikbud tersebut,”tutup Shaleh Hidayat.
Reporter : Asep Mita
Kepala Biro : Sopandi
Editor: Hamdanil Asykar
Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN Dibawah ini:DAFTAR WARTAWAN>>>
Tentang Kami
Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita yang cepat dan akurat kepada masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial, hukum, budaya, pemerintahan, dan berbagai isu strategis lainnya.Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik sesuai pedoman Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.
Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita-berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks. Kami percaya bahwa informasi yang sehat adalah pilar utama demokrasi dan kemajuan bangsa.
Tim redaksi kami terdiri dari wartawan-wartawan berpengalaman yang mengedepankan prinsip keberimbangan, cek fakta, dan validasi sumber dalam setiap pemberitaan. Kami juga membuka ruang partisipasi publik melalui opini dan laporan warga yang dikurasi secara profesional.
Mediapatriot.co.id juga menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan komunitas untuk mendorong literasi digital serta pemberdayaan masyarakat melalui media.
Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.
