LANTAMAL III JAKARTA HADIRI PEMBACAAN MEMORANDUM SERTIJAB PANGKOARMADA I

TNI AL-Dispenlantamal3. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto, S.E., M.M. diwakili Wakil Komandan (Wadan) Lantamal III Jakarta Kolonel Laut (P) Whisnu Kusardianto, S.E., M.H. menghadiri acara pembacaan memorandum serah terima jabatan (Sertijab) Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I dari Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma S.E., M.M., M.Sc. kepada Laksda TNI Achmad Wibisono, S.E., CHMRP. bertempat di ruang TFG Satkor Koarmada I kesatrian Pondok Dayung, Jakarta Utara, Selasa (08/08/2023).

Pangkoarmada I dalam paparannya menyampaikan “Koarmada I adalah salah satu komando utama (Kotama) di bawah jajaran Komando Armada (Koarmada) RI yang mencakup wilayah laut Indonesia bagian barat. Kawasan tanggung jawab Koarmada I meliputi wilayah pantai seluas 2 juta km2, wilayah perairan yurisdiksi nasional seluas 1,3 juta km2 dan berbatasan langsung dengan lima negara tetangga serta terdapat dua alur pelayaran penting, yaitu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran terpadat di dunia”.

Selanjutnya Pangkoarmada I menyatakan “Koarmada I memiliki tantangan yang besar yaitu harus selalu siap mengamankan kepentingan bangsa dan negara di dan atau lewat laut. Untuk menjawab tantangan tersebut Koarmada I dituntut senantiasa hadir dalam upaya menjamin tetap tegaknya kedaulatan serta hukum di seluruh perairan yurisdiksi nasional Indonesia terutama wilayah perairan Indonesia bagian barat. Sea Lines of Communication (SLOC) atau Jalur komunikasi laut strategis dunia dan Sea Lines of Oil Trade (SLOT) atau jalur perdagangan minyak dunia yaitu rute maritim utama antar pelabuhan yang digunakan untuk perdagangan, logistik dan angkatan laut berada di wilayah Koarmada I. Konsekuensinya adalah TNI Angkatan laut dalam hal ini Koarmada I harus mampu mewujudkan keamanan dan keselamatan maritim sesuai dengan standar internasional”.

Berkaitan dengan pengendalian dan keamanan laut Pangkoarmada I menegaskan “Penegakan kedaulatan di laut memiliki dua dimensi pemahaman yaitu kedaulatan negara (sovereignity) dan hak berdaulat (sovereign right). Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu, demi kepentingan negara, berdasarkan hukum nasional dengan memperhatikan hukum internasional, yang meliputi kedaulatan atas wilayah, kedaulatan atas kepentingan nasional, dan kedaulatan atas pengawasan terhadap kegiatan di dalam wilayah negara. Hal tersebut menuntut kemampuan TNI Angkatan Laut dalam memantau, mengontrol, melindungi keamanan maritim, kemampuan penegakan hukum untuk mewujudkan ketertiban di laut, serta melindungi terhadap kedaulatan, aset, dan kepentingan maritim Indonesia”.

(Dispen Lantamal III Jakarta)

Red Irwan