Jakarta,- mediapatriot.co.id Kendatipun tunjangan kinerja (Tukin) PNS di Pemerintahan Provinsi DKI Jauh lebih besar bila dibandingkan dengan Pemerintah Daerah lainnya dan bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Pajak, namun implementasinya dilapangan patut dipertanyakan dan hasilnya dilapangan tidak sesuai dengan kinerjannya.
Pasalnya, kegiatan Dinas Bina Marga Provinsi DKi Jakarta terkait pemasangan u-ditch di Jalan Raya Matraman Raya Jakarta Timur diduga asal jadi dan tidak sesuai dengan bill of quantity dan sarat pengurangan volume dan terindikasi terjadi kerugian negara.
Akibat lemahnya pengawasan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, menjadi pertanyaan publik.
Timbul pertanyaan dimanakah andil konsultan pengawasnya, padahal tupoksi konsultan pengawas berada didalam perencanaan dan juga sebagai pengawasan.
“Sejauh mana andil konsultan terkait pekerjaan yang dilaksanakan penyedia jasa/barang yang nota Bene tidak mencantumkan papan nama proyek dilapangan,” Ujar Rico.
Lebih lanjut kata Rico, terkait pemasangan u-ditch tidak bisa terlaksana dengan baik bila perencanaannya tidak baik dan sebaliknya hasil pekerjaan tidak akan bermutu bila pengawasan tidak dilakukan dengan baik,” pungkas Rico.
Hasil penelusuran di jalan Matraman Raya Jakarta Timur, diduga kegiatan yang dianggarkan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta padahal anggarannya sangat fantastis.
Anehnya lagi tidak ditemukan papan proyek (banner), kegiatan pemasangan u- ditch dilapangan.
Merujuk pada spesifikasi, etalase e- katalog LKPP mestinya menggunakan lantai kerja namun yang terjadi dilapangan ternyata tidak menggunakan lantai kerja.
Pekerjaan pemasangan u-ditch (shop drawing) mestinya menggunakan patok tengah bouwplank elevasinya, untuk penggalian tanah dengan menggunakan alat berat seperti backhoe atau excavator.
“Tidak ditemukan dilapangan pemasangan u-ditch pada saat penggalian tanah elevasi kemiringan u-ditch, melainkan asal jadi”.
Diduga kegiatan pemasangan u-ditch yang dianggarkan Dinas Bina Marga di lokasi tersebut tidak wajar dan tidak sesuai dengan aturan (spek/bill of quantity) Antara lain:
1.Pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak menggunakan lantai kerja dan bahkan airnya tidak dikuras terlebih dahulu.
2.Hal yang sama juga dengan tidak dilakukannya pengurugan dengan Pasir Urug darat T=5 cm. melainkan langsung dipasang u-ditchnya, yang terjadi dilapangan tidak rata dan bergelombang
3.Dengan tidak menggunakan (adukan semen T= 5 cm) kualitas mutu beton standar K-125 atau bisa juga dinamakan dengan istilah BO. Yang terjadi dilapangan langsung dipasang u-ditch nya.
4.Mestinya pada saat pemasangan saluran u-ditch dilakukan setelah proses cor lantai kerja minimal sehari sesudahnya dengan target pemasangan untuk tiap harinya rata-rata sekitar 6 buah u-ditch atau sekitar panjang 7 meter lari.
Padahal lantai kerja bertujuan untuk mengontrol elevasi dengan permukaan saluran drainase dilapangan.
5.Tidak ditemukannya pemakaian cover u ditch, bertujuan agar tidak bergeser ke bagian kiri ataupun kebagian kanan oleh desakan tanah setelah pengurugan kembali harus melakukan pengelasan pada plat penyambung antara beton pracetak u-ditch.
Menanggapi hal tersebut, Hendra selaku warga setempat bingung dengan kinerja rekanan yang di duga asal jadi dan bahkan tampak nak u-ditch tidak saling mengunci tampak celah maupun rongga.
Kondisi pemasangan u-ditch yang diduga asal jadi hingga tidak menggunakan lantai kerja.
Lantas bagaimana mencari elevasi kemiringan dengan kondisi air yang tergenang/ tidak dikuras ?” tegas Hendra.
Tidak hanya itu untuk mengisi rongga antara u-ditch dengan dinding saluran, tampak terlihat pelaksana menggunakan puing bekas galian dan aspal bekas saluran. Apabila uditch dialiri air, maka air dapat dengan lancar mengalir,” ujarnya.
“Yang terjadi dilapangan diduga tidak dilakukan penandaan elevasi galian tanah pada media patok, agar posisi galian tidak berubah melainkan asal jadi, tampak sejumlah pemasangan u-ditch tidak rata dan nak tidak saling mengunci,” tutup Hendra.
Ketua LSM Gerakan Cinta Indonesia ( LSM- GRACIA), Hisar Sihotang angkat bicara terkait bobroknya mental pejabat saat ini.
Padahal sudah di gaji dan bahkan diberikan tunjangan Kinerja ( Tukin), tapi apa yang kita lihat.justru yang terjadi sebaliknya,” tegas Hisar.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Heru Suwondo belum memberikan tanggapannya. Padahal sudah diperyanyak lewat aplikasi WhatsApp miliknya..Selasa.(6/9/2023).(Jhon /Tim).
