Jakarta – 11 Februari 2025. Penculikan anak oleh orang tua kandung, atau yang dikenal dengan istilah parental abduction, masih menjadi masalah serius di Indonesia. Meskipun banyak kasus yang melibatkan pemegang hak asuh inkracht, lembaga terkait tampaknya belum memiliki instrumen hukum yang memadai untuk menangani masalah ini. Hal ini mendorong lima ibu untuk mengajukan penegasan pasal 330 ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 330 yang menyatakan bahwa parental abduction adalah tindak pidana penculikan, seharusnya menjadi langkah maju. Namun, hingga saat ini, belum ada solusi konkret bagi para korban. Dampak dari penculikan ini sangat berbahaya, tidak hanya bagi anak yang diculik, tetapi juga bagi perkembangan psikologis dan emosional mereka. Anak-anak yang mengalami penculikan sering kali menghadapi gangguan emosional dan masalah sosial yang berkepanjangan.
Untuk menyampaikan aduan dan aspirasi, para ibu korban akan melakukan pengaduan kepada Wakil Presiden melalui kanal ‘Lapor Mas Wapres’. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari keadilan dan solusi bagi masalah parental abduction yang semakin meresahkan. Konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Selasa, 11 Februari 2025, akan menjadi platform bagi para ibu untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami.
Trisya Suherman, Ketua Umum Moeldoko Center, menyatakan bahwa tindakan ini merupakan langkah penting untuk menuntut perhatian pemerintah terhadap masalah penculikan anak oleh orang tua kandung. Ia menekankan pentingnya dukungan hukum yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak dan memberikan keadilan bagi para korban. Dengan adanya kanal Lapor Mas Wapres, diharapkan suara para ibu dapat didengar dan ditindaklanjuti. Penculikan anak oleh orang tua kandung adalah isu yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Mari kita dukung upaya para ibu ini untuk mendapatkan keadilan dan melindungi masa depan anak-anak kita.
Trisya mengatakan bahwa harus ada konsen dari pemerintah terutama Kementerian PPA karena masalah ini banyak sekali. Cuma perempuan lebih menutup diri. Sebenarnya dalam rumah tangga dan konflik keluarga itu yang menjadi korban adalah anak. Pemerintah harus lebih fokus untuk menanganinya supaya tidak ada pihak-pihak yang semena-mena. Karena ini ada hukumnya dan satu hal yang harus dipertanggungjawabkan.
“Harapannya agar Ibu Angel bisa ketemu anaknya. Ini suatu tantangan buat kita yaitu kawin campur. Itu yang rada sulit tapi Insya Allah Indonesia pasti bisa”, harapnya Trisya Suherman.
Red Irwan
Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN Dibawah ini:DAFTAR WARTAWAN>>>
Tentang Kami
Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita yang cepat dan akurat kepada masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial, hukum, budaya, pemerintahan, dan berbagai isu strategis lainnya.Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik sesuai pedoman Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.
Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita-berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks. Kami percaya bahwa informasi yang sehat adalah pilar utama demokrasi dan kemajuan bangsa.
Tim redaksi kami terdiri dari wartawan-wartawan berpengalaman yang mengedepankan prinsip keberimbangan, cek fakta, dan validasi sumber dalam setiap pemberitaan. Kami juga membuka ruang partisipasi publik melalui opini dan laporan warga yang dikurasi secara profesional.
Mediapatriot.co.id juga menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan komunitas untuk mendorong literasi digital serta pemberdayaan masyarakat melalui media.
Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.
