MESUJI–Mediapatriot-.co.id–Kebijakan efisiensi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Mesuji, Lampung menuai berbagai Tanggapan dan Asumsi baik di kalangan para kepala biro dan wartawan.
Salah satunya kebijakan yang disoroti adalah penghapusan total anggaran untuk belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan (ADV) yang sebelumnya mencapai Rp 1.246.250.000 pada tahun 2024. Di Tahun 2025 Di Nol kan. Selain itu, langganan media cetak juga dibatasi ada dugaan hanya media harian tertentu saja yang bisa lolos Mou hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan insan pers Nasional, khususnya Peds Di Kabupaten Mesuji.
Langkah ini diduga bagian dari kebijakan kepemimpinan baru yang berdampak pada pemangkasan signifikan anggaran belanja publikasi dan langganan media pada dinas Kominfo Kabupaten Mesuji, Rabu[05/03/25]
Kondisi ini memicu pertanyaan terkait transparansi informasi dan keberlanjutan media lokal dalam menyampaikan berita kepada masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan apakah kebijakan ini akan berdampak pada keterbukaan informasi atau justru mempersempit akses publik terhadap berita-berita daerah.
Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Diskominfo Mesuji Galas menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada media cetak harian yang menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dinas Kominfo. “Yang langganan koran harian juga belum ada yang MoU, kami masih menunggu keputusan efisiensi anggaran untuk langganan,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah hanya media cetak harian yang bisa diterima dalam MoU, ia menjawab, “Ada, tetapi tergantung kemampuan anggaran.”
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa saat ini Dinas Kominfo belum menerima pengajuan MoU baru. “Sementara ini belum, karena masih dalam tahap efisiensi. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan jika ada revisi anggaran di APBD Perubahan,” jelasnya.
Kebijakan ini menuai beragam reaksi, terutama dari media lokal yang mulai mempertanyakan arah kebijakan komunikasi publik di Mesuji. Jika kondisi ini berlanjut, akankah Mesuji semakin transparan dalam penyebaran informasi, atau justru semakin dikendalikan oleh media dari luar daerah?
Masyarakat dan insan pers kini menantikan kejelasan lebih lanjut dari pihak terkait, dengan harapan bahwa kebijakan ini tetap mempertimbangkan keberlanjutan media lokal yang selama ini berperan penting dalam penyampaian informasi kepada publik.(Red)
