Terkait Belanja Sewa Gedung Rp120 Juta, Kabag PBJ Pemko Padangsidimpuan Diduga Langgar Perpres No. 12 Tahun 2021


Padangsidimpuan, MediaPatriot.CO.ID –
Pengelolaan anggaran belanja sewa gedung sebesar Rp120 juta di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Kota Padangsidimpuan tahun anggaran 2024 menuai sorotan. Dugaan pelanggaran muncul karena dokumen pengadaan mencantumkan uraian pekerjaan “Collocation Server LPSE Kota Padangsidimpuan” dalam paket sewa gedung, padahal LPSE berada di gedung milik pemerintah sendiri.

Ketidaksesuaian antara jenis pekerjaan dan klasifikasi belanja ini menimbulkan keraguan terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bagian PBJ Pemko Padangsidimpuan, Siti Humairoh Hasibuan, belum memberikan klarifikasi resmi.

📲 Simak Berita Terpercaya Langsung di Ponselmu!

Ikuti MediaPatriot.CO.ID lewat WhatsApp Channel resmi kami:
👉 Klik di sini untuk bergabung

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap klasifikasi anggaran harus disesuaikan secara tepat dengan jenis pengadaan. Kesalahan dalam klasifikasi dapat berpotensi menjadi maladministrasi dan pelanggaran prinsip-prinsip transparansi serta efisiensi pengelolaan keuangan negara.

Koordinator Wilayah Tabagsel dari Aliansi Wartawan Pemantau Polisi dan Jaksa (AWP2J), Mubin Lubis, menilai bahwa pengalokasian anggaran untuk sewa gedung yang faktanya merupakan lokasi milik pemerintah jelas merupakan pelanggaran serius.
“Jika anggaran memang ditujukan untuk collocation server di luar gedung, maka harus diklasifikasikan sebagai pengadaan jasa teknologi informasi, bukan sewa gedung,” tegas Mubin.

Ia juga mensinyalir adanya indikasi manipulasi klasifikasi anggaran yang disengaja oleh Kabag PBJ dan jajarannya, yang berpotensi merugikan keuangan daerah serta mencoreng integritas birokrasi Pemko Padangsidimpuan.

Atas dasar itu, AWP2J mendesak DPRD Kota Padangsidimpuan untuk segera melakukan pengawasan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran tersebut. Momen pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota terhadap APBD 2024 dinilai menjadi waktu yang tepat untuk mengungkap dan mengoreksi dugaan penyimpangan.

“DPRD harus bekerja maksimal dalam membahas realisasi LKPJ APBD 2024 dan hasilnya harus transparan kepada publik agar tata kelola pemerintahan di Padangsidimpuan semakin baik dan akuntabel,” ujar Mubin.

Ketiadaan klarifikasi resmi dari pihak terkait justru memperkuat kecurigaan publik terhadap tata kelola anggaran yang tidak transparan. Pengawasan yang ketat dan tindakan tegas dari lembaga pengawas dinilai sangat dibutuhkan agar kasus ini tidak menjadi preseden buruk dalam manajemen keuangan daerah.

(Erijon Damanik)

Keterangan Foto: Gedung LPSE Kota Padangsidimpuan yang menjadi pusat perhatian dalam dugaan maladministrasi anggaran sewa gedung.


Jika Bapak ingin saya bantu membuat thumbnail, caption singkat untuk unggahan medsos, atau narasi reels, silakan beri arahan.




Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN Dibawah ini:DAFTAR WARTAWAN>>>


Tentang Kami

Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita yang cepat dan akurat kepada masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial, hukum, budaya, pemerintahan, dan berbagai isu strategis lainnya.
Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik sesuai pedoman Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.
Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita-berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks. Kami percaya bahwa informasi yang sehat adalah pilar utama demokrasi dan kemajuan bangsa.
Tim redaksi kami terdiri dari wartawan-wartawan berpengalaman yang mengedepankan prinsip keberimbangan, cek fakta, dan validasi sumber dalam setiap pemberitaan. Kami juga membuka ruang partisipasi publik melalui opini dan laporan warga yang dikurasi secara profesional.
Mediapatriot.co.id juga menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan komunitas untuk mendorong literasi digital serta pemberdayaan masyarakat melalui media.
Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.

Posting Terkait

Jangan Lewatkan