Jakarta, MediaPatriot.co.id – Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) menggadakan seminar nasional dengan tema ; “Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045 ” di Gedung Perpusnas RI Jakarta pada hari Rabu, 20 Agustus 2025.
Salma Nihru (Analis Maha Data & Politik LAB 45) mengatakan bahwa di agenda hari ini kami mencoba untuk melakukan refleksi kritis terkait dengan bagaimana relasi dari media massa dengan negara itu sendiri. Nanti teman-teman dapat membaca hasil risetnya secara utuh di website Lab45. Disitu kami mencoba untuk mengulik bagaimana intervensi-intervensi dari negara itu sendiri di era pra kemerdekaan sampai dengan saat ini. Kami juga melakukan proyeksi selama 20 tahun kedepan.
Kalau dari media massa hasil temuan kami, intervensi yang dilakukan oleh negara itu tidak pernah benar-benar hilang. Itu tetap terjadi mungkin bentuknya saja yang berubah dari mulai sebelumnya mungkin dilakukan pembredelan, melalui mekanisme pengaturan, delegitimasi oleh regulasi. Saat ini intervensi yang dilakukan menjelma dengan kekerasan-kekerasan yang langsung dilakukan kepada jurnalis serta bagaimana regulasi pasar yang lemah. Regulasi pasar yang lemah meningkatkan konsentrasi kepemilikan yang mana itu mengancam pesan-pesan yang seharusnya beragam dan diterima oleh publik tapi sangat terkonsentrasi.
Yang diharapkan kepada Komdigi sendiri itu mungkin fokus pengaturannya lebih beralih. Jangan fokus kepada konten. Kita dari mulai sejak warisan kolonial kita kecenderungannya meregulasi konten. Yang melanggar ketertiban umum, ujaran kebencian itu bisa sangat dipelintir. Mungkin pengaturannya lebih diarahkan kepad hal-hal yang seharusnya diatur oleh negara misalnya masalah yang saat ini dihadapi oleh negara terkait dengan bagaimana keberlanjutan bisnis mereka sangat terancam dan itu tentu sangat mengganggu menjalankan perannya untuk mengawal demokrasi itu sendiri, tutupnya.
Omar Farizi Wonggo (Analis Politik Keamanan) menjelaskan bahwa untuk agenda hari ini refleksi 8 dekade demokrasi dan juga partai politik itu sangat berkutat pada kekuasaan eksekutif dimana demokrasi kita sangat bergantung pada eksekutif. Apabila eksekutifnya cukup terkonsolidasi secara inklusif atau terbuka dengan memberikan peluang ruang evaluasi ataupun perimbangan terhadap pilar-pilar lainnya seperti legislatif dan yudikatif justru itu akan membuat demokrasi kita lebih baik. Tetapi disaat ini justru pembangunannya cenderung esklusif dimana ada tekanan-tekanan dan kooptasi berbagai pilar itu sendiri. Semuanya ini kalau berdasarkan kajian kami itu bermuara pada partai politik sehingga relevansinya sangat besar peranan partai politik terhadap pilar-pilar demokrasi yang ada di Indonesia.
Untuk kebijakan baik yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Prabowo itu seharusnya dapat terlembagakan agar konsisten kebawahnya. Dan juga menciptakan roda komunikasi yang baik dari tingkat atas sampai bawah agar masyarakat tidak bingung terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Untuk pembarantasan korupsi terkait materi yang dibawa yaitu korupsi politik, karena pada dasarnya korupsi politik itu sangat identik dengan partai politik. Karena partai politik saat ini sangat terasa pragmatisme transaksionalnya dan adanya hubungan klien pemodal besar sehingga kurang bisa mengejahwantakan nilai-nilai yang diinginkan masyarakat.
Harapannya dengan adanya perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo itu bisa mengurangi korupsi politik. Utamanya dengan bantuan keuangan partai politik. Diharapkan dengan partai politik memiliki bantuan keuangan yang besar dari pemerintah itu bisa memotong jalur pemodal-pemodal besar pada partai politik sehingga mengurangi korupsi politik, tutupnya.
Red Irwan
Komentar