Penulis: Dias Nanda Risma | Mata Kuliah: Logika dan Pemikiran Kritis | Dosen Pengampu: Tania Ardiani Saleh, Dra., M.S. | Universitas Airlangga, 2025Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak dasar anak, salah satunya layanan pendidikan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan data Statistik Pendidikan Kemendikbudristek 2023, sebanyak 7.600 anak di dua wilayah tersebut tercatat putus sekolah di tingkat SD/SMP.
π² Simak Berita Terpercaya Langsung di Ponselmu!
βEkonomi menjadi faktor tertinggi yang menyebabkan anak putus sekolah, sehingga ada kondisi anak harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Selain faktor ekonomi, faktor psikis seperti kecanduan game online juga menjadi penyebab anak putus sekolah,β tutur Aris Adi Leksono, Anggota KPAI sekaligus pengampu klaster pendidikan (27/05/2024).
Aris menambahkan bahwa bantuan pemerintah berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih belum menyasar anak putus sekolah secara tepat. Kota Surabaya dikenal sebagai kota metropolitan dengan APBD besar dan fasilitas pendidikan lengkap. Namun, di balik gemerlapnya, ada fakta pahit: 12.517 anak di Surabaya tercatat putus sekolah menurut data Kementerian Pendidikan tahun 2024. Angka ini menempatkan Surabaya di posisi kelima tertinggi di Jawa Timur setelah Malang (22.799 anak), Jember (21.464 anak), Bangkalan (13.897 anak), dan Sampang (13.654 anak).
Praktisi Pendidikan dari Dewan Pendiri Jaringan Warga Peduli Sosial (Jawapes) Indonesia, Rizal Diansyah Soesanto ST CPLA, menyebut kegagalan ini sebagai cerminan lemahnya kebijakan pendidikan Surabaya. βKalau pemerintah mau sederhana dan berpihak, sebenarnya masalah putus sekolah bisa diselesaikan lebih cepat. Jangan biarkan anak-anak miskin Surabaya kehilangan masa depannya hanya karena sistem yang tidak berpihak,β ujarnya.
Langkah Preventif dan Program Pendidikan
Dewan Pendidikan Jawa Timur mendorong daerah melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menekan angka putus sekolah. Salah satunya melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) informal yang menyediakan program Kejar Paket. Namun, menurut Ali Yusa, anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, program ini belum berjalan maksimal karena kurangnya dukungan data akurat dari tingkat kelurahan.
Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Yusuf Masruh, menegaskan rencana optimalisasi program Wajib Belajar (Wajar) dari 9 tahun menjadi 13 tahun. βHarapannya, angka partisipasi bisa mendekati 100 persen,β ujarnya.
Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN Dibawah ini:DAFTAR WARTAWAN>>>
Tentang Kami
Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita yang cepat dan akurat kepada masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial, hukum, budaya, pemerintahan, dan berbagai isu strategis lainnya. Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik sesuai pedoman Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional. Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita-berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks. Kami percaya bahwa informasi yang sehat adalah pilar utama demokrasi dan kemajuan bangsa. Tim redaksi kami terdiri dari wartawan-wartawan berpengalaman yang mengedepankan prinsip keberimbangan, cek fakta, dan validasi sumber dalam setiap pemberitaan. Kami juga membuka ruang partisipasi publik melalui opini dan laporan warga yang dikurasi secara profesional. Mediapatriot.co.id juga menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan komunitas untuk mendorong literasi digital serta pemberdayaan masyarakat melalui media. Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.
Komentar