Rabu, 8 Oktober 2025 | Pukul 09.15 WIB
Mediapatriot.co.id | Langkat – Komitmen Kepala Desa Karya Maju, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Anwar, dalam membangun desanya semakin kuat. Di bawah kepemimpinannya, geliat pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat kian terasa di berbagai sektor.
Perbaikan infrastruktur jalan, saluran irigasi, hingga fasilitas umum terus dilakukan secara bertahap dan berorientasi pada kebutuhan warga.
“Kami berupaya agar pembangunan berjalan merata, supaya aktivitas warga lancar dan ekonomi desa makin hidup,” ujar Kades Anwar dengan optimis, saat dihubungi melalui sambungan WhatsApp, Selasa (7/10/2025) pukul 13.20 WIB.
Selain fokus pada pembangunan fisik, Pemerintah Desa Karya Maju juga memberi perhatian serius terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Program pelatihan keterampilan, dukungan bagi pelaku UMKM, dan optimalisasi potensi lokal menjadi langkah penting menuju kemandirian ekonomi masyarakat.
“Pembangunan bukan hanya membangun jalan dan gedung, tapi juga manusia yang mandiri dan kreatif,” tegas Anwar.
Semangat gotong royong dan transparansi dalam pengelolaan dana desa membuat masyarakat semakin percaya terhadap pemerintah desa. Sejumlah warga mengaku puas dengan kemajuan yang ada, terutama perbaikan jalan dan pelayanan administrasi yang kini lebih cepat serta efisien.
Namun, di balik capaian tersebut, Anwar menyoroti satu persoalan besar yang masih membatasi konektivitas antarwilayah. Desa Karya Maju terpisah oleh Sungai Wampu, yang memisahkan Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Secanggang.
“Setiap hari warga harus menyeberang menggunakan sampan getek. Kondisi ini jelas menyulitkan mobilitas dan menekan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Dengan penuh harap, Anwar menyerukan agar Bupati Langkat Syah Afandin dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dapat memperhatikan kondisi tersebut dengan membangun jembatan penghubung antarkecamatan.
“Jembatan ini bukan sekadar fasilitas, tapi urat nadi ekonomi rakyat. Tanpa akses yang layak, sulit bagi masyarakat untuk berkembang,” ucapnya.
Keluhan serupa datang dari tokoh masyarakat setempat, Abdul Hakim, yang menilai mahalnya biaya menyeberang turut membebani warga.
“Anak sekolah bayar Rp2.000, warga biasa Rp5.000, mobil sampai Rp25.000. Bagaimana ekonomi bisa tumbuh kalau untuk menyeberang saja mahal?” katanya dengan nada kesal.
Pernyataan itu menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar tidak menutup mata terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Sebab, di tengah kemajuan pembangunan desa, akses konektivitas tetap menjadi kunci utama pemerataan ekonomi dan kesejahteraan warga Langkat.
(Ramlan/Mediapatriot.co.id)
Komentar