Agustinus Anggaibak Desak Pemerintah Bentuk Kementerian Otonomi Daerah dan Percepat Pemekaran Wilayah Papua

Jakarta, MediaPatriot.co.id – 9 Oktober 2025 — Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (FORKONAS PP DOB Se-Indonesia) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta Pusat.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum FORKONAS PP DOB Syaiful Huda, Ketua Dewan Pembina H. Tamsil Linrung, S.Pd, dan Ketua Panitia Abdurrahman Sang.

Rakernas ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi antarwilayah dalam mendorong percepatan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk wilayah Papua yang memiliki kekhususan dalam sistem pemerintahan daerah.

MRP Papua Tengah Dorong Pemekaran Daerah di Papua

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah sekaligus Koordinator Asosiasi MRP se-Tanah Papua, Agustinus Anggaibak, S.M, menyampaikan bahwa Papua memiliki status sebagai daerah otonomi khusus sehingga tidak seharusnya menunggu pencabutan moratorium untuk melakukan pemekaran wilayah.

“Papua merupakan daerah otonomi khusus. Pemerintah sudah melakukan pemekaran dari dua provinsi menjadi enam provinsi. Jadi, ketika ada daerah-daerah yang ingin dimekarkan menjadi kabupaten atau kota, hal itu penting dan seharusnya bisa dilakukan tanpa menunggu moratorium,” ujar Agustinus.

Ia menegaskan bahwa pemekaran wilayah di Papua harus tetap mempertimbangkan kesiapan daerah, baik dari segi batas wilayah maupun kemampuan pembiayaan.
Menurutnya, aspirasi masyarakat di enam provinsi di Tanah Papua terkait pembentukan kabupaten dan kota baru perlu direspons serius oleh pemerintah pusat.

“Kami dari MRP se-Tanah Papua mendukung semua usulan pemekaran karena hal itu membawa perubahan positif dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat,” tambahnya.

Pertanyakan Efektivitas BP3OKP

Meski mendukung percepatan pembangunan di Papua, Agustinus juga menyoroti belum optimalnya kinerja Badan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (BP3OKP) yang sebelumnya telah dibentuk dan diketuai oleh Wakil Presiden RI.

“BP3OKP sudah lama dibentuk, tapi belum berjalan efektif. Sekarang muncul lagi pembentukan badan baru. Saya belum paham apa tujuan dan mekanisme kerjanya. Jangan sampai badan-badan baru ini justru membuat pelaksanaan otonomi khusus semakin rumit,” tegasnya.

Ia berharap agar pemerintah pusat lebih fokus memperkuat lembaga yang sudah ada sebelum membentuk lembaga baru, agar program percepatan pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat Papua.

Usulan Pembentukan Kementerian Otonomi Daerah

Dalam kesempatan yang sama, Agustinus juga menyampaikan usulan penting kepada pemerintah pusat, yaitu pembentukan Kementerian Otonomi Daerah yang berdiri sendiri dan tidak berada di bawah kementerian lain.

“Kami mengusulkan agar pemerintah membentuk satu Kementerian Otonomi Daerah. Karena yang menerima status otonomi khusus bukan hanya Papua, tapi sudah sembilan provinsi termasuk Aceh, DIY, dan enam provinsi di Papua,” jelasnya.

Menurutnya, keberadaan kementerian khusus tersebut akan membuat pelaksanaan otonomi daerah menjadi lebih terarah dan efektif, terutama dalam pengelolaan dana, kebijakan, dan evaluasi pembangunan di daerah-daerah dengan status otonomi khusus.

Agustinus menegaskan bahwa surat resmi terkait usulan tersebut sudah dikirimkan kepada Presiden RI dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti.

“Surat resmi sudah kami kirimkan kepada Presiden. Kami berharap pemerintah memperhatikan aspirasi ini agar pelaksanaan otonomi daerah bisa lebih terkoordinasi dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

Tentang FORKONAS PP DOB

FORKONAS PP DOB Se-Indonesia merupakan forum komunikasi nasional yang beranggotakan perwakilan daerah-daerah pengusul pemekaran di seluruh Indonesia. Forum ini berperan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait pembentukan daerah otonomi baru sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di berbagai wilayah Nusantara.