Jakarta, MediaPatriot.co.id – 9 Oktober 2025 — Ruang konferensi di Gedung Joang 45, Menteng, berubah menjadi arena harapan dari berbagai daerah di Indonesia: semangat mempercepat pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Dalam Rakernas Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan DOB (FORKONAS PP DOB) 2025, Dr. JS Simatupang menyampaikan bahwa gagasan pemekaran bukanlah kekuatan politik semata, melainkan bentuk nyata memperdekat pelayanan kepada rakyat.
“Moratorium Jangan Menjadi Hambatan Permanen”
Dalam acara pleno, Simatupang — yang menjabat sebagai Ketua VI Koordinator Konsolidasi dan Advokasi FORKONAS PP DOB sekaligus Ketua Umum DPP Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) — mengajak pemerintah memberi ruang diskresi bagi daerah-daerah yang telah siap secara administratif dan fiskal. Menurutnya, proses pemekaran harus diberi “uji coba lokal” jika aspirasi rakyat memang mendesak, dan jika tak berhasil, sistem dapat dievaluasi atau dikembalikan ke satuan induk.
“Moratorium itu penting, tapi jangan jadi tembok mati. Pemerintah bisa bijak dengan membuka ruang khusus bagi daerah yang sudah siap. Karena pelayanan tidak bisa ditunda oleh politik,” ujarnya tegas.
Ia menegaskan bahwa Rakernas tidak sekadar forum simbolis, tetapi momentum politik untuk mengajukan rekomendasi konkret kepada Komisi II DPR RI, DPD, dan Presiden. Menurutnya, aspirasi ini lahir dari kerja keras jaringan daerah di seluruh Nusantara.
Pelayanan dan Keadilan di Titik Terjauh
Simatupang mengingatkan bahwa masih ada wilayah di Indonesia yang sulit dijangkau layanan negara. Ia mencontohkan, ada kecamatan di Sumatera Utara yang penduduknya harus menempuh puluhan kilometer hanya untuk mengurus administrasi dasar. Bagi dia, pemekaran adalah alat memperpendek jarak tersebut — bukan untuk memecah persatuan, melainkan agar negara hadir nyata di tengah rakyat.
“Pemekaran ini adalah bentuk cinta kepada NKRI. Bukan untuk memecah belah, tapi justru untuk mempererat … pelayanannya harus lebih dekat,” katanya.
Dalam pandangannya, perjuangan FORKONAS bukan untuk mengguncang pemerintah, melainkan menyelaraskan dengan visi pemerintahan pusat agar program pembangunan dan kesejahteraan dirasakan merata di seluruh wilayah.
Menghadirkan Forkonas sebagai Penghubung Aspirasi
FORKONAS PP DOB kini menjadi wadah koordinasi dan advokasi untuk daerah pengusul DOB dari berbagai provinsi. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Syaiful Huda dan Dewan Pembina seperti H. Tamsil Linrung, forum ini berupaya menyambungkan langkah daerah dengan kebijakan nasional. Simatupang pun menjanjikan bahwa rekomendasi Rakernas ini tidak akan mati di meja internal.
Menutup sesi wawancara, ia menyampaikan pesan sederhana namun tegas “Mari kita duduk bersama. Jangan ada yang berjalan sendiri-sendiri. Kita ingin melihat Indonesia tumbuh adil, dari kota besar sampai kampung terpencil. Karena di sanalah wajah sejati republik ini.”
Delegasi DPP Provinsi Tapanuli Hadir Penuh Semangat
Rakernas turut dihadiri oleh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (DPP Protap) yang menunjukkan komitmen kuat memperjuangkan terbentuknya Provinsi Tapanuli. Delegasi tersebut antara lain:
Dr. JS Simatupang, S.H., M.A. – Ketua Umum DPP Protap
Tomsom Togatorop – Wakil Ketua Umum
Mora Tua Nahampun – Wakil Sekretaris Jenderal
Ardasi Sianturi – Humas
Ramson Siburian – Humas
Kehadiran mereka menjadi simbol kekompakan dan tekad masyarakat Tapanuli untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Sumatera Utara melalui pembentukan Provinsi Tapanuli.
(Red Irwan)















Komentar