Jakarta, MediaPatriot.co.id – 11 Oktober 2025 — Universitas Gadjah Mada (UGM) Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum (MIH) Kampus Jakarta, menggelar Seminar Nasional bertajuk “Tata Kelola BUMN: Model Komposisi dan Kompensasi Ideal untuk Komisaris BUMN” di Gedung Tower B, Ruang Seminar Lantai 9, Kampus MIH UGM Jakarta.
Kegiatan ini menghadirkan berbagai pakar dan praktisi hukum bisnis untuk membahas model tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang efektif, khususnya dalam aspek pemilihan, kualifikasi, serta kompensasi bagi komisaris dan direksi.
Dalam paparannya, Prof. Dr. Drs. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M., Dosen Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum UGM, menegaskan pentingnya pembenahan sistem seleksi direksi dan komisaris agar BUMN dapat dikelola oleh figur-figur terbaik bangsa.
“Negara harus memiliki kontrak yang limitatif dengan para direksi dan komisaris agar mereka benar-benar bekerja untuk kepentingan negara. Seleksi harus transparan dan berbasis kapasitas agar kita memperoleh putra-putri terbaik untuk memimpin BUMN,” tegas Prof. Paripurna.
Ia juga menyoroti pentingnya komisaris BUMN yang berkualifikasi dan berorientasi pada hasil. Menurutnya, setiap komisaris harus mampu mencapai Key Performance Indicator (KPI), memiliki visi yang jelas, budaya kerja yang kuat, serta mampu membawa perusahaan mencapai target yang telah ditetapkan.
“Semakin baik kinerja korporasi, semakin tinggi pula kompensasi yang layak diterima. Namun kompensasi harus berbasis capaian, bukan kedekatan,” jelasnya.
Selain itu, Prof. Paripurna menilai pentingnya memperkuat independensi dan kompetensi Board of Commissioners (BOC). Komisaris independen, kata dia, harus memiliki bargaining power yang cukup agar mampu mengawasi jalannya perusahaan secara objektif.
Lebih jauh, ia menegaskan perlunya kejelasan otoritas dalam pengelolaan BUMN.
“Setiap kementerian memang bisa memiliki BUMN, tetapi hanya dua kementerian yang berwenang mengatur, dan hanya satu entitas yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BUMN secara nasional,” ungkapnya.
Seminar ini menjadi forum penting untuk memperkuat kesadaran akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kebijakan dalam memperbaiki tata kelola BUMN di Indonesia. Dengan sistem seleksi dan kompensasi yang ideal, diharapkan BUMN dapat berfungsi optimal sebagai pilar ekonomi negara yang efisien, transparan, dan berdaya saing tinggi.
(Red Irwan)





















