Labuhanbatu — www.mediapatriot.co.id
Senin (20/10/2025) – Kepala Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu, Ahlan Taruna Ritonga, diminta segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyelewengan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Bilah Hulu untuk tahun anggaran 2024 dan 2025.
Dugaan ini mencuat setelah ditemukan ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran pengembangan Perpustakaan dan Pojok Baca sekolah tersebut. Berdasarkan data, SMP Negeri 2 Bilah Hulu menerima dana BOS sebesar Rp 171.990.000 untuk tahap pertama tahun 2024, Rp 171.990.000 untuk tahap kedua, serta Rp 169.650.000 pada tahap pertama tahun 2025. Total dana yang diterima sekolah mencapai Rp 513.630.000.
Namun, dari total tersebut, alokasi untuk pengembangan perpustakaan dan pojok baca mencapai Rp 131.036.000, terdiri dari Rp 49.386.000 (tahap I/2024), Rp 36.950.000 (tahap II/2024), dan Rp 44.700.000 (tahap I/2025). Angka tersebut dinilai tidak wajar dibanding kondisi fasilitas perpustakaan yang masih minim.
Ketua DPD Tim Investigasi Pidana Korupsi Kabupaten Labuhanbatu, D. Ritonga, meminta Inspektorat segera turun tangan memeriksa penggunaan dana tersebut.
“Dari jumlah Rp 131 juta lebih yang dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan dan pojok baca, seharusnya sudah cukup untuk membangun fasilitas layak bagi siswa. Namun faktanya, fasilitas tersebut tidak tampak,” ujar Ritonga kepada wartawan, Senin (20/10/2025).
Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bilah Hulu, M. Hardi, S.Pd, saat dikonfirmasi wartawan, mengakui bahwa sekolahnya belum memiliki ruang khusus untuk pojok baca. Ia beralasan dana BOS yang diterima sekolah tergolong kecil.
“Dana BOS-nya kecil, jadi pojok baca kami buat di ruang kelas. Tapi anak-anak sering ribut dan merusak buku. Karena itu, kami pindahkan kegiatan membaca ke halaman sekolah agar mudah dikontrol,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hardi juga mengungkapkan kondisi Laboratorium Komputer dan Laboratorium IPA yang rusak dan belum dapat difungsikan.
“Ruang lab komputer dan lab IPA memang rusak, belum bisa dipakai. Dana BOS tidak cukup untuk memperbaikinya,” katanya menambahkan.
Pernyataan kepala sekolah tersebut justru menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat dan pemerhati pendidikan. Pasalnya, dengan total anggaran lebih dari Rp 513 juta, semestinya sekolah mampu melakukan perbaikan fasilitas dasar, termasuk ruang perpustakaan dan laboratorium.
Tim investigasi mendorong agar Inspektorat segera menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan dana BOS tersebut, demi memastikan transparansi penggunaan anggaran pendidikan dan menjaga kepercayaan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana pemeriksaan penggunaan dana BOS di SMP Negeri 2 Bilah Hulu.
(By: Narasi Operator – Dariter Ritonga)