Jakarta, mediapatriot.co.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan keputusan terkait pengusulan Presiden ke-2 RI Soeharto untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional akan diumumkan sebelum peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025. Ia menyebut seluruh proses kajian telah dilakukan secara mendalam, termasuk menampung aspirasi dari berbagai pihak yang menolak maupun mendukung usulan tersebut.
“Kepada mereka yang menolak pun saya sudah pernah ketemu, sudah pernah diskusi sebelumnya. Kita terima dan dengarkan semua keberatan-keberatannya. Setelah itu kita bawa ke forum rapat di tim pengkajian dan penelitian,” ujar Gus Ipul di sela acara peringatan Hari Pahlawan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (2/11/2025).
Gus Ipul menegaskan bahwa semua pandangan, baik yang mendukung maupun menolak, menjadi bagian dari bahan pertimbangan tim kajian Kementerian Sosial. Namun demikian, ia menyebut Soeharto tetap diusulkan untuk menerima gelar pahlawan nasional karena telah memenuhi seluruh syarat formal yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
“Keberatan-keberatan itu tentu kita hormati. Tapi secara administratif, nama Soeharto tetap diajukan karena telah memenuhi kriteria formal sebagai calon penerima gelar pahlawan,” katanya.
Menurut Gus Ipul, sebagian pihak menolak pengusulan gelar tersebut karena menganggap Soeharto memiliki catatan pelanggaran di masa lalu. Ia menyatakan bahwa perbedaan pendapat tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan dihargai sebagai bentuk kebebasan berpendapat di masyarakat.
“Salah satunya alasan menolak karena dianggap Pak Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan, karena berbagai pelanggaran masa lalu. Itu menurut mereka,” kata Gus Ipul. “Kita sungguh menghormati pendapat itu, dan keputusan yang diambil tetap menyertakan lampiran yang memuat berbagai pandangan yang berbeda-beda.”
Gus Ipul menambahkan, hasil pembahasan di tingkat tim pengkajian nantinya akan diteruskan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). Setelah itu, keputusan akhir mengenai pengesahan akan ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
“Itu nanti kebijakannya di Presiden. Setelah di Dewan Gelar diteruskan ke Presiden, kita tunggu saja penetapannya,” ucapnya. “Biasanya keputusan seperti ini diumumkan menjelang Hari Pahlawan.”
Selain Soeharto, Kementerian Sosial juga mengajukan sejumlah tokoh lain untuk memperoleh gelar pahlawan nasional. Beberapa di antaranya adalah Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Marsinah.
“Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang sudah memenuhi syarat sejak lima tahun lalu, ada yang baru tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Marsinah,” jelas Gus Ipul.
Ia menjelaskan bahwa total ada 40 nama tokoh yang diajukan untuk memperoleh gelar pahlawan nasional tahun ini. Usulan tersebut telah diserahkan kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan GTK, Fadli Zon.
“Prosesnya panjang karena setiap nama harus melalui tahapan verifikasi, kajian akademik, dan penilaian historis. Kita ingin gelar pahlawan diberikan dengan dasar yang objektif dan terukur,” kata Gus Ipul.
Sementara itu, sejumlah kalangan akademisi dan pemerhati sejarah menilai pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional akan memicu perdebatan panjang. Sebagian menilai Soeharto memiliki jasa besar dalam membangun infrastruktur dan stabilitas ekonomi nasional, sementara yang lain menyoroti pelanggaran hak asasi manusia pada masa pemerintahannya.(Redaksi)












Komentar