Cirebon, (03/11/2025) — Ketua Umum Dewan Adat Nasional Republik Indonesia (DAN-RI) sekaligus Dewan Pembina Setya Kita Pancasila (SKP), Sultan Sepuh Jaenudin II Arianatareja Syarif Maulana Pangeran Heru Rusyamsi Arianatareja, S.Psi., M.H., tampil membela rakyat adatnya di Polresta Cirebon dengan membawa pusaka bersejarah berupa Peta Rincik tahun 1811 dan 1857.
Peta tersebut dijadikan dasar hak kepemilikan tanah Kesultanan Cirebon, sekaligus bukti kuat bahwa masyarakat adat telah lama menempati wilayah tersebut secara turun-temurun.
Langkah ini dilakukan menyusul adanya tuduhan pengelapan hak benda tidak bergerak dan/atau penyerobotan tanah yang dikenakan kepada masyarakat adat dengan Pasal 385 KUHP dan/atau Pasal 167 KUHP. Namun, berdasarkan bukti sejarah dan data tanah Kesultanan, tuduhan tersebut dinilai tidak dapat terpenuhi karena masyarakat adat telah menetap di kawasan itu jauh sebelum pembentukan pemerintahan desa modern.
Pusaka Peta Rincik yang dibawa Sultan Sepuh menjadi simbol legitimasi sejarah dan kedaulatan adat Kesultanan Cirebon, yang diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-14.
Kehadiran Sultan Sepuh di Polresta Cirebon juga mencerminkan kepedulian tinggi terhadap hak-hak rakyat adat yang kerap terpinggirkan dalam persoalan agraria modern. Ia menegaskan bahwa keberadaan masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kesultanan, karena mereka merupakan bagian dari warisan budaya dan kedaulatan tradisional yang dilindungi negara.
“Rakyat adat Cirebon memiliki hak turun-temurun yang sah atas tanahnya, sesuai dengan bukti pusaka Kesultanan yang masih tersimpan dan dijaga hingga kini,”
— Sultan Sepuh Cirebon, Ketua Umum DAN-RI sekaligus Dewan Pembina Setya Kita Pancasila.
Dalam wawancara langsung usai memberikan keterangan di Polresta Cirebon, Sultan Sepuh Jaenudin II Arianatareja Maulana Syarif Pangeran Heru Rusyamsi Arianatareja, S.Psi., M.H., juga menyampaikan ucapan selamat kepada Kapolresta Cirebon, AKBP Sumarni, yang tengah berulang tahun.
“Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Kapolresta Cirebon, Ibu Sumarni. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan Allah selalu melindungi serta menjaganya. Semoga Ibu amanah memimpin di Cirebon dan mampu menegakkan kebenaran. Benar katakan benar, salah katakan salah. Jangan ada pembenaran dari kesalahan. Sekali lagi, selamat milad, wish all the best. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun,”
— ujar Sultan Sepuh.
Beliau juga menegaskan pesan moral yang mendalam:
“Benar katakan benar, salah katakan salah. Jangan ada pembenaran di atas kesalahan. Kita berdiri tegak di jalan keadilan. Kebenaran akan datang meski tertunda lama.”
Sultan Sepuh kemudian menyoroti adanya laporan mengenai oknum kepala desa yang justru memidanakan masyarakatnya sendiri terkait sengketa tanah adat.
“Ini aneh. Dalam sejarah, kepala desa seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan mempidanakan mereka. Tanah yang dia akui sebagai milik desa sebenarnya adalah tanah ulayat Kesultanan. Kami punya bukti melalui Peta Rincik tahun 1811 dan 1857 serta SK Keresidenan Cirebon tahun 1937. Semua itu jelas menyatakan tanah tersebut milik Kesultanan Cirebon,” jelas beliau.
Sultan Sepuh mengingatkan seluruh kepala desa agar tidak menyalahgunakan wewenang, terutama terhadap tanah adat.
“Lahan-lahan Kesultanan tidak boleh dijual atau disewakan untuk kepentingan pribadi. Saya menginventarisasi seluruh aset untuk digunakan demi kesejahteraan rakyat melalui kerja sama program negara — seperti Swasembada dan Ketahanan Pangan,” tegasnya.
Beliau secara khusus mengingatkan Kepala Desa Kedung Bunder, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, agar segera menyadari kesalahan dan menghentikan praktik tidak sah.
Oknum kepala desa ini diketahui merupakan mantan anggota TNI. Berdasarkan informasi yang diterima, terdapat dugaan tindakan korupsi, di mana penyewaan lahan-lahan Kesultanan masuk ke rekening pribadi dan bukan ke rekening desa.
“Kalau tidak, saya akan gugat balik. Kalian sudah mensertifikatkan tanah ulayat tanpa izin Kesultanan. Ini pidana. Kami punya bukti aliran dana hasil sewa lahan ke rekening pribadi, bukan rekening desa. Hati-hati, jangan zalim di tanah Kanjeng Sunan, tanah Cirebon,” tegas Sultan Sepuh.
Sultan Sepuh juga meminta pihak KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian agar turun tangan memeriksa manajemen Desa Kedung Bunder.
Menutup pernyataannya, Sultan Sepuh menyampaikan harapan kepada jajaran Polresta Cirebon agar tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kebenaran.
“Saya berharap Polresta Cirebon bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, menegakkan keadilan, melindungi yang benar, dan menindak yang salah. Tanah-tanah Kesultanan Cirebon harus diselamatkan demi kepentingan masyarakat. Semoga Polresta Cirebon bisa menjadi benteng keadilan bagi semua,” ujar Sultan Sepuh.
Dukungan Humas Setya Kita Pancasila
Humas SKP Sandy Tumiwa, S.H. menilai langkah Sultan Sepuh merupakan bukti nyata keberpihakan kepada rakyat adatnya.
“Ini bukan sekadar pembelaan hukum, tetapi pembelaan atas nilai-nilai sejarah dan adat yang menjadi dasar keberadaan masyarakat Kesultanan Cirebon,” tegas Sandy.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik, karena menyangkut hak adat dan sejarah panjang tanah Kesultanan Cirebon yang memiliki nilai historis tinggi bagi masyarakat Jawa Barat.
HUMAS DEWAN ADAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (DAN-RI)
HUMAS SETYA KITA PANCASILA (SKP)
Sumber berita: Sandy Tumiwa, S.H. — Humas DAN-RI / SKP
Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN Dibawah ini:DAFTAR WARTAWAN>>>
Tentang Kami
Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita yang cepat dan akurat kepada masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial, hukum, budaya, pemerintahan, dan berbagai isu strategis lainnya.Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik sesuai pedoman Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.
Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita-berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks. Kami percaya bahwa informasi yang sehat adalah pilar utama demokrasi dan kemajuan bangsa.
Tim redaksi kami terdiri dari wartawan-wartawan berpengalaman yang mengedepankan prinsip keberimbangan, cek fakta, dan validasi sumber dalam setiap pemberitaan. Kami juga membuka ruang partisipasi publik melalui opini dan laporan warga yang dikurasi secara profesional.
Mediapatriot.co.id juga menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan komunitas untuk mendorong literasi digital serta pemberdayaan masyarakat melalui media.
Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.
<<<<Ada Lowongan Kepala Biro Media Online Nasional di Pencarian Google Hari Ini>>>
MEDIAPATRIOT.CO.ID adalah media online nasional terlengkap & terpercaya yang selalu menyajikan berita aktual seputar politik, hukum, ekonomi, budaya, hingga gaya hidup. Temukan informasi terbaru hanya di portal berita kami.
📲 Simak Berita Terpercaya Langsung di Ponselmu!
Ikuti MediaPatriot.CO.ID lewat WhatsApp Channel resmi kami:
👉 Klik di sini untuk bergabung
<<<<Ada Lowongan Kepala Biro Media Online Nasional di Pencarian Google Hari Ini>>>
