Labuhanbatu Selatan β mediapatriot.co.id
Masyarakat Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhanbatu Selatan, meminta kepada Camat Kampung Rakyat agar meninjau ulang data penerimaan Bantuan Sosial (Bansos) di desa setempat. Permintaan ini muncul setelah kuat dugaan bahwa suami dari salah satu Kaur Desa menerima Bansos dari pemerintah pusat, padahal masih banyak warga lain yang lebih layak menerima bantuan tersebut.

Informasi mengenai hal ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan prinsip keadilan dalam distribusi bantuan sosial. Data yang beredar menyebut nama suami dari operator desa sebagai penerima Bansos, memicu pertanyaan tentang akurasi dan integritas penyaluran bantuan. Masyarakat berharap agar penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan sesuai kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.
Ketika dikonfirmasi pada 5 November 2025, Sekretaris Desa Tanjung Mulia, SS, menyatakan bahwa pihaknya belum mengetahui informasi tersebut secara lengkap. Ia menegaskan bahwa akan melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran data dan melakukan perbaikan jika memang ditemukan ketidaksesuaian.
Sementara itu, Camat Kampung Rakyat, Ali Hamsar, menegaskan bahwa setiap Bansos harus disalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. βYang berhak mendapatkan bantuan tersebut harus sesuai dengan keadaan ekonomi atau kriteria yang berlaku sesuai Undang-Undang,β jelasnya. Ia menambahkan bahwa pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan desa untuk melakukan perbaikan jika informasi tentang penerimaan Bansos oleh suami Kaur benar adanya.
Peraturan Menteri Sosial dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengatur hak dan kewajiban perangkat desa serta larangan-larangan bagi mereka. Salah satu prinsip utama adalah tidak menggunakan jabatan atau kedudukan untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam proses penerimaan bantuan sosial.
Kasus dugaan penerimaan Bansos oleh keluarga perangkat desa ini menjadi sorotan karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme distribusi bantuan pemerintah. Bansos seharusnya menjadi hak warga yang membutuhkan, dan distribusi yang tidak tepat sasaran berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kekecewaan publik.
Pihak berwenang diharapkan menindaklanjuti kasus ini secara serius. Camat Kampung Rakyat telah menyatakan komitmennya untuk memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan sesuai aturan, dan warga yang memang berhak menerima bantuan tidak dirugikan. Proses pengecekan dan perbaikan ini melibatkan koordinasi antara desa dan kecamatan untuk memastikan keakuratan data penerima.
Masyarakat Desa Tanjung Mulia menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran Bansos. Publik berharap agar data penerima dibuka secara jelas dan mekanisme seleksi dilakukan dengan benar agar tidak ada lagi kejadian penerimaan bantuan oleh pihak yang tidak berhak.
Ketika distribusi Bansos dilakukan dengan tepat, hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Pihak berwenang diharapkan memastikan mekanisme distribusi berjalan adil dan sesuai ketentuan hukum, sehingga warga yang membutuhkan mendapatkan haknya secara layak.
Permintaan masyarakat ini juga menjadi pengingat bagi semua perangkat desa bahwa integritas dan akuntabilitas sangat penting dalam menjalankan tugas. Penerimaan bantuan sosial seharusnya murni untuk kesejahteraan warga yang membutuhkan, tanpa campur tangan kepentingan pribadi atau keluarga perangkat desa.
Kasus ini akan menjadi perhatian publik hingga proses verifikasi selesai. Camat dan aparat desa diharapkan berkoordinasi dengan baik untuk meninjau ulang penerimaan Bansos, memastikan data penerima sesuai, dan memperbaiki ketidaksesuaian jika ditemukan.
Transparansi dan kepatuhan terhadap UU Desa menjadi kunci agar masyarakat percaya bahwa bantuan sosial disalurkan dengan adil. Peninjauan ulang ini juga diharapkan menjadi contoh bagi desa-desa lain agar proses distribusi Bansos berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan keraguan di masyarakat.
Dengan peninjauan ulang yang cepat dan transparan, diharapkan semua pihak dapat belajar dari kasus ini. Warga Desa Tanjung Mulia tetap mendapatkan haknya, dan perangkat desa tetap menjalankan tugasnya dengan integritas serta akuntabilitas penuh.
Tim Peliput dari mediapatriot.co.id terus memantau perkembangan kasus ini dan berharap proses peninjauan ulang Bansos oleh Camat Kampung Rakyat segera menghasilkan keputusan yang adil dan jelas bagi seluruh warga Desa Tanjung Mulia.
Proses ini juga menekankan pentingnya masyarakat aktif melaporkan dugaan ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial kepada aparat berwenang. Dengan keterlibatan masyarakat, distribusi Bansos dapat lebih akurat dan tepat sasaran.
Pemerintah desa dan kecamatan diminta memastikan setiap warga yang benar-benar layak menerima Bansos tidak dirugikan. Ketelitian dalam verifikasi data menjadi hal utama, agar prinsip keadilan sosial tetap dijaga.
Langkah proaktif Camat Kampung Rakyat untuk meninjau ulang penerimaan Bansos ini diharapkan dapat menjadi model transparansi bagi desa-desa lain di Labuhanbatu Selatan. Kepedulian aparat terhadap keadilan distribusi bantuan sosial akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Masyarakat Desa Tanjung Mulia berharap bahwa hasil peninjauan ulang akan diumumkan secara terbuka agar semua pihak mengetahui keputusan dan langkah perbaikan yang dilakukan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme distribusi Bansos dapat dipulihkan dan diperkuat.
Hingga saat ini, pihak Sekretaris Desa dan Camat Kampung Rakyat masih terus melakukan koordinasi untuk memverifikasi kebenaran data penerimaan Bansos. Proses ini diharapkan selesai secepatnya agar warga yang berhak menerima bantuan sosial mendapatkan haknya tanpa adanya kekeliruan administrasi.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran Bansos di seluruh desa di Indonesia. Aparat desa dan kecamatan diharapkan mengambil langkah proaktif untuk memastikan bantuan sosial sampai kepada penerima yang tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat Desa Tanjung Mulia tetap berharap agar proses ini berjalan adil dan transparan. Semua pihak menekankan bahwa Bansos harus benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan, dan tidak ada pihak yang memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi.
(Tim)












Komentar