Kota Bekasi — Pemerintah Kota Bekasi menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2025 di Balai Patriot, Selasa (18/11). Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bekasi Harris Bobihoe tersebut dihadiri oleh anggota DPR RI Komisi XI H. Muhammad Kholid, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Ikhwan Mulyawan, perwakilan Forkopimda, serta seluruh camat dan lurah se-Kota Bekasi.



Workshop bertujuan memperkuat kapasitas aparatur kelurahan dalam mengelola anggaran pembangunan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Dalam sambutannya, Harris menegaskan bahwa kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan publik sehingga tata kelola yang baik di tingkat kelurahan menjadi kunci keberhasilan program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat.
“Kota Bekasi menghadapi dinamika urbanisasi yang sangat pesat. Situasi ini menuntut aparatur kelurahan untuk semakin tanggap, transparan, dan inovatif dalam mengelola pembangunan. Kelurahan adalah ujung tombak pelayanan publik,” ujar Harris. Ia menekankan pentingnya disiplin anggaran, perencanaan yang matang, pelaporan tepat waktu, dan koordinasi lintas perangkat daerah.
Materi dalam workshop mencakup evaluasi pelaporan keuangan kelurahan, mekanisme perencanaan partisipatif, penerapan prinsip good governance, serta langkah-langkah pencegahan temuan audit. Selain itu, ada pembahasan teknis tentang penyusunan laporan realisasi anggaran, pengarsipan dokumen, dan mekanisme audit internal yang bertujuan menekan risiko kesalahan administrasi dan penyimpangan penggunaan dana. Para peserta mendapatkan pemaparan teknis dari narasumber yang berkompeten serta simulasi pencatatan dan pelaporan yang benar sesuai regulasi.
H. Muhammad Kholid yang hadir menyampaikan dukungan legislatif terhadap upaya peningkatan kapasitas aparatur kelurahan. Menurutnya, optimalisasi pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan akan mempercepat penyaluran manfaat pembangunan kepada warga dan mengurangi bottleneck birokrasi. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Ikhwan Mulyawan menambahkan bahwa penguatan pengawasan dan penerapan sistem akuntabilitas di tingkat kelurahan akan membantu menurunkan potensi temuan audit sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Dalam diskusi panel, beberapa camat dan lurah memaparkan kendala lapangan seperti keterbatasan sumber daya manusia di kelurahan, kendala administrasi, serta kebutuhan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Para peserta meminta adanya program lanjutan berupa pendampingan teknis dan pelatihan berkala agar praktek pengelolaan keuangan sesuai pedoman dan regulasi yang berlaku.
Workshop ini juga dimanfaatkan sebagai forum evaluasi capaian penggunaan dana kelurahan selama tahun berjalan. Beberapa contoh praktik baik (best practice) diangkat untuk dibagikan, termasuk model partisipasi warga dalam penyusunan Rencana Kerja Kelurahan, integrasi data untuk perencanaan yang berbasis kebutuhan, serta pengaturan mekanisme kontrol internal sehingga anggaran yang disalurkan betul-betul digunakan sesuai prioritas pembangunan.
Peserta workshop diberikan panduan praktis terkait pembuatan dokumen pertanggungjawaban, pengelolaan aset kelurahan, serta pencegahan potensi kecurangan administrasi. Fasilitator menekankan peran camat sebagai pengawal program dan pendamping lurah dalam memastikan bahwa setiap kegiatan direncanakan dengan matang, dilaksanakan sesuai ketentuan, serta dilaporkan secara akurat dan transparan.
Pemerintah Kota Bekasi berharap hasil workshop dapat langsung diimplementasikan di tingkat kelurahan sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan menjadi lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesinambungan pembinaan, monitoring, dan evaluasi diharapkan memperkuat kapabilitas aparatur kelurahan menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis Pemkot Bekasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan, sekaligus mempertegas komitmen daerah dalam membangun kota yang nyaman dan sejahtera bagi seluruh warga.
(Bon/ Dokpim)





















Komentar