Bandung – Puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 Tingkat Provinsi Jawa Barat digelar di Sasana Budaya Ganesa ITB, Bandung, Selasa (18/11/2025). PKK Kota Bekasi bersama para kader PKK tingkat kelurahan menghadiri acara penghargaan tertinggi “Adhi Bhakti Utama” dalam peringatan tersebut, yang mengangkat tema “Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas”.
Acara ini dihadiri lebih dari 3.500 kader PKK se-Jawa Barat, termasuk para bupati, wali kota, dan jajaran pengurus TP PKK dari berbagai daerah. Hadir pula Plh. Wali Kota Bekasi Dr. Harris Bobihoe, Wakil Ketua TP PKK Kota Bekasi Wuri Handayani, serta 56 Ketua Kader PKK tingkat kelurahan di Kota Bekasi.
Selain penghargaan, puncak HKG PKK ke-53 juga dirangkaikan dengan pelantikan sejumlah tokoh perempuan penting di Jawa Barat, seperti Ketua Sekolah Perempuan, Ketua Forikan, Bunda FAD, Bunda PAUD, Bunda Genre, dan Bunda Literasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat peran perempuan dan kader PKK dalam pembangunan masyarakat.
Wuri Handayani menekankan bahwa antusiasme para kader PKK yang hadir menunjukkan soliditas dan semangat kebersamaan yang tinggi. “Kegiatan HKG hari ini menunjukkan betapa aktifnya para kader PKK di seluruh Jawa Barat. Kami dari PKK Kota Bekasi semakin terpacu untuk menghadirkan program yang berdampak bagi keluarga dan masyarakat,” ujar Wuri.
Sementara itu, Ketua TP PKK Jawa Barat, Siska, menekankan bahwa peringatan HKG PKK merupakan momentum refleksi diri, peningkatan semangat, dan penguatan komitmen dalam menjalankan program pokok PKK. Ia menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia, penguatan sains dan teknologi, kesetaraan gender, serta peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam pembangunan.
“Kita harus memperlihatkan leadership dengan berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dan membuat kegiatan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. Penguatan digitalisasi juga penting untuk mempermudah kerja PKK di berbagai tingkatan,” ujarnya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan peran strategis PKK dan aparatur desa dalam menangani persoalan kesehatan masyarakat, khususnya stunting. Meski angka kasus menunjukkan penurunan, desa tetap memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan kesehatan warga, termasuk stunting, lepra, dan tuberkulosis.
“Tugas desa adalah menyelesaikan problem kesehatan warga. Kita akan menghitung biaya penanganan setahun penuh—stunting berapa, lepra berapa, TBC berapa—dan semuanya akan dibiayai sampai tuntas. Para kader PKK akan menjadi pemandu pelaksanaannya,” tegas Dedi.
Ia menambahkan bahwa keberadaan PKK memiliki esensi penting dalam membebaskan masyarakat dari problem sosial dan kesehatan, sehingga PKK harus terus hadir sebagai penggerak perubahan dan solusi nyata bagi masyarakat.
Acara HKG PKK ke-53 Jawa Barat tahun ini berlangsung meriah, menampilkan berbagai kegiatan yang memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, kader PKK, dan masyarakat, sebagai bagian dari komitmen bersama membangun kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Jawa Barat.
(Fieq/Dokpim)

















Komentar