Disusun Oleh : ROHAIDIA
Dosen Pengampu : Mulyadi, S.S., M.Si
Mata Kuliah : Logika Pemikiran Kritis
Universitas : Universitas Airlangga
Program Studi : Gizi
Tahun : 2025
Mahasiswa Universitas Airlangga Program Studi Gizi MBG lagi dan lagi menjadi perbincangan yang sangat menarik bagi publik saat ini. Program kerja yang diadakan oleh bapak Prabowo Subrianto ini mengalami banyak hal kontroversi. Warganet dikejutkan dengan adanya slogan “farmasi ngurusin MBG”. Sontak hal tersebut menjadi berita hangat bagi warga Indonesia terkhususnya ahli gizi. Banyak ahli gizi merasa profesinya “diserobot” dan tidak dihargai.
Salah satu nama yang mencuat adalah mahasiswa farmasi berinisial NS, yang bekerja sebagai ahli gizi di SPPG Yayasan Rajib Putra Barokah, Kecamatan, Kabupaten Bandung. NS mengaku dirinya diterima dalam tim pelaksana MBG setelah mengikuti proses seleksi internal. Namun, informasi ini justru makin memperkuat dugaan publik bahwa terjadi ketidaktepatan penempatan tenaga kerja dalam program tersebut.
Kontroversi itu segera membesar. Banyak yang mempertanyakan: Apakah lulusan farmasi memang kompeten untuk menjalankan peran yang seharusnya menjadi ranah ahli gizi? Atau justru pemerintah kurang memperhatikan kebutuhan profesi dalam pelaksanaan MBG?
Di tengah riuh perdebatan ini, saya berpendapat sebagai mahasiswa gizi. Mereka menilai bahwa MBG bukan program sembarangan. Menyiapkan makanan bergizi bagi jutaan anak Indonesia bukan hanya soal membagikan nasi kotak. Program ini adalah intervensi gizi berskala nasional yang harus didasarkan pada ilmu, riset, dan kompetensi profesional.
Salah satu tokoh yang suaranya banyak dikutip adalah Prof. Hardinsyah, Guru Besar Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus mantan Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI). Dalam sebuah forum nasional, beliau menegaskan:
“Kebijakan pangan dan gizi itu bukan sekadar bagi-bagi makanan. Ada ilmu yang harus dijalankan oleh orang yang menguasainya.”
Kutipan itu menjadi tamparan telak. Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program bagi-bagi makanan ala acara bakti sosial. Ada perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi, analisis mutu bahan pangan, standar keamanan makanan, penyusunan menu seimbang, hingga penilaian status gizi sasaran. Semua itu merupakan kompetensi inti ahli gizi, bukan profesi lain.
Karena itulah, banyak ahli gizi merasa marah sekaligus kecewa. Mereka menempuh pendidikan selama bertahun-tahun, mulai dari biokimia nutrisi, dietetik, food service management, pangan fungsional, hingga intervensi gizi masyarakat, untuk memastikan mereka mampu mengelola program kesehatan berbasis pangan dan gizi. Ketika posisi tersebut kemudian ditempati oleh orang dari bidang lain, tentu kontroversi tersebut tidak terhindarkan.
Namun, sebagian masyarakat justru menilai bahwa kolaborasi antar profesi sebetulnya memungkinkan. Mereka berpendapat bahwa lulusan farmasi pun memahami aspek keamanan pangan, sanitasi, dan kesehatan. Kolaborasi lintas disiplin dianggap bisa memperkaya implementasi MBG.
Masalahnya bukan pada kolaborasi, tetapi pada penyalahgunaan peran. Farmasi tetap punya ruang strategis seperti manajemen obat, suplemen, monitoring keamanan produk, hingga sanitasi. Tetapi ketika posisi gizi diambil alih, integritas profesi jadi dipertaruhkan. Di sinilah kekecewaan ahli gizi berakar.
Program sebesar MBG bukan hanya soal “bekerja sama”, tetapi juga menempatkan orang sesuai kompetensinya. Jika ahli gizi tidak diberi ruang memadai, maka program yang seharusnya berdampak besar bisa berubah menjadi tidak efektif, bahkan berpotensi salah sasaran.
Sebagian ahli gizi juga menilai bahwa fenomena NS hanyalah puncak gunung es. Mereka sudah lama mengamati bahwa profesinya sering dianggap “bisa diisi siapa saja”, padahal kenyataannya penuh tanggung jawab ilmiah. Mulai dari perencanaan menu anak TK hingga penanganan pasien gizi buruk di rumah sakit. Semua itu membutuhkan tenaga yang terlatih.
Pada akhirnya, MBG adalah program yang punya potensi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tapi, keberhasilan program tidak ditentukan oleh dana semata, melainkan oleh orang-orang yang mengelolanya. Ketika profesi ditempatkan sesuai kompetensinya, ketika ahli gizi memimpin dalam urusan gizi, ketika farmasi berperan pada ranahnya, maka kolaborasi itu baru akan menjadi kekuatan.
Dunia kesehatan adalah dunia yang menuntut akurasi, integritas, dan tanggung jawab. Jika semua profesi dapat saling menghormati batas keilmuan, mendukung satu sama lain, dan bekerja sesuai standar etika, maka MBG bisa menjadi program luar biasa yang benar-benar membawa perubahan.
Untuk saat ini, masyarakat masih menunggu jawaban: Akankah pemerintah menata kembali struktur tenaga MBG agar sesuai dengan kompetensi profesi? Atau kontroversi “farmasi ngurusin MBG” akan terus menjadi bahan perdebatan?
Yang jelas, satu hal yang pasti bahwa kesehatan dan gizi masyarakat bukan tempat untuk coba-coba. Ini menyangkut masa depan generasi. Serta generasi masa depan hanya bisa dibangun oleh mereka yang benar-benar ahli di bidangnya.
Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN >>>
Tentang Kami
Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita cepat dan akurat.
Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.
Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks.
Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.
