Bekasi, MediaPatriot.co.id — 2 Desember 2025. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang kian masif di berbagai sektor mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi I DPR RI, H. Oleh Saleh, S.H. Ia menekankan urgensi tata kelola AI yang terukur, aman, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Dalam pernyataannya di Bekasi, Oleh Saleh menegaskan bahwa pemanfaatan AI di Indonesia harus berorientasi pada kemajuan bangsa, bukan justru memunculkan ancaman baru terhadap keamanan dan stabilitas sosial.
“Pertanyaannya bukan hanya soal kecanggihan AI, tetapi bagaimana teknologi ini memberi manfaat nyata dan tidak menjadi sumber masalah di tengah masyarakat,” ujarnya.
Tantangan Serius di Balik Inovasi
Meski membawa peluang besar dalam pemajuan teknologi dan layanan publik, AI juga menyimpan potensi risiko yang perlu diawasi sejak dini. Oleh Saleh menyoroti sejumlah ancaman yang mulai muncul, antara lain:
* kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi,
* penyebaran hoaks berbasis AI,
* maraknya konten *deepfake* yang berpotensi mengacaukan proses demokrasi,
* serta dampak otomatisasi terhadap ketenagakerjaan dan kehidupan sosial.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan perkembangan AI berjalan tanpa kontrol.
“Pengawasan dan regulasi menjadi sangat penting. Teknologi ini harus tunduk pada etika, keamanan data, dan kepentingan publik,” tegas legislator asal Jawa Barat tersebut.
Peluang Besar untuk Layanan Publik dan Ekonomi Digital
Selain risiko, Ia juga menyoroti manfaat besar yang bisa dihasilkan AI jika dikelola dengan baik. Teknologi ini diyakini dapat:
* mempercepat transformasi layanan publik,
* meningkatkan efisiensi pemerintahan,
* memperkuat ekosistem ekonomi digital,
* serta membantu penegakan hukum berbasis teknologi.
Oleh Saleh menyebut bahwa ekosistem AI yang bertanggung jawab akan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik dan memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
Komitmen Komisi I DPR RI
Sebagai lembaga yang membidangi informasi, komunikasi, dan pertahanan, Komisi I DPR RI disebutnya akan terus mendorong kebijakan progresif dalam tata kelola digital nasional. Termasuk memastikan pengaturan penggunaan AI berjalan transparan dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan teknologi ini menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat,” tandasnya.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat—dapat terlibat dalam membangun ekosistem AI yang berkelanjutan, aman, dan beretika.
(Red Irwan)














Komentar