Rabu|03 Desember 2025|Pukul|17:10|WIB
Mediapatriot.co.id|Jakarta|Berita Terkini – Pemerintah pusat akhirnya mengambil langkah strategis menyusul eskalasi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 25 November 2025.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan bencana hidrometeorologi besar ini sebagai bencana nasional, merespons kondisi di lapangan yang kian memburuk dan ketidakmampuan sejumlah pemerintah daerah untuk mengendalikan keadaan dengan sumber daya yang tersedia.
Keputusan ini diumumkan setelah berbagai laporan masuk dari daerah terdampak mengenai kerusakan massif pada infrastruktur, pemukiman, fasilitas publik, serta lumpuhnya jalur transportasi antardaerah.
Penetapan status bencana nasional memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk mengoordinasikan operasi darurat, memperkuat distribusi bantuan, dan mengerahkan personel TNI, Polri, BNPB, Basarnas, serta kementerian terkait dalam satu komando terpadu.
Ribuan Rumah Terendam, Ratusan Desa Terisolir
Hingga Selasa (2/12/2025), ribuan rumah di Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan sejumlah kabupaten di Sumatera Barat masih terendam banjir. Di beberapa titik, ketinggian air bahkan belum menunjukkan tanda-tanda surut.
Longsor yang terjadi di wilayah perbukitan menutup akses desa ke kota, menyebabkan ratusan desa mengalami isolasi total.
Jalur transportasi utama di Aceh, termasuk lintas Medan–Banda Aceh, tidak dapat dilalui akibat luapan sungai dan amblesnya badan jalan.
Di Sumatera Barat, kerusakan parah terjadi pada jembatan penghubung antar kabupaten, membuat distribusi bantuan terkendala dan sebagian harus ditempuh melalui udara.
Kondisi ini menjadikan proses evakuasi dan pengiriman bantuan logistik tertunda berhari-hari.
Sejumlah titik pengungsian dilaporkan kekurangan pasokan makanan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya.
Situasi Kemanusiaan Memprihatinkan
Laporan dari posko-posko relawan menyebutkan warga yang bertahan di daerah terisolir mulai menghadapi kondisi kelaparan dan kelelahan.
Kesulitan mendapatkan air bersih menjadi ancaman serius di tengah risiko penyakit pascabanjir, terutama diare, infeksi kulit, hingga demam berdarah.
Para lansia, ibu hamil, dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan. Banyak di antara mereka telah berada di tempat pengungsian darurat selama hampir sepekan tanpa fasilitas sanitasi memadai.
“Bantuan ada, tetapi tidak bisa masuk karena akses semua tertutup,” ujar salah satu relawan kemanusiaan di Aceh Tamiang yang dihubungi melalui jaringan radio darurat.
Pemerintah Pusat Ambil Alih Koordinasi
Dengan penetapan status bencana nasional, pemerintah pusat kini memegang kendali penuh dalam operasi penanganan darurat.
BNPB bergerak cepat mengirimkan bantuan logistik tambahan, helikopter untuk distribusi udara, serta alat berat untuk membuka akses jalan.
Menteri Pertahanan sekaligus Presiden, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa penyelamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah.
“Kita harus memastikan setiap warga negara yang terdampak mendapatkan pertolongan secepat mungkin. Negara hadir, negara bertanggung jawab,” ujarnya dalam rapat koordinasi darurat di Jakarta.
Presiden juga memerintahkan pembentukan Command Center nasional untuk memonitor perkembangan bencana, mempercepat pengambilan keputusan, serta mengonsolidasikan laporan dari daerah terdampak secara real time.
Pemerintah Daerah Kehabisan Sumber Daya
Beberapa pemerintah kabupaten dan kota di Aceh serta Sumbar sebelumnya telah menyampaikan laporan resmi mengenai ketidaksanggupan mereka menangani bencana dengan kemampuan yang ada.
Kerusakan fasilitas publik, minimnya peralatan evakuasi, serta meluasnya jangkauan banjir membuat pemerintah daerah kewalahan.
“Kami sudah mengerahkan semua potensi, tetapi skala bencana ini di luar kapasitas kami,” ungkap seorang pejabat daerah dari Aceh Tengah, menegaskan urgensi penetapan bencana nasional.
Langkah-Langkah Pemulihan Jangka Panjang
Pemerintah menyiapkan dua fase penanganan: fase darurat dan fase pemulihan.
Pada fase darurat, fokus diarahkan pada evakuasi, bantuan pangan, layanan medis, dan pembukaan akses.
Sementara untuk fase pemulihan, pemerintah akan melakukan pendataan kerusakan rumah warga, sekolah, rumah ibadah, jalan, irigasi, serta fasilitas vital lain untuk rekonstruksi.
Selain itu, Presiden meminta kementerian terkait untuk menyusun rencana mitigasi jangka panjang agar kejadian serupa tidak kembali menimbulkan kerusakan besar.
Rehabilitasi daerah aliran sungai, pembangunan tanggul besar, serta penguatan sistem peringatan dini menjadi prioritas.
Harapan Baru bagi Warga Terdampak
Meski tantangan masih besar, penetapan status bencana nasional memberi harapan baru bagi jutaan warga Aceh dan Sumatera yang terdampak.
Hingga kini, ribuan personel gabungan tetap berupaya menjangkau desa-desa yang terisolir, sementara bantuan dari berbagai lembaga kemanusiaan terus berdatangan.
Bencana ini menjadi ujian besar bagi pemerintah dan bangsa.
Namun solidaritas masyarakat Indonesia yang terus mengalir menunjukkan bahwa dalam situasi sulit, semangat untuk saling menguatkan tetap menjadi kekuatan terbesar.
Jika Anda ingin versi yang lebih panjang, lebih teknis, atau disesuaikan untuk tone media tertentu (Serambinews, Kompas-style, atau media daerah), saya siap membantu.
(Redaksi|Mediapatriot.co.id|Ramlan)






















Komentar