Disusun Oleh:
Tania Oktavia Ramadani
Dosen Pengampu:
Ratnaningtyas Wahyu Kusuma Wardani, S.K.M.,M.KL.
Mata Kuliah:
Logika dan Pemikiran Kritis
UNIVERSITAS:
Universitas Airlangga
Tahun:
2025
PENDAHULUAN
Hujan deras yang turun berhari-hari di berbagai wilayah Sumatra kembali memicu banjir bandang. Air cokelat keruh meluap dari sungai-sungai yang tak lagi mampu menampung debit, menerjang rumah warga, ladang pertanian, fasilitas umum, hingga jalur transportasi. Dalam hitungan jam, kehidupan masyarakat berubah menjadi kepanikan. Anak-anak mengungsi, orang tua kehilangan tempat tinggal, dan sebagian warga hanya mampu menyelamatkan pakaian di badan. Bencana yang seolah rutin terjadi ini kembali menjadi berita besar, namun sayangnya cepat pula dilupakan.
Dampak banjir bandang tidak hanya dirasakan manusia. Alam Sumatra ikut terluka. Lahan pertanian tergenang lumpur, kebun-kebun rusak, dan ekosistem sungai tercemar limbah. Satwa liar kehilangan habitat bahkan terancam keselamatannya. Beberapa spesies, seperti satwa endemik yang hidup di kawasan hutan dan bantaran sungai, terpaksa keluar wilayah jelajahnya, meningkatkan risiko konflik dengan manusia. Kerugian material pun tak terelakkan: ratusan rumah rusak, hasil panen gagal, ternak hanyut, usaha kecil lumpuh, dan infrastruktur publik porak poranda. Bagi warga kelas menengah ke bawah, satu kali bencana saja cukup untuk menjatuhkan mereka kembali ke jurang kemiskinan.
Namun, ada satu pemandangan yang terasa ganjil dalam setiap peristiwa banjir bandang di Sumatra, yaitu banyaknya batang kayu dan potongan balok besar yang ikut terseret arus. Tumpukan kayu menghalangi jembatan, menumpuk di pemukiman, dan menutup saluran air. Pemandangan ini tak bisa dianggap sekadar kebetulan. Dari mana asal kayu-kayu tersebut? Tentu bukan dari halaman rumah warga atau kebun kecil penduduk. Limbah kayu dalam jumlah besar hanya mungkin datang dari kawasan hutan yang telah ditebangi, baik secara legal maupun ilegal.
Dugaan kuat pun muncul, yaitu pembalakan liar atau illegal logging masih marak terjadi di Sumatra. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga ekosistem terus digunduli. Ketika pepohonan hilang, tanah kehilangan kemampuan menyerap air hujan. Aliran permukaan meningkat drastis membawa lumpur, pasir, dan sisa-sisa tebangan kayu langsung menuju sungai dan permukiman. Banjir bandang pun menjadi keniscayaan ekologis.
Pertanyaan berikutnya adalah mengapa hutan-hutan Sumatra bisa digunduli sedemikian rupa? Atas izin siapa penebangan itu terjadi? Di titik inilah persoalan alam berubah menjadi persoalan politik. Sebab, hutan tidak hanya berada di dalam ekosistem, tetapi juga di dalam peta kekuasaan. Pengelolaan kawasan hutan berada di bawah wewenang negara dan pemerintah daerah. Izin konsesi hutan tanaman industri, pertambangan, perkebunan sawit, hingga eksploitasi kayu sering kali diberikan tanpa kajian lingkungan yang transparan dan berkelanjutan. Kepentingan ekonomi jangka pendek mengalahkan keselamatan ekologis jangka panjang.
Tak jarang muncul dugaan kolusi antara pemodal dan aparat. Penebangan ilegal dibiarkan, bahkan dilindungi. Pengawasan lemah, hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Di sisi lain, masyarakat adat dan petani lokal yang selama ratusan tahun menjaga hutan justru kerap dikriminalisasi atas nama “pelanggaran kawasan”. Relasi kuasa menjadi sangat timpang: mereka yang memiliki modal dan akses kekuasaan bebas merusak hutan, sementara rakyat kecil hanya menanggung akibatnya.
Bencana banjir bandang akhirnya menjadi gambaran nyata kegagalan tata kelola lingkungan dan politik. Ia bukan hanya soal cuaca ekstrem atau hujan berkepanjangan, tetapi produk dari kebijakan yang tidak berpihak pada kelestarian alam dan keselamatan warga. Ketika izin diteken tanpa kontrol, hutan dirampas tanpa rehabilitasi, dan penegakan hukum tebang pilih, maka air akan menemukan jalannya sendiri: menghancurkan rumah-rumah rakyat sebagai pesan balik dari alam.
Karena itu, membicarakan bencana Sumatra tidak cukup hanya dengan menyebutnya sebagai “musibah alam”. Bencana ini adalah krisis ekologis yang memiliki akar politik. Menyelesaikannya membutuhkan lebih dari sekadar bantuan logistik dan evakuasi darurat. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap izin konsesi, penegakan hukum atas praktik illegal logging, perlindungan hak masyarakat adat, serta komitmen politik untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai benteng kehidupan.
PENUTUP
Secara keseluruhan, bencana banjir bandang di Sumatra adalah cermin dari krisis ekologis yang terjadi akibat kombinasi faktor alam dan kebijakan politik yang lemah. Penanggulangan tidak cukup hanya dengan evakuasi darurat, tetapi membutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan konservasi hutan, pengawasan izin konsesi, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat lokal. Kesadaran publik dan komitmen politik menjadi kunci untuk mencegah bencana serupa di masa depan.
Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN >>>
Tentang Kami
Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita cepat dan akurat.
Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.
Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks.
Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.
