mediapatriot.co.id | Lampung Timur | Berita Terkini | –
Masyarakat dan tokoh adat di sekitar Taman Nasional Way Kambas (TNWK) menyampaikan penolakan terhadap rencana perubahan zona hutan inti yang dinilai berpotensi merusak ekosistem dan kehidupan satwa. Rencana perubahan ini mencakup rehabilitasi hutan gundul dan pengembangan sebagai objek wisata internasional.
Berdasarkan keterangan dari pihak pengelola rencana perubahan zona inti, perubahan tersebut bertujuan untuk melakukan rehabilitasi terhadap hutan yang mengalami kerusakan dan sekaligus dijadikan area wisata. Namun, lokasi titik perubahan zona inti belum ditentukan secara pasti. Informasi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat adat yang memandang TNWK bukan sekadar kawasan konservasi, melainkan ruang hidup yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan hubungan spiritual antara manusia dan alam.
Penolakan masyarakat dan tokoh adat muncul karena perubahan zona inti berpotensi membuka ruang bagi aktivitas yang dapat mengganggu keseimbangan ekologis. Beberapa dampak yang dikhawatirkan antara lain alih fungsi lahan, tergesernya batas ekologis, serta potensi kerusakan habitat satwa langka seperti gajah Sumatra dan harimau Sumatra. Kondisi ini dianggap dapat memicu konflik antara manusia dan satwa serta menurunkan kualitas ekosistem yang selama ini menjadi penyangga kehidupan masyarakat sekitar.
Tokoh adat dari Kampung Labuhan Ratu dan Kampung Raja Basa Lama menyampaikan bahwa TNWK selama ini menjadi benteng terakhir bagi sejumlah satwa langka dan memiliki nilai kultural yang tinggi. Setiap perubahan, termasuk sekecil apapun, diyakini dapat mengganggu harmoni antara manusia dan alam serta merusak fungsi konservasi kawasan. Masyarakat menekankan bahwa kebijakan terkait perubahan zona harus mempertimbangkan prinsip keberlanjutan, nilai budaya, serta kepentingan ekologis, bukan semata-mata kepentingan pengembangan wisata.
Taufan Jaya Negara, tokoh adat sekaligus sekretaris LSM GMBi Distrik Lampung Timur, menegaskan sikapnya terkait rencana perubahan zona inti hutan TNWK. Menurutnya, rencana tersebut akan menimbulkan kerusakan ekosistem yang luas di hutan inti yang saat ini masih alami dan terjaga keasliannya. Ia menekankan pentingnya mempertahankan kondisi hutan yang masih murni dan mengingatkan bahwa perubahan zona untuk kepentingan pariwisata internasional dapat mengancam keberlanjutan kawasan konservasi.
Selain itu, masyarakat menyoroti pentingnya proses pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif. Para tokoh adat meminta agar pemerintah dan pihak berwenang melakukan kajian mendalam terkait dampak ekologis dan sosial sebelum merubah zona inti. Mereka juga menekankan bahwa perlindungan terhadap habitat satwa langka harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diterapkan di TNWK.
TNWK dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan menjadi rumah bagi sejumlah satwa yang dilindungi. Kawasan ini memiliki nilai ekologis, sosial, dan budaya yang penting bagi masyarakat sekitar. Setiap perubahan yang tidak direncanakan secara matang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem, termasuk erosi tanah, perubahan aliran air, serta terganggunya siklus hidup flora dan fauna.
Masyarakat menekankan bahwa perubahan zona harus mengikuti standar konservasi yang ketat, termasuk pemetaan ekosistem, pemantauan populasi satwa, serta mitigasi risiko terhadap dampak sosial dan budaya. Penataan zona hutan yang bertanggung jawab dapat membantu menjaga keseimbangan ekologis sekaligus memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar, termasuk potensi ekonomi yang berkelanjutan melalui wisata alam yang ramah lingkungan.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menjembatani aspirasi masyarakat dan kebutuhan konservasi dengan rencana pengembangan. Pendekatan yang mempertimbangkan masukan tokoh adat dan komunitas lokal diyakini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, melindungi ekosistem, serta menghormati nilai budaya masyarakat setempat.
(Tim Red)













Komentar