Rabu | 24 Desember 2025 | Pukul | 21:40 | WIB
Mediapatriot.co.id | Jakarta | Indonesia | Berita Terkini – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan laporan capaian hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta capaian strategis penyelamatan keuangan negara tahun 2025, dalam sebuah acara resmi yang digelar di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Agenda tersebut menandai salah satu tonggak penting dalam sejarah penegakan hukum sumber daya alam di Indonesia, sekaligus menjadi bukti konkret komitmen negara dalam menertibkan penguasaan kawasan hutan secara ilegal dan memulihkan kerugian keuangan negara akibat pelanggaran oleh korporasi.
Dalam laporan yang disampaikan kepada Presiden, terdapat dua capaian utama yang menjadi sorotan nasional.
Pertama, penguasaan kembali kawasan hutan negara dengan total luasan mencapai 4.081.560,58 hektare. Dari jumlah tersebut, Satgas PKH secara resmi menyerahkan kawasan hutan tahap V seluas 893.002,383 hektare, yang sebelumnya dikuasai secara tidak sah oleh sejumlah korporasi.
Kedua, penyerahan uang negara hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif dengan nilai fantastis mencapai Rp6.625.294.190.469,74. Dana tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian negara akibat pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin dan pelanggaran regulasi kehutanan.
Presiden Prabowo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada seluruh jajaran Satgas PKH serta institusi penegak hukum yang terlibat.
Ia menegaskan bahwa capaian ini bukanlah pekerjaan mudah, melainkan hasil dari proses panjang yang penuh tantangan, tekanan, dan resistensi.
“Saya berterima kasih atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia.
Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yang sulit.
Harus verifikasi, mengecek, empat juta hektare itu bukan angka kecil. Luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, serta upaya-upaya mereka untuk menghambat verifikasi, penyelidikan, dan investigasi, termasuk bentuk-bentuk perlawanan yang kita pahami,” ujar Presiden.
Presiden menekankan bahwa pengembalian kawasan hutan bukan semata soal angka, melainkan menyangkut kedaulatan negara, keadilan ekologis, serta keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.
Ia juga menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kepentingan sempit yang merugikan rakyat dan merusak sumber daya alam.
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa langkah tegas ini menjadi pesan kuat bahwa era pembiaran terhadap pelanggaran kawasan hutan telah berakhir.
Pemerintah, kata dia, akan terus memperkuat sinergi lintas lembaga untuk memastikan penegakan hukum berjalan konsisten, adil, dan tidak pandang bulu.
Sementara itu, Kejaksaan Agung RI selaku koordinator Satgas PKH menegaskan bahwa proses penertiban akan terus berlanjut.
Verifikasi lapangan, audit hukum, serta penagihan kewajiban kepada korporasi yang melanggar akan dilakukan secara berkesinambungan demi memastikan pemulihan hak negara secara maksimal.
Capaian ini dinilai sebagai salah satu langkah paling progresif dalam sejarah pengelolaan kawasan hutan Indonesia, sekaligus memperkuat agenda reformasi tata kelola sumber daya alam yang berorientasi pada kepentingan nasional.
Dengan keberhasilan penguasaan kembali jutaan hektare kawasan hutan serta penyelamatan triliunan rupiah keuangan negara, pemerintah berharap manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik melalui perlindungan lingkungan, peningkatan kesejahteraan, maupun penguatan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
(Redaksi | Mediapatriot.co.id)