Kamis | 08 Januari 2026 | Pukul | 17:30 | WIB
Mediapatriot.co.id | Jakarta | Berita Terkini — Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan percepatan pemulihan pascabencana melalui langkah terkoordinasi lintas kementerian dan badan usaha milik negara (BUMN).
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan strategis yang digelar di Kantor Sekretariat Kabinet pada Rabu malam (7/1/2026), yang dipimpin Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan dihadiri para pemangku kebijakan sektor infrastruktur dan perumahan nasional.
Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria, serta jajaran Direktur Utama BUMN Karya, di antaranya Waskita Karya, Adhi Karya, Wijaya Karya (WIKA), Nindya Karya, Hutama Karya, Pembangunan Perumahan (PP), dan Brantas Abipraya.
Dalam forum tersebut, pemerintah secara komprehensif membahas progres penanganan pascabencana, khususnya terkait pembangunan hunian, pemulihan infrastruktur publik, serta mekanisme respons terhadap beragam kebutuhan masyarakat terdampak.
Hunian Danantara Siap Digunakan
Salah satu agenda utama adalah laporan perkembangan pembangunan rumah hunian oleh Danantara.
Pemerintah memastikan bahwa dalam kurun waktu dua pekan ke depan, hunian layak akan selesai dibangun dan siap dihuni di sejumlah wilayah terdampak, meliputi Aceh Utara, Pidie (Aceh), Tapanuli Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Agam.
Hunian tersebut dirancang tidak sekadar sebagai tempat tinggal sementara, melainkan sebagai ruang hidup yang memenuhi standar kelayakan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi negara untuk memulihkan martabat dan kualitas hidup warga, sekaligus mempercepat pemulihan sosial-ekonomi di daerah terdampak.
Pemulihan Infrastruktur Publik Secara Masif
Seiring pembangunan hunian, Kementerian Pekerjaan Umum juga melaksanakan pembersihan dan pemulihan fasilitas publik secara masif dan terukur.
Jalan, rumah sakit, sekolah, jaringan pasokan air bersih, hingga perkantoran pemerintah menjadi prioritas utama agar aktivitas masyarakat dan layanan publik dapat kembali berjalan normal.
Selain itu, Kementerian PU juga tengah membangun rumah hunian tambahan di wilayah Aceh yang ditargetkan rampung pada awal Februari mendatang.
Pembangunan ini menjadi bagian dari pendekatan paralel pemerintah, yakni memastikan hunian tersedia sembari infrastruktur dasar dipulihkan secara simultan.
Pendekatan Humanis dan Partisipatif
Pemerintah menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak dilakukan dengan pendekatan seragam. Setelah satu bulan pascabencana, koordinasi intensif terus dilakukan dengan para bupati dan wali kota setempat untuk mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang beragam.
Sebagian warga memilih menempati hunian yang disiapkan pemerintah, sebagian lainnya ingin memperbaiki rumah secara mandiri, sementara ada pula yang memilih pindah ke daerah lain mengikuti anggota keluarga.
Pemerintah, melalui pemerintah daerah, berupaya merespons seluruh opsi tersebut secara fleksibel dan manusiawi.
Dalam skema ini, pemerintah pusat bertugas mempercepat pembangunan hunian, sementara pemerintah daerah memobilisasi dan mendampingi warga dalam proses penempatan, sesuai dengan pilihan masing-masing warga terdampak.
Negara Hadir untuk Rakyat
Pertemuan ini menegaskan kembali prinsip dasar pemerintahan saat ini, yakni kehadiran negara secara nyata di tengah rakyat, khususnya dalam situasi krisis.
Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan BUMN menjadi bukti bahwa penanganan bencana bukan sekadar agenda sektoral, melainkan tanggung jawab kolektif negara.
Semangat tersebut selaras dengan arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan kerja nyata, kecepatan, dan dampak langsung bagi masyarakat.
“Setahun Bekerja, Bergerak, Berdampak” bukan sekadar slogan, melainkan refleksi dari upaya sistematis pemerintah dalam menjalankan Asta Cita demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Dengan percepatan pembangunan hunian dan pemulihan infrastruktur yang terukur, pemerintah optimistis proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, inklusif, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kapasitas negara dalam melindungi dan melayani warganya.
(Redaksi | Mediapatriot.co.id)
