Jum’at | 09 Januari 2026 | Pukul | 10:30 | WIB
Mediapatriot.co.id | Jakarta | Berita Terkini – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menuai gelombang penolakan publik.
Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas masyarakat menolak pilkada tidak langsung mendapat respons tegas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang menilai gagasan tersebut berisiko mencederai prinsip dasar demokrasi dan memicu kemarahan rakyat apabila dipaksakan.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan, penolakan publik terhadap pilkada lewat DPRD sejatinya telah dapat diprediksi sejak awal.
Menurutnya, mengalihkan hak pilih rakyat kepada lembaga perwakilan sama artinya dengan menarik kembali hak politik paling fundamental yang telah diperjuangkan melalui reformasi.
“Dugaan adanya penolakan publik itu sudah saya sampaikan bahkan sebelum survei ini dipublikasikan.
Jika pilkada melalui DPRD dipaksakan, ini berpotensi menimbulkan kemarahan rakyat,” ujar Andreas kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).
Ia menekankan bahwa hak rakyat untuk memilih dan menentukan pemimpin daerah secara langsung merupakan esensi demokrasi yang tidak dapat dikompromikan hanya dengan alasan efisiensi anggaran.
Menurut Andreas, biaya politik yang tinggi dalam penyelenggaraan pilkada tidak sebanding dengan harga demokrasi yang harus dibayar jika hak tersebut dicabut.
“PDI Perjuangan sejak awal berpandangan, terlalu mahal harga yang harus dibayar apabila kita mengambil kembali hak rakyat memilih kepala daerahnya secara langsung.
Masih banyak ruang untuk melakukan efisiensi tanpa harus mengubah sistem pemilihan,” tegasnya.
Pandangan senada disampaikan anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus.
Ia menilai, penolakan masyarakat terhadap pilkada lewat DPRD tidak hanya didorong oleh keinginan mempertahankan hak pilih langsung, tetapi juga oleh krisis kepercayaan terhadap lembaga perwakilan.
“Bottom line-nya, rakyat tidak mau hak dasar politik mereka dibajak oleh segelintir oligarki, baik di pusat maupun di daerah,” kata Deddy.
Menurutnya, publik khawatir DPRD tidak akan sepenuhnya merepresentasikan aspirasi masyarakat dalam memilih kepala daerah.
Sebaliknya, keputusan dikhawatirkan akan lebih mencerminkan kepentingan elite politik tertentu.
“Ketidakpercayaan itu muncul karena ada kekhawatiran DPRD tidak memilih berdasarkan kehendak publik, melainkan selera segelintir elite,” ujarnya.
Oleh karena itu, Deddy menegaskan bahwa solusi atas berbagai persoalan pilkada bukanlah dengan mengubah sistem pemilihan langsung, melainkan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaannya.
Ia menyebut, sejumlah kelemahan selama ini justru bersumber dari perilaku partai politik, kandidat, penyelenggara, hingga lemahnya penegakan hukum.
“Yang perlu dilakukan adalah perbaikan serius terhadap praktik pilkada langsung, bukan menghapusnya.
Banyak masalah muncul karena aktor-aktor politik, penyelenggara, pengawas, serta penegakan hukum yang belum optimal,” tuturnya.
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei nasional terkait wacana pilkada tidak langsung melalui DPRD.
Dalam survei tersebut, responden diberi pertanyaan mengenai tingkat persetujuan terhadap pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Hasilnya, sebanyak 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Sementara 28,6 persen menyatakan setuju atau cukup setuju, dan 5,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
“Dari data ini terlihat jelas bahwa lebih dari 65 persen publik menolak pilkada lewat DPRD,” ujar peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, saat pemaparan hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Menariknya, survei tersebut juga mencatat bahwa kelompok generasi muda, khususnya Gen Z, menjadi segmen yang paling keras menyuarakan penolakan.
Temuan ini menandakan kuatnya kesadaran demokrasi generasi baru terhadap pentingnya partisipasi langsung dalam menentukan kepemimpinan daerah.
Wacana pilkada lewat DPRD sendiri kembali mengemuka seiring perdebatan mengenai tingginya biaya politik dan kompleksitas penyelenggaraan pilkada langsung.
Namun, hasil survei dan respons sejumlah elite politik menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap sistem demokrasi langsung masih sangat kuat.
Dengan dinamika tersebut, perdebatan mengenai masa depan pilkada diperkirakan akan terus mengemuka.
Di tengah berbagai argumen efisiensi dan stabilitas, suara publik tampak jelas mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekadar soal biaya, melainkan tentang menjaga kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
(Redaksi | Mediapatriot.co.id)
Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN >>>
Tentang Kami
Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita cepat dan akurat.
Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.
Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks.
Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.
