Gencatan Senjata Runtuh, Aleppo di Ambang Operasi Militer Terbuka: Damaskus Siap Rebut Distrik Kurdi dengan Kekuatan Senjata

Sabtu | 10 Januari 2026 | Pukul | 14:20 | WIB

Mediapatriot.co.id | Aleppo | Suriah | Berita Manca Negara— Upaya pemerintah Suriah untuk mengakhiri kendali kelompok Kurdi di Kota Aleppo kini berada di titik kritis dan berpotensi berubah menjadi operasi militer terbuka berskala penuh.


Baca Juga: Pemimpin Umum Mediapatriot.co.id Hamdanil Asykar Tegaskan Pentingnya UKW bagi Wartawan


Hal ini menyusul penolakan tegas pasukan Kurdi terhadap tuntutan penarikan diri yang diajukan Damaskus dalam kerangka kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan hanya beberapa jam sebelumnya.

Militer Suriah pada Jumat (09/1/2026) menyatakan akan bergerak memasuki distrik terakhir yang masih berada di bawah kendali Kurdi di Aleppo, setelah tenggat waktu penarikan pasukan dinyatakan berakhir.

Pernyataan tersebut, sebagaimana dilansir Reuters, menandai kegagalan diplomasi singkat yang diharapkan dapat mencegah kembalinya konflik bersenjata di kota strategis tersebut.

Menurut pernyataan resmi militer Suriah, langkah ofensif itu diambil setelah kelompok-kelompok Kurdi di Aleppo menolak permintaan pemerintah pusat agar para pejuangnya mundur ke wilayah timur laut Suriah, kawasan yang selama ini menjadi basis utama kekuatan Kurdi.

Penolakan tersebut secara efektif menggugurkan gencatan senjata dan membuka kembali babak konfrontasi bersenjata.

Aleppo dan Garis Patahan Pascaperang

Eskalasi terbaru di Aleppo kembali menyoroti salah satu garis patahan utama Suriah pascaperang, ketika negara itu berupaya memulihkan stabilitas politik dan keamanan setelah lebih dari satu dekade konflik berkepanjangan.

Pasukan Kurdi, yang selama perang berperan signifikan dalam menguasai sejumlah wilayah, kini berhadapan langsung dengan pemerintahan Presiden Ahmed al-Sharaa yang bertekad menempatkan seluruh kekuatan bersenjata di bawah kendali negara secara terpusat.

Kementerian Pertahanan Suriah

sebelumnya mengumumkan gencatan senjata semalam yang mewajibkan pasukan Kurdi mundur dari kantong-kantong Aleppo, termasuk distrik Sheikh Maksoud dan Ashrafiyah.

Jika dijalankan, kesepakatan tersebut akan mengakhiri secara resmi kendali Kurdi atas wilayah-wilayah yang selama ini mereka pertahankan.

Namun, dalam pernyataan resmi, dewan-dewan Kurdi yang mengelola kedua distrik tersebut menolak tuntutan Damaskus.

Mereka menyebut seruan penarikan diri sebagai “seruan untuk menyerah” dan menegaskan komitmen untuk mempertahankan lingkungan mereka sendiri.

Dewan Kurdi juga menuduh pasukan pemerintah melakukan penembakan intensif ke kawasan permukiman.

Beberapa jam setelah penolakan itu disampaikan, militer Suriah menyatakan operasi militer akan dimulai guna merebut kembali Sheikh Maksoud, distrik terakhir yang masih berada di bawah kendali Kurdi.

Dua pejabat keamanan Suriah

mengonfirmasi kepada Reuters bahwa upaya gencatan senjata telah gagal total dan pendekatan militer kini menjadi opsi utama.

Tuduhan Serangan dan Perang Narasi

Kementerian Pertahanan Suriah mengklaim telah melancarkan serangan terhadap sejumlah lokasi di Sheikh Maksoud yang disebut digunakan oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pimpinan Kurdi untuk menyerang warga Aleppo.

Pada Jumat, kementerian tersebut menyatakan serangan SDF telah menewaskan tiga prajurit Suriah.

Di sisi lain, pasukan keamanan Kurdi menuduh sebagian serangan pemerintah mengenai sebuah rumah sakit dan menyebutnya sebagai kejahatan perang.

Tuduhan itu dibantah keras oleh Kementerian Pertahanan Suriah, yang menyatakan bangunan tersebut sebenarnya merupakan gudang senjata besar milik SDF.

Sebagai pendukung klaimnya, kementerian merilis rekaman udara yang diklaim menunjukkan adanya ledakan sekunder, yang menurut mereka menjadi bukti bahwa lokasi tersebut adalah depot persenjataan.

SDF sendiri merupakan kekuatan keamanan pimpinan Kurdi yang menguasai sebagian besar wilayah timur laut Suriah dan selama ini mendapat dukungan militer Amerika Serikat.

Kelompok ini menyatakan telah menarik pejuangnya dari Aleppo tahun lalu dan menyerahkan pengamanan lingkungan Kurdi kepada kepolisian lokal Asayish.

Integrasi Mandek, Mediasi Barat Bergerak

Berdasarkan kesepakatan dengan Damaskus pada Maret tahun lalu, SDF seharusnya terintegrasi ke dalam Kementerian Pertahanan Suriah sebelum akhir 2025.

Namun hingga kini, kemajuan ke arah tersebut dinilai sangat minim, memperlebar jurang ketidakpercayaan antara kedua belah pihak.

Di tengah meningkatnya ketegangan, upaya deeskalasi mulai digerakkan oleh aktor internasional.

Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan tengah bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk meredakan situasi.

Presiden Prancis Emmanuel Macron

disebut telah mendesak Presiden al-Sharaa untuk menahan diri dan menegaskan komitmen Prancis terhadap Suriah yang bersatu, inklusif, serta mampu melindungi seluruh segmen masyarakatnya.

Seorang diplomat Barat mengatakan kepada Reuters bahwa fokus mediasi saat ini adalah mencari formula yang memungkinkan pasukan Kurdi meninggalkan Aleppo dengan jaminan keamanan bagi warga Kurdi yang tetap tinggal.

Diplomat tersebut juga menyebutkan bahwa utusan Amerika Serikat, Tom Barrack, sedang dalam perjalanan menuju Damaskus.

Washington diketahui memiliki peran penting dalam mendorong integrasi SDF dengan pemerintah Suriah, seiring hubungan Damaskus–Washington yang disebut berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

Peringatan Turki dan Kecemasan Minoritas

Sementara itu, Turki memandang SDF sebagai organisasi teroris yang memiliki keterkaitan dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang.

Ankara telah memperingatkan akan melakukan aksi militer jika kelompok tersebut tidak mematuhi kesepakatan integrasi.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyatakan harapannya agar situasi di Aleppo dapat dinormalisasi melalui penarikan unsur-unsur SDF.

Meski Presiden al-Sharaa, mantan komandan al Qaeda yang berasal dari mayoritas Muslim Sunni, berulang kali berjanji melindungi kelompok minoritas, rangkaian kekerasan sepanjang tahun lalu—yang menewaskan ratusan warga Alawit dan Druze—telah memicu kecemasan luas di kalangan komunitas minoritas Suriah.

Dewan-dewan Kurdi di Aleppo menegaskan Damaskus tidak dapat dipercaya untuk menjamin keamanan mereka dan menuding serangan terhadap kawasan Kurdi bertujuan memicu gelombang pengungsian baru.

Namun dalam percakapan telepon dengan pemimpin Kurdi Irak Masoud Barzani, Presiden al-Sharaa menegaskan bahwa warga Kurdi merupakan “bagian fundamental dari struktur nasional Suriah”.

Hingga laporan ini diturunkan, baik pemerintah Suriah maupun pasukan Kurdi belum merilis data resmi mengenai jumlah korban akibat bentrokan terbaru.

Situasi di Aleppo tetap tegang, dengan bayang-bayang operasi militer terbuka yang berpotensi mengubah kembali peta keamanan Suriah pascaperang.

(Redaksi | Mediapatriot.co.id)



Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN >>>


Tentang Kami

Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita cepat dan akurat.

Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.

Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks.

Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.


>

Posting Terkait

Jangan Lewatkan