Jakarta — Di tengah dinamika kebangsaan dan tantangan global yang kian kompleks, Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) menyuarakan pesan reflektif sekaligus strategis melalui Resonansi CDCC 2026 dengan tema “Urgensi Merajut Kemajemukan untuk Kerukunan dan Kemajuan Bangsa.” Pernyataan ini menjadi seruan moral dan intelektual bagi seluruh elemen bangsa untuk merawat persatuan, memperkuat keadilan sosial, serta menjaga masa depan Indonesia yang damai dan bermartabat.
Mengawali refleksinya, CDCC menegaskan bahwa kemajemukan bangsa Indonesia adalah ketetapan dan karunia Ilahi. Keragaman agama, suku, bahasa, dan budaya bukanlah sesuatu yang dipilih, melainkan realitas yang harus diterima, dirawat, dan dikembangkan bersama. Namun, kerukunan tidak hadir secara otomatis. Ia menuntut rekayasa sosial yang sadar, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
CDCC mengingatkan bahwa meskipun persatuan nasional relatif terjaga, gejala keretakan sosial tetap nyata. Sentimen primordial berbasis SARA, perbedaan kepentingan sosial-ekonomi dan politik, serta relasi yang kurang harmonis antara rakyat dan pemerintah dapat menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa. Jika disharmoni horizontal dan vertikal bertemu, maka instabilitas nasional bukan sekadar potensi, melainkan risiko yang nyata. Oleh karena itu, CDCC mengajak penyelenggara negara, organisasi masyarakat, dan partai politik untuk melakukan muhasabah kolektif demi mencegah “retaknya perahu besar bangsa”.
Keadilan Sosial dan Tantangan Ekonomi 2026
CDCC menilai bahwa gelombang ketidakpuasan sosial dan demonstrasi yang terjadi pada Agustus hingga awal September 2025 merupakan sinyal serius atas persoalan ketidakadilan ekonomi dan sosial. Kecemasan kelas menengah, tekanan ekonomi di sektor informal, serta beban hidup masyarakat bawah menjadi faktor utama. Kebijakan publik seperti tunjangan baru bagi anggota DPR, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di sejumlah daerah, serta lemahnya penanganan kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan biaya hidup memperkuat persepsi ketidakadilan di ruang publik.
Secara makro, ekonomi Indonesia dinilai relatif stabil dengan inflasi yang terkendali. Namun, kualitas pertumbuhan ekonomi masih rendah. Penciptaan lapangan kerja formal terbatas, produktivitas tumbuh lambat, ketergantungan pada konsumsi domestik dan komoditas masih tinggi, serta lemahnya sektor manufaktur dan teknologi menjadi tantangan struktural. Dalam konteks ini, CDCC memandang Tahun 2026 sebagai fase krusial, di mana arah reformasi kebijakan ekonomi dan kualitas kepemimpinan akan sangat menentukan.
CDCC mengingatkan bahwa stabilitas politik hanya dapat dijaga melalui pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif. Ketimpangan yang dibiarkan berlarut berpotensi menggerus kohesi sosial dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menciptakan kekacauan politik. “Krisis ekonomi yang menjalar ke ranah politik hanya akan membawa kehancuran bangsa,” tegas CDCC.
Politik Nasional yang Rentan dan Harapan Kepemimpinan
Dalam perspektif politik, CDCC menilai bahwa sistem politik nasional masih bersifat rapuh (fragile) dan menyimpan potensi kejutan. Liberalisasi politik pasca-amandemen UUD 1945, sistem multipartai, serta pertautan kuasa ekonomi dan politik telah melahirkan budaya politik pragmatis, permisif, dan materialistik. Di sisi lain, dialog antara penyelenggara negara kerap bersifat eksklusif, sementara suara dan partisipasi rakyat kurang terakomodasi.
Situasi ini, menurut CDCC, menjauhkan politik dari perannya sebagai instrumen manajemen nasional untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Dalam konteks tersebut, CDCC menyatakan dukungan dan harapan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai prajurit-negarawan untuk mengambil langkah-langkah strategis, konstruktif, dan visioner demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya sebagaimana cita-cita Trisakti.
Dinamika Global dan Seruan Kemanusiaan
CDCC juga menaruh perhatian serius terhadap krisis global yang berlapis: konflik bersenjata berkepanjangan, penderitaan kemanusiaan, politik kebencian berbasis identitas, Islamofobia, serta berbagai bentuk diskriminasi. Kekerasan tidak hanya merenggut nyawa dan menghancurkan wilayah, tetapi juga merusak nurani kemanusiaan global dan menormalisasi ketidakadilan.
Menurut CDCC, dialog yang jujur, kolaborasi global yang berkeadilan, serta keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan universal merupakan satu-satunya jalan ke depan. Organisasi masyarakat sipil dituntut menjadi kekuatan moral, sementara tokoh lintas agama dan golongan harus tampil sebagai penuntun nurani publik—menolak kebencian, merawat harapan, dan membangun jembatan damai di tengah krisis dunia.
Agenda Strategis CDCC 2026
Sebagai wujud komitmen nyata, CDCC telah menyiapkan sejumlah agenda strategis pada tahun 2026, setelah sukses menyelenggarakan The Ninth World Peace Forum pada 9–11 November 2025. Agenda tersebut meliputi:
- Peringatan World Interfaith Harmony Week (WIHW) dan International Day of Human Fraternity (IDHF) pada 8 Februari 2026, bekerja sama dengan Inter Religious Council Indonesia dan difasilitasi oleh DPD RI.
- Dialog Pemuda Lintas Agama ASEAN yang akan digelar di Dili, Timor Leste, pada Mei 2026, sebagai ruang penguatan saling pengertian dan solidaritas generasi muda lintas iman di Asia Tenggara, sesuai kesepakatan dengan Presiden Timor Leste, Mr. Joseph Ramos-Horta.
- Majelis Cendekiawan Madani Malaysia–Indonesia (MCM Malindo) II, forum inisiatif Ketua CDCC Prof. Dr. Din Syamsuddin, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada Agustus 2026, guna memperkuat landasan intelektual negara madani dan kerja sama keumatan serantau.
Melalui Resonansi CDCC 2026, CDCC menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan dialog, suara nurani, dan mitra strategis bangsa dalam merajut kemajemukan, menjaga kerukunan, serta mendorong kemajuan Indonesia di tengah tantangan nasional dan global.
(Red Irwan Hasiholan)

