Halmahera Timur, mediapatriot.co.id — Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) Halmahera Timur kembali menyoroti rencana mega Projek yang diproyeksikan dibangun di ruas jalan Kecamatan Maba–Maba Selatan, tepatnya di Desa Soagimalaha Tewil dan Desa Gotowasi.
Sekretaris Jenderal Ampera Haltim, Muhibu Mandar, menegaskan bahwa rencana pembangunan tersebut harus dilihat secara serius dari sisi kondisi ekologi dan dampak sosial jangka panjang, bukan semata-mata dari kepentingan investasi jangka pendek.
Menurutnya, mega Projek bukanlah kegiatan yang hanya beroperasi satu hingga dua tahun, melainkan berpotensi berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Oleh sebab itu, sosialisasi kepada masyarakat wajib dilakukan secara tuntas dan menyeluruh, bukan sekadar formalitas antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah.
“Jangan terkesan hanya perusahaan dan pemerintah daerah yang bicara. Masyarakat harus benar-benar dilibatkan sejak awal,” tegas Muhibu.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil advokasi yang dilakukan Ampera, informasi mengenai telah ditandatanganinya dokumen kesepakatan pembangunan smelter oleh Bupati Halmahera Timur justru lebih dulu diketahui dari warga masyarakat. Hal ini, menurutnya, menunjukkan lemahnya keterbukaan informasi kepada publik.
“Kalau pemerintah daerah sudah menyepakati, maka Bupati Halmahera Timur punya tanggung jawab moral dan politik untuk mendesak pihak investor agar melakukan sosialisasi yang intensif dan transparan kepada masyarakat,” ujarnya.
Muhibu juga mengingatkan agar pemerintah daerah belajar dari pengalaman di sejumlah wilayah lain, seperti kehadiran PT IWIP, PT IMIP, serta investasi PT Harita di Pulau Obi. Menurutnya, investasi berskala besar tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan kerap memicu konflik kepentingan sosial.
Selain itu, Ampera menekankan bahwa setiap pertemuan antara pemerintah dan pihak investor harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Ia menyinggung kejadian pada tahun 2025 di Tanjung Buli yang melibatkan PT Antam dan NKA, di mana pertemuan dilakukan tanpa keterlibatan masyarakat secara luas.
“Kami tegaskan, kejadian seperti itu jangan sampai terulang. Dampak sosial, ekonomi, dan ekologi ke depan bukan dirasakan pejabat, tapi masyarakat di sekitar lokasi investasi,” katanya.
Lebih lanjut, Muhibu menyatakan kekhawatirannya terhadap potensi kerusakan ekologi yang cukup besar, terutama jika lokasi mega Projek berada di sekitar gapura tapal batas ruas jalan Maba–Gotowasi. Oleh karena itu, seluruh dokumen pendukung wajib disiapkan secara matang, termasuk studi kelayakan (Feasibility Study/FS) dan dokumen analisis dampak lingkungan.
Ia juga menyoroti fakta bahwa banyak warga di sekitar areal rencana proyek telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Dengan demikian, pihak investor wajib menghormati hak-hak masyarakat, minimal dengan melakukan sosialisasi terbuka terkait pembebasan lahan.
“Jangan main terobos dan menabrak lahan masyarakat. Praktik seperti ini sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di Halmahera Timur. Saat konflik muncul, masyarakat selalu disalahkan dan pemerintah seolah lepas tangan dengan alasan bukan kewenangannya,” tegas Muhibu.
Ampera berharap kehadiran mega Projek benar-benar membawa dampak positif bagi masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya menguntungkan segelintir oknum pejabat atau kelompok yang merasa memonopoli keuntungan investasi.
“Belajar dari pengalaman, ketika investasi sudah berjalan, masyarakat hampir selalu menjadi korban kepentingan,” pungkasnya.
