Oleh :
Muhamad Sultan Al Rajan, M.Pd
Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Agama Islam
Universitas Pendidikan Indonesia
“Peradaban manusia tidak terlahir dari kekekaran tubuh, melainkan melalui akal yang terdidik. Akal terdidik lahir dari pendidikan yang berkualitas, pendidikan berkualitas lahir dari regulasi yang tepat, regulasi yang tepat lahir dari penguasa yang bijak.”
Secara historis, evolusi peradaban manusia bukan ditentukan oleh faktor biologis, melainkan oleh pemikiran. Pemikiran manusia berkembang secara progresif melalui pendidikan. Manusia sejak lahir dihadapkan pada ketidaktahuan tentang dirinya, lingkungan, alam semesta, maupun ketuhanan. Namun Tuhan membekali manusia dengan anugerah yang luar biasa, yaitu akal. Hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Potensi atau fitrah akal ini menjadi modal dasar lahirnya dan berkembangnya peradaban manusia sejak zaman dahulu hingga masa kini.
Seiring berjalannya waktu, manusia mulai memahami konsep eksistensi dirinya maupun alam semesta. Pemahaman tersebut dihasilkan dari optimalisasi akal pikiran. Akal sebagai potensi dan kelebihan manusia tidak dapat berjalan secara autopilot, melainkan membutuhkan instrumen untuk mengembangkannya, yaitu pendidikan.
Pendidikan menjadi instrumen penting dalam sejarah peradaban manusia. Tanpa pendidikan, manusia hanya akan berevolusi secara fisik atau biologis sebagaimana evolusi pada hewan. Pendidikan tidak hanya terbatas pada ruang lingkup sekolah formal. Ketika terjadi transfer of value antara manusia dengan manusia lainnya, pada saat itulah proses pendidikan berlangsung. Pendidikan tidak semata-mata berbicara tentang pengetahuan, tetapi juga tentang penanaman nilai. Nilai mengenai bagaimana manusia seharusnya berpikir dan bertindak terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan eksternal.
Jika kita mengerucut pada perkembangan peradaban bangsa Indonesia, maka peran pendidikan menjadi faktor utama. Pergerakan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah diinisiasi oleh tokoh-tokoh yang memiliki pendidikan, baik formal melalui sekolah maupun nonformal melalui pendidikan tradisional. Tanpa bekal pendidikan, para tokoh tersebut akan sulit mengakomodasi kekuatan massa yang besar, terlebih saat mayoritas rakyat Indonesia masih belum berpendidikan. Hal ini menunjukkan betapa urgennya pendidikan dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia.
Seiring berjalannya waktu, Indonesia berkembang menjadi bangsa yang beradab, terutama ketika pemerintahan konstitusional mulai terbentuk. Regulasi-regulasi di bidang pendidikan mulai dirumuskan. Peran pemerintah dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan sangatlah fundamental, karena keberlangsungan pendidikan di suatu negara ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Tidak mengherankan jika pemerintahan yang buruk akan melahirkan pendidikan yang buruk pula. Ketika kualitas pendidikan menurun, maka peradaban bangsa dapat hancur, bahkan terancam punah.
Pendidikan sejatinya merupakan investasi paling menjanjikan dalam kemajuan peradaban manusia. Namun, pemerintah belum sepenuhnya menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama pembangunan bangsa. Hal ini tercermin dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia. Data GoodStats yang ditulis oleh Raka B. Lubis (2025) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia berpendidikan SD (22,27%) dan sekolah menengah (35,96%). Sementara lulusan perguruan tinggi (D1–S3) hanya 6,82% dari total penduduk. Tidak satu pun jenjang pendidikan mencapai angka 50%, yang menandakan bahwa tingkat pendidikan nasional masih relatif rendah. Kondisi ini menjadi ironi bagi bangsa sebesar Indonesia.
Lantas, apa yang harus dilakukan agar pendidikan Indonesia berkembang dan berkualitas? Menurut penulis, langkah paling mendasar adalah kesadaran rakyat dalam memilih pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah. Arah dan tujuan bangsa ditentukan oleh pemimpinnya. Jika pemimpin tidak menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama pembangunan, maka sulit berharap pendidikan Indonesia akan maju.
Dalam sistem demokrasi, pemilihan pemimpin menghadirkan dilema. Di satu sisi rakyat memiliki kebebasan memilih, namun di sisi lain kualitas pemilih sering kali kalah oleh kuantitas suara. Akibatnya, pemimpin terpilih belum tentu memiliki kapasitas yang memadai. Oleh karena itu, kaum terdidik—terutama akademisi dan sarjana pendidikan—memiliki tanggung jawab moral untuk mencerdaskan masyarakat dalam memilih pemimpin. Dalam demokrasi, kualitas pemimpin sangat bergantung pada kualitas rakyat yang memilihnya.
Selain itu, pendidikan politik perlu diberikan secara sistematis, baik secara teori maupun praktik, mulai dari jenjang pendidikan menengah atas. Pendidikan politik bertujuan mengubah paradigma bahwa politik itu kotor, sehingga orang-orang baik tidak lagi takut terjun ke dunia politik. Padahal, penyusunan regulasi dan pemilihan pemimpin merupakan bagian dari proses politik. Jika rakyat buta politik, maka kepemimpinan negara berisiko jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bermoral.
Ketika rakyat terdidik secara politik, mereka akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang berkualitas akan melahirkan kebijakan yang berkualitas, dan pemimpin yang visioner pasti memahami bahwa pendidikan adalah instrumen utama kemajuan peradaban. Pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Oleh karena itu, jika bangsa ini ingin maju, perbaikilah literasi politik, pilih pemimpin dengan bijak, dan awasi setiap kebijakan pemerintah, khususnya di bidang pendidikan.
“Pendidikan adalah instrumen yang indah nan agung,
pelipur lara peradaban manusia.”
