Senin | 19 Januari 2026 | Pukul | 20:00 | WIB
Mediapatriot.co.id | Jakarta | Berita Terkini – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menunjukkan pendekatan kepemimpinan strategis berbasis kendali lintas wilayah dan lintas sektor dengan menggelar rapat terbatas melalui video conference bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang berada di Jakarta, Senin (19/1/2026).
Rapat tersebut menjadi penegasan bahwa agenda nasional, khususnya penertiban kawasan hutan, tetap berjalan ketat dan terkoordinasi meskipun Presiden tengah menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri.
Dalam pertemuan virtual itu, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Kehutanan, serta Sekretaris Kabinet Republik Indonesia yang berada di London.
Sementara dari Jakarta, jajaran pejabat tinggi negara yang mengikuti rapat antara lain Jaksa Agung, Menteri Pertahanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Rapat ini secara khusus membahas perkembangan kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), sebuah instrumen kebijakan strategis yang dibentuk Presiden Prabowo sejak Januari 2025, atau dua bulan pasca pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
Pembentukan Satgas tersebut menjadi sinyal kuat komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum, menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alam, serta mengakhiri praktik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa penertiban kawasan hutan bukan sekadar agenda administratif, melainkan bagian dari proyek besar nasional untuk memastikan keadilan ekologis dan keadilan sosial berjalan seiring.
Menurutnya, hutan Indonesia bukan hanya aset lingkungan, tetapi juga fondasi strategis bagi ketahanan pangan, energi, dan ekonomi nasional di masa depan.
“Negara harus hadir secara tegas dan adil. Penegakan hukum di kawasan hutan harus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dunia usaha, dan investor, sekaligus melindungi hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang berkelanjutan,” tegas Presiden dalam rapat tersebut.
Satgas PKH sendiri dirancang sebagai wadah lintas kementerian dan lembaga, yang memadukan fungsi penegakan hukum, pengawasan administrasi pertanahan, serta audit tata kelola keuangan negara.
Kehadiran Jaksa Agung dan Kepala BPKP dalam rapat ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penertiban fisik di lapangan, tetapi juga pada aspek akuntabilitas, transparansi, dan potensi kerugian negara yang timbul dari praktik pengelolaan kawasan hutan yang menyimpang.
Menteri Kehutanan dalam laporannya memaparkan sejumlah capaian awal Satgas, mulai dari pemetaan ulang kawasan hutan, identifikasi lahan yang dikuasai tanpa dasar hukum yang sah, hingga langkah-langkah penertiban yang dilakukan secara persuasif dan bertahap.
Pemerintah, kata dia, berupaya memastikan bahwa setiap tindakan di lapangan mengedepankan prinsip kehati-hatian, dialog dengan masyarakat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN menyoroti pentingnya sinkronisasi data pertanahan dan kehutanan sebagai fondasi utama penertiban.
Ketidaksinkronan data, menurutnya, selama ini menjadi salah satu celah yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menguasai lahan negara secara tidak sah.
Dari sisi penegakan hukum, Jaksa Agung menegaskan kesiapan institusinya untuk mengawal setiap proses hukum yang muncul sebagai konsekuensi dari penertiban kawasan hutan.
Ia menyatakan bahwa pendekatan hukum akan dilakukan secara profesional, proporsional, dan bebas dari intervensi, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang berintegritas.
Rapat terbatas ini juga menyinggung dimensi strategis kawasan hutan dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional.
Menteri Pertahanan menyampaikan bahwa kawasan hutan, khususnya yang berada di wilayah perbatasan dan daerah strategis, memiliki nilai penting dalam menjaga kedaulatan negara serta stabilitas nasional.
Dengan memimpin rapat dari London, Presiden Prabowo sekaligus mengirimkan pesan simbolik bahwa agenda nasional tidak mengenal batas geografis.
Kepemimpinan, dalam pandangannya, adalah soal kesinambungan kebijakan dan konsistensi arah, bukan sekadar kehadiran fisik.
Pengamat kebijakan publik menilai langkah ini sebagai cerminan gaya kepemimpinan Prabowo yang menekankan kendali langsung terhadap isu-isu strategis, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam dan tata kelola negara.
Penertiban kawasan hutan dipandang sebagai salah satu “uji kredibilitas” pemerintahan baru dalam membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berorientasi jangka panjang.
Di tengah tantangan perubahan iklim global, tekanan ekonomi, serta dinamika geopolitik, kebijakan penataan dan penertiban kawasan hutan menjadi semakin relevan.
Hutan tidak lagi semata diposisikan sebagai komoditas, melainkan sebagai pilar utama keberlanjutan nasional.
Rapat terbatas ini ditutup dengan instruksi Presiden agar seluruh kementerian dan lembaga terkait memperkuat koordinasi, mempercepat pelaporan kinerja Satgas PKH, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil di lapangan berpijak pada hukum, data yang valid, dan kepentingan nasional yang lebih luas.
Dengan langkah ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan bukan proyek sesaat, melainkan agenda struktural yang akan menjadi salah satu warisan kebijakan utama pemerintahannya dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan.
(Redaksi | Mediapatriot.co.id)
Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN >>>
Tentang Kami
Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita cepat dan akurat.
Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.
Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks.
Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.
