Selasa | 20 Januari 2026 | Pukul | 10:10 | WIB
Mediapatriot.co.id | Tebingtinggi | Sumatera Utara | Berita Terkini – Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Tebing Tinggi Bergerak menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Kota Tebingtinggi, Senin (19/1/2026).
Aksi ini menjadi penanda kuat menguatnya kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan membawa spanduk, poster tuntutan, serta menyampaikan orasi secara bergantian, para peserta aksi menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dinilai berdampak langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat.
Di antara isu utama yang disuarakan adalah dugaan problematika dalam pelaksanaan proyek-proyek akhir tahun anggaran, mekanisme pemilihan kepala lingkungan (kepling), hingga dinamika Musyawarah Daerah (Musda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tebingtinggi yang disebut-sebut sarat dengan dugaan intervensi pihak tertentu.
Koordinator aksi dalam orasinya menegaskan bahwa kehadiran massa bukan semata-mata sebagai bentuk protes, melainkan sebagai ekspresi tanggung jawab moral warga negara dalam mengawal jalannya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. “Kami datang membawa aspirasi, bukan amarah.
Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan publik,” ujarnya di hadapan massa. 
Sorotan tajam diarahkan pada dugaan pelaksanaan proyek-proyek fisik dan nonfisik di penghujung tahun anggaran yang dinilai kurang transparan.
Massa mendesak DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk membuka ruang audit publik terhadap penggunaan anggaran daerah.
Menurut mereka, keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam mencegah potensi penyimpangan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.
Selain itu, proses pemilihan kepling juga menjadi perhatian serius.
Para pengunjuk rasa menilai bahwa mekanisme yang berjalan belum sepenuhnya mencerminkan asas demokrasi dan partisipasi warga. Mereka meminta DPRD mendorong regulasi yang lebih adil, terbuka, dan berbasis aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput.
Isu lain yang tak kalah penting adalah dinamika Musda MUI Kota Tebingtinggi.
Massa menilai bahwa lembaga keagamaan seharusnya berdiri independen, bebas dari kepentingan politik maupun intervensi kekuasaan.
Mereka meminta DPRD untuk turut memastikan bahwa ruang-ruang keagamaan tetap menjadi wilayah moral dan spiritual yang murni, demi menjaga keharmonisan sosial dan kepercayaan umat.
Aksi damai tersebut mendapat pengawalan dari aparat keamanan dan berlangsung tertib.
Pihak DPRD Kota Tebingtinggi merespons aspirasi massa dengan menerima perwakilan pengunjuk rasa untuk berdialog secara langsung.
Ketua dan sejumlah anggota DPRD hadir dalam pertemuan tersebut, mendengarkan satu per satu poin tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan Tebing Tinggi Bergerak.
Dalam pernyataannya, pimpinan DPRD menegaskan komitmen lembaganya untuk menindaklanjuti setiap aspirasi yang masuk sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku. “DPRD adalah rumah rakyat.
Setiap suara yang disampaikan hari ini akan kami catat, kaji, dan tindak lanjuti melalui jalur formal, baik dalam fungsi legislasi, pengawasan, maupun penganggaran,” ujarnya.
Dialog yang berlangsung di dalam gedung DPRD mencerminkan semangat demokrasi deliberatif, di mana kritik dan aspirasi publik ditempatkan sebagai bagian penting dari proses perbaikan tata kelola pemerintahan.
Meski terdapat perbedaan pandangan, kedua belah pihak sepakat bahwa tujuan utama adalah mewujudkan Tebingtinggi yang lebih transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Aksi ini sekaligus menjadi potret meningkatnya partisipasi sipil dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
Bagi pengamat kebijakan publik, gerakan semacam ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa demokrasi tidak berhenti di bilik suara, melainkan harus terus dijaga melalui keterlibatan aktif warga dalam mengawasi para pemangku kebijakan
Menjelang sore hari, massa membubarkan diri dengan tertib setelah perwakilan mereka menyampaikan hasil dialog kepada peserta aksi.
Tebing Tinggi Bergerak menyatakan akan terus memantau tindak lanjut DPRD terhadap tuntutan yang telah disampaikan, sekaligus membuka ruang komunikasi lanjutan dengan berbagai elemen masyarakat dan lembaga terkait.
Aksi damai tersebut menegaskan satu pesan penting: di tengah dinamika pembangunan dan politik lokal, suara publik tetap menjadi pilar utama dalam menjaga arah pemerintahan agar senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat dan nilai-nilai demokrasi.
(Redaksi | Mediapatriot.co.id)
